ANALISA YURIDIS SANKSI PIDANA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MELAKUKAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH DENGAN MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (ABUSE OF POWER)

Mariani Wiwik, NPM. 138040043 (2016) ANALISA YURIDIS SANKSI PIDANA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MELAKUKAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH DENGAN MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (ABUSE OF POWER). Thesis(S2) thesis, UNPAS.

	Text Artikel_Jurnal.doc Download (95kB)
	Text Abstrak.docx Download (20kB)
	Text BAB I.rtf Download (197kB)
	Text BAB II.docx Download (73kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (24kB)
	Text COVER MARIANI WIWIK.docx Download (53kB)

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran.akibat yang timbul dari sistem ini setiap orang berhak melakukan gugatan terhadap sertifikat tanah tersebut untuk dibatalkan, kemdahan ini cenderung dimanfaatka mafia tanah untuk melakukan pembatalan tanah berkerjasama dengan oknum pejabat BPN oleh karena itu dalam penelitan ini membahas sejauhmana hukum pidana mengatur perbuatan tersebut. Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud dari istilah,”pendekatan/approach” adalah sesuatu hal atau (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatka, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan mengenai peran hukum pidana dalam penyelesaian pembatalan tanah dengan penyalahgunaan kewenangan,Sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,Analisis data pada penelitian hukum normatif pada hakekatnya adalah kegiatan untukmengadakan ssitematika terhadapbahan-bahan hukum tertulis. Pemberian sanksi terhadap pejabat BPN/Kepala BPN yang ikut terlibat dalam pembatalan tanah yang tidak sesuai prosedur dan bermain dapat diberikan sanksi pidana serta dengan pemberian sanksi pidana kepada mereka pejabat BPN yang bermain diharapkan dapat menekan jumlah pembatalan tanah yang illegal. Kata Kunci : Pembatalan Tanah, Pejabat BPN, Hukum Pidana

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	S2-Thesis RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2016
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	26 Mar 2016 03:55
Last Modified:	13 Dec 2016 03:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1503

Actions (login required)

View Item