PENERAPAN ASAS HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Febriani Rahmawati, 148040056 Pidana (2017) PENERAPAN ASAS HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text Jurnal Tesis Febriani 148040056.docx Download (83kB)

Abstract

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu pula kekayaan alam negara Republik Indonesia ini haruslah dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, hal mana sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian segala perbuatan yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup harus dicegah, dibasmi. Perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat harus dicegah dan dibasmi dalam rangka menjaga, memelihara dan mengelola kekayaan negara tersebut, Pemerintah antara lain telah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam U.U No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang mengandung sanksi administratif dan perdata dan sanksi pidana. Dalam praktek penjatuhan sanksi administratif dan perdata lebih mengedepan (primum remedium) sedangkan sanksi pidana sebagai ultimum remidium. Identifikasi masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah penerapan asas primum remidium dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup (U.U No.32 Tahun 2009). 2) Permasalahan apakah yang terjadi dalam penerapan asas primum remidium sebagai prioritas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup. Metode penelitiannya adalah deskriptif analitis, menggambarkan masalah-masalah yang ada, dibilah-bilah dan dianalisa dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulannya : 1) Penerapan sanksi pidana sebagai asas primum remidium didalam praktek Pengadilan Negeri dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan hidup masih sangat minim, lebih mengedepankan sanksi administratif dan perdata. 2) Permasalahan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana sebagai primum remidium antara lain tidak tersentuhnya corporate crime yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, integritas moral aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah, perlunya integritas antara penal policy dan non penal polcy, criminal policy dan social policy. Kata Kunci : Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sanksi Pidana, Primum Remidium

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	21 Jan 2017 07:36
Last Modified:	21 Jan 2017 07:36
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14677

Actions (login required)

View Item