BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, dan ketertiban itu pula yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. 
Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maka setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan hukum kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 
Menurut konsep negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah bertugas tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, akan tetapi ada kewajiban menyelenggarakannya (bestuurszorg) atau mengupayakan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan (staatsbemoeienis) dalam segala jenis lapangan kehidupan masyarakat.
Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang mengatur kewenangan negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yakni bahwa:
“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a.	Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b.	Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, 
c.	Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Selain memberikan kewenangan kepada negara, salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah (registration of title) bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”
Mendasarkan  pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, Pemerintah pada tanggal 18 Oktober 1997 telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai hukum positif pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, berbunyi:
a.	Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
b.	Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, 
c.	Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah yang terdiri atas Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.
Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem stelsel negatif, apabila sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang lebih berhak melalui putusan lembaga peradilan maka sertifikat tanah tersebut dapat dibatalkan yang kemudian diberikan kepada pihak yang lebih ber-hak atau dengan kata lain dalam konsepsi UUPA sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.
Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat dinyatakan dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan :
1.	Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.
2.	Dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara sah ………, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan……”

Pendaftaran tanah semacam ini menggunakan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang atau badan hukum yang merasa lebih ber-hak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dan orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik.
Sertifikat hak atas tanah merupakan tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang lahir karena undang-undang dan bersifat konkret. Tindakan-tindakan atau perbuatan hukum pemerintah dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah didasarkan tugas-tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dibidang pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Sengketa tanah kerap terjadi karena status kepemilikan. Tidak sedikit sebidang tanah mempunyai status kepemilikan ganda. Artinya, ada dua pihak, baik itu individu maupun organisasi yang mengaku memiliki tanah tersebut. Masalah akan muncul jika status kepemilikan (sertifikat) di kemudian hari berpindah tangan, baik itu melalui jual beli maupun warisan ataupun hibah.
Ada kalanya, masalah tanah muncul karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian si pemilik tanah terhadap status tanah yang dimilikinya. Maksudnya, si pemilik tidak mendaftarkan tanah kepada institusi yang berwenang, Kantor Pertanahan ataupun Badan Pertanahan Nasional. Padahal, sertifikasi tanah sangat penting dalam hal keabsahannya (legalitas) di mata hukum.Adanya sertifikat tanah, legalitasnya menjadi kuat dan sah. Si pemilik tanah juga tidak akan merasa khawatir pada harta (tanah) yang dimilikinya.
Pada saat ini dalam praktek banyak beredarnya sertifikat palsu, sertifikat asli tetapi palsu atau sertifikat ganda di masyarakat sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan setempat. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi penerbitan sertifikat ganda, yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat bahkan sampai tiga yang letak tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah yang dimaksud.
Persoalan kompleks yang terjadi pada perkara pertanahan salah satunya yaitu banyaknya mafia serta spekulan tanah yang tidak henti-hentinya melakukan aksinya dengan menghalalkan berbagaicara untuk mendapatkan/ merebut tanah yang bukan miliknya termasuk bekerjasama dengan oknum pejabat BPN agar rencananya dapat berjalan dengan lancer.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul: ”ANALISA YURIDIS SANKSI PIDANA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MELAKUKAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH DENGAN MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (ABUSE OF POWER).”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penulisan tesis ini, penulis mengidentifikasikan pokok permasalahannya sebagai berikut :
1.	Apakah Sanksi Pidana Dapat Diberikan Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yang Melakukan Pembatalan Sertipikat Tanah. 
2.	Bagaiamanakah Peran Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :
1.	Untuk Mengetahui Apakah Sanksi Pidana Dapat Diberikan Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yang Melakukan Pembatalan Sertipikat Tanah.
2.	Untuk Mengetahui Peran Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:
1.	Kegunaan Secara Teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Tanah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis.
2.	Kegunaan Secara Praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca atau masyarakat luas umunya, khususnya Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Advokat dalam melakukan penemuan hukum baru dalam proses pembatalan sertifikat.
E. Kerangka Pemikiran
Kebijakan pertanahan nasional yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 45 amandemen ke-4 (empat) didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia adalah hak bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena demikian dalam pelaksanannya perlu dibangun secara berencana agar dapat berjalan secara serasi, seimbang dan selaras, sehingga hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial, kepastian hukum, keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang sesuatu yang mutlak dapat terwujud. UUPA merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 45 amandemen ke-4 (empat) yang mengatur kewenangan negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menjelaskan bahwa “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”
Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi “mengatur” sehingga membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan (execution) atas penggunaan/peruntukan (use), persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut.Berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, arti menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan. Arti melaksanakan atas penggunaan atau peruntukan (use), bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam di wilayah negara Republik Indonesia yang harus ditujukan pada upaya mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. Hak menguasai negara ini merupakan hak rakyat pada tingkat negara. 
Menurut Noto Nagoro, salah satu bentuk hubungan antara negara dengan bumi, air dan ruang angkasa tidak sebagai subjek perorangan dan tidak dalam kedudukannya bagi negara yang memiliki, akan tetapi sebagai negara yang menjadi personafikasi rakyat sebelumnya, sehingga dalam konsepsi ini negara tidak terlepas dari pada rakyat, negara hanya menjadi pendukung daripada kesatuan-kesatuan rakyat.
Hak menguasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UUPA, selain memberikan kewenangan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menetapkan berbagai segi penguasaan hak atas tanah, mengatur pula mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menerangkan bahwa: 
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Pada awalnya sistem pertanahan di indonesia secara mutlak menganut asas domain yang tercantum dalam agrarissche besluit, akan tetapi asas domain ini dicabut dan diganti dengan tatanan hukum nasional yang bertumpu pada hukum adat, hal ini dirumuskan secara jelas pada konsideraan UUPA huruf (a), Pasal 5 UUPA dan Penjelasannya, Penjelasan Umum Angka II (1) UUPA, Penjelasan Pasal 16 UUPA, Pasal 56 UUPA dan secara tersirat dalam Pasal 58 UUPA.
Ketentuan undang-undang tersebut di atas merupakan kaedah fundamental hukum pertanahan nasional sebagai landasan untuk merumuskan kosep hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia dan hak penguasaan negara, karena dalam praktek selama ini belum ditemukan konsepsi tentang hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia, sementara konsepsi hak penguasaan oleh negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA sebagai refleksi dari hak-hak dasar warga negara sebagimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) amandemen ke-4 UUD 45.
Selain memberikan kewenangan kepada negara, salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar hak untuk menguasai dari negara dan memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah (registration of title) bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA.
Menurut Maria S.W. Sumardjono, Pendaftaran tanah berarti “Mencatat hak-hak yang dipegang oleh perorangan atau kelompok ataupun suatu lembaga atas sebidang tanah oleh pejabat yang berwenang dan mengeluarkan surat bukti hak.” Kegiatan pendaftaran tanah memberikan pengertian bahwa setiap kepemilikan perseorangan merupakan bagian dari dan untuk kepentingan bersama yang diyakini oleh tiap-tiap pribadi bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Konsep penguasaan tanah di Indonesia sampai saat ini dibalut kekhawatiran dari semua pihak baik dari masyarakat, swasta, maupun instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan legalisasi alas hak atas tanah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadi benturan konsep penguasaan tanah secara hukum adat dengan konsep penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku. Disamping itu ditengarai adanya indikasi tindak pidana dalam proses pendaftaran hak-hak atas tanah, sehingga hilangnya kepastian hukum bagi pemilik dan pihak ketiga lainnya ataupun yang memperoleh hak kebendaan di atas tanah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu hak menguasai negara dan hak penguasaan tanah menurut hukum adat (hak ulayat) perlu mendapatkan legalisasi, sehingga hak-hak atas tanah yang timbul atas dasar hak menguasai negara dan hak ulayat, yang diberikan kepada warga negara dan badan hukum Indonesia dalam bentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain perlu didaftarkan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah tersebut, untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilaku kan. Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah yang dapat mengantisipasi adanya tindak pidana dalam pendaftaran tanah.
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). 
Kriminalisasi dalam pendaftaran tanah dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum dalam pendaftaran tanah
Posisi primum remedium dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terkahir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersiafat pidana. Hukuman pidan adijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum.
Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam UU mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua UU tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.
Kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) lagi,  banyak perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan aturan UU yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (premium remedium).
Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium bagi mereka, mengingat adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahtan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manafaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.
Vos menunjukan bahwa teori pembalasan atau absolute ini terdiri atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan Subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sementara pembalasan Objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjukan contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.
Kant menunjukan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan pembalasan objektifdalam suatu pidana.
F. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literatur, dan internet yang didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer, yaitu menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Tanah.

2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
a.	Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan guna memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan tesis ini, yang terdiri dari :
1.	Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berlaku dan mengikat berupa : 
a.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berikut amandemennya.
b.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
c.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
d.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
e.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
f.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
g.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
h.	Peraturan Kepala Badan Perntahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
i.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
j.	Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penangangan Kasus Pertanahan.
k.	Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2.	Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
a.	Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, teks-teks yang berkaitan dengan penelitian ini.
b.	Hasil penelitian berupa tesis, serta jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
c.	Makalah seminar-seminar hukum, artikel pada majalah atau jurnal yang mengulas Hukum Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah.
3.	Bahan hukum tersier yang memberi petunjuk tentang penjelasan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. 
b.	Penelitian lapangan (field research) untuk melengkapi data sekunder serta membandingkan antara teori-teori yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dengan telaah data yang didapat dari penelitian lapangan diberbagai instansi maupun institusi pemerintah maupun swasta. 
4. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian yang dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :
a.	Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Tanah. 
b.	Studi Lapangan 
Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara yaitu mengumpulkan data dengan meminta dokumen kepada pihak terkait dan didukung dengan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Adapun narasumber yang peneliti pilih adalah :
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
2.	Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat.
3.	Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi.
5. Analisis Data
Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan penguraian deskriptif analisis, yaitu dengan mengungkapkan data sekunder yang berhubungan dengan objek penulisan dan permasalahan yang ada di lapangan kemudian dianalisis tanpa menggunakan rumus maupun metode statistik. Analisis data dimulai dengan telaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan hasil studi kepustakaan. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga analisisnya pun dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian untuk penulisan tesis ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi :
a.	Data sekunder diperoleh dari : 
1.	Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2.	Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung.
3.	Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi.
b.	Data primer merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara. Adapun yang menjadi narasumber dalam  penelitian ini adalah :
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
2.	Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat.
3.	Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi.
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tesis ini, peneliti akan memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I 	PENDAHULUAN: Berupa pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.	
BAB II 	TINJAUAN TEORI TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT: Membahas teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahaan dalam pembahasan terhadap permasalahan pembatalan tanah yang muncul dikarenakan adanya keikutan oknum pejabat BPN	
BAB III	PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  MENGENAI PELAKSANAAN PELAYANAN PROSES PENDAFTARAN TANAH : Membahas mengenai permasalahan-permaalahan yang terdapat di Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi	
BAB IV	ANALISA YURIDIS SANKSI PIDANA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MELAKUKAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH DENGAN MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (ABUSE OF POWER): membahas mengenai Pembatalan Sertipikat Tanah oleh Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat diberikan sanksi Pidana dan Bagaiamanakah peran hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.	
BAB V	PENUTUP : Pada bab ini penulis mengemukakan Kesimpulan dan saran. Kesimpulan-kesimpulan ini merupakan kristalisasi dari hasil penelitian. Sedangkan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.