ABSTRAK
Jamaluddin Azis
148040010

Proses perkembangan manusia untuk tumbuh dan berkembang dimulai semasa balita atau kanak-kanak. Oleh karena itu nutrisi, protein dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan oleh tubuh harus terpenuhi semaksimal mungkin untuk mencapai pertumbuhan yang baik. Salah satu sumber konsumsi yang mengandung nutrisi adalah susu, susu mengandung semua bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Susu juga sebagai bahan minuman manusia yang sempurna, sebab susu merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya, susu juga merupakan sumber bakteri jika penyimpanan, proses distribusi dan kemasannya rusak dapat menyebabkan bakteri dan jamur dan berkembang biak sangat cepat selama ini konsumen sangat sulit meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha karena proses hukum yang lama dan berbelit-belit belum lagi mahalnya proses hukum di indonesia yang menyebabkan konsumen yang ekonominya rendah tidak dapat menyentuh para pelaku usaha yang mempunyai kekuatan finansial. Tesis ini di tujukan untuk mengkaji dan meneliti penerapan strict liability di indonesia, mengstandarisasi proses distribusi pangan serta memperketat pengawasan dalam distribusinya dan upaya hukum konsumen dalam menyelesaikan sengketa dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analitis yaitu menggambarkan penerapan strictht liability dalam distribusi susu cair kemasan yang didalamnya terdapat benda asing dikaitkan dengan uu no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menguji data berdasarkan data sekunder, berupa studi kepustakaan serta didukung dengan studi lapangan yaitu pemeriksaan dokumen dan wawancara.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Bahwa akibat hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dapat terlihat bahwa  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai Undang-Undang yang mendasari menaungi sekaligus sebagai Undang-Undang Sektoral, yang mencantumkan dan mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan proses jual beli, dalam hal ini antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana pada pasal 4,5,6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab pelaku usaha sendiri adalah proses dari hilir sampai hulu yaitu dari pabrik sampai di tangan konsumen itu adalah tanggung jawab dari pelaku usaha pembuatan sampai distribusi karena makanan maupun minuman adalah benda yang sangat rawan terkontaminasi dan sangat cepat juga manusia terjangkitnya karena masuk kedalam tubuh manusia dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan secara tegas tugas dan wewenang BPSK termaktub dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52. Tidak dipungkiri bahwa BPSK telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan tepat serta patuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada namun perlu diperkuatannya lembaga BPOM,BPSK dengan cara meningkatkan kewenangnya agar dapar membuat putusan bukan hanya konselor.
Kata Kunci: Strict liability, Distribusi Susu Cair, Perlindungan Konsumen

PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM DISTRIBUSI SUSU CAIR KEMASAN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT BENDA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

I.	PENDAHULUAN
Sistem distribusi susu berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 7229: 2007 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Purna Jual dijelaskan bahwa Pelayanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh prinsipal kepada konsumen terhadap barang yang dijual dalam hal daya tahan dan kehandalan dalam hal susu, tentu saja hal yang dimaksud adalah kemasan susu. Kenyataannya adalah selama ini produsen maupun pelaku usaha sering lalai terhadap proses distribusi yang mengakibatkan kemasan susu yang rusak, tentu saja ini sangat membahayakan konsumen. Hal-hal seperti itu dapat mengakibatkan mikrobiologi seperti bakteri dan jamur dapat masuk serta berkembang biak di dalam kemasan susu tersebut yang dapat menyebabkan keracunan terhadap manusia.
Seperti kasus baru-baru ini di Bandung terjadi kasus seorang ibu melaporkan adanya temuan benda yang menyerupai kaki katak di dalam bungkus susu kemasan. Anaknya diduga mengalami keracunan akibat menenggak susu kemasan yang berisi benda menyerupai kaki katak tersebut. Ibu tersebut yakni Rini Tresna Sari (46), mengeluhkan adanya benda aneh yang menyerupai kaki katak itu ke HLKI Jabar-DKI-Banten pada 11 Februari 2016. Melihat di pengadilan Amerika Serikat, teori-teori tentang strict liability ini mulai dilakukan sejak tahun 1960 yang mewajibkan para pengusaha membayar ganti rugi langsung kepada konsumen atas barang yang cacat, rusak atau tidak layak konsumsi yang menyebabkan konsumen menderita sakit atau kerugian lainnya.
Indonesia sendiri sudah memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) bertujuan mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi selain mengawasi obat dan makanan BPOM juga diberi wewenang penuh terhadap control dan pengendalian peredaran dan pendistribusian.
Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai tanggal 20 April 2000. Di antaranya, mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih familiar nya di sebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK sudah terbesar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran tekhnologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.
Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.
Selain dua lembaga pemerintah tadi ada juga lembaga non pemerintah yang bersifat nirlaba dan indipenden yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berdasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen.
Pihak konsumen yang mengalami kerugian, sebagaimana yang dinyatakan Yusuf Sofie:
“Secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindugan hukum Yang sifatnya universal, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibanding dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, Maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan Dan selalu penting untuk dikaji”
Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha sebagai produsen bertanggungjawab atas produknya sebagaimana yang dijelaskan pasal 19 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
Memperhatikan subtansi pasal 19 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran; dan Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Selain pertanggung jawaban pelaku usaha ada juga pertanggungjawaban dari pemerintah dalam masalah perlindungan konsumen, karena tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap konsumen susu dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, maka adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya.
Berbicara mengenai tujuan hukum, hal tersebut meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum hal tersebut sejalan dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni “untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup” belum di implementasikan secara maksimal, hal tersebut karena masih banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berujung pada kerugian terutama bagi Konsumen, termasuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
Oleh karena itu untuk melindungi konsumen yang selama ini kedudukannya sebagai pengugat lemah dalam hal pembuktian kesalahan ataupun negligence-nya produsen-pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan. Untuk itu pengadilan-pengadilan terutama di Amerika Serikat mempergunakan prinsip strict liability tersebut. Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum) yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada tort umumnya) tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum itu. Dapat dibuktikan juga bahwa penerapan strict liability di Indonesia masih kurang seharusnya kasus-kasus seperti ini bisa masuk sebagai resiko usaha dan kerugian konsumen tersebut dibebankan langsung ke pelaku usahanya.
Masalah yang dicoba peneliti analisis adalah pertanggungjawaban mutlak (strict liability) pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dalam proses distribusi yang menyebabkan adanya kerusakan pada kemasan susu atau tidak melakukan prosedur terhadap penyimpanan susu. Pola yang sering terjadi biasanya adalah penyimpanan oleh distributor yang seharusnya disimpan di suhu udara sejuk atau lebih baik di lemari pendingin akan tetapi malah disimpan di suhu ruangan yang menyebabkan dapat berkembangnya bakteri maupun jamur didalam kemasan susu karena susu sangat mudah atau bisa menjadi tempat yang sangat ideal bagi berkembangnya bakteri dan jamur.

II.	IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:
1.	Bagaimana penerapan tanggung jawab (strict liability) pelaku usaha terhadap produk di Indonesia?
2.	Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait distribusi perdagangan susu?
3.	Bagaimana upaya hukum konsumen dalam menyelesaikan sengketa keracunan susu?

III.	METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriftif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin atau pendapat para pakar hukum mengenai hukum perlindungan konsumen serta bahan tersier yaitu bibliografi, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus hukum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam peneltian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data skunder. 
Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Penelitian kepustakaan (library research) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen.
Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan tersier. Penelitian lapangan (field research) ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a) Studi dokumen, b) Observasi, dan c) Wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu mengkualifikasikan dan mengklasifikasikan masalah-masalah secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematis dan angka-angka statistik.

IV.	PEMBAHASAN
A.	Penerapan tanggung jawab (strict liability) pelaku usaha terhadap produk di Indonesia
Pembangunan dan perkembangan perekonomian di Indonesia khusunya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan tekhnologi komunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang, baik didalam negeri sendiri maupun yang masuk dari luar negeri. Hal mana menjadi konsekuensi logis bahwasannya barang-barang yang beredar tersebut ada yang merugikan konsumen karena tidak terpenuhinya kondisi barang yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Disisi lain kondisi diatas dapat pula mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Ungkapan “Konsumen adalah raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen.
Banyak contoh pengaduan konsumen terkait dengan produk yang dihasilkan pelaku usaha, dimana produk-produk tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas yang tidak layak jual atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk. Biro Pusat Statistik Jakarta menggambarkan kecenderungan meningkatnya korban yang terjadi pada konsumen, yaitu pada tahun 1986 terjadi kasus 321 penderita akibat makanan yang beracun, tahun 1995 adanya kasus penipuan terhadap 123 orang konsumen perumahan di Riau. Selama 1997 peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidakadilan pihak produsen (pelaku usaha) atau pemerintah silih berganti dari kasus kecelakaan jasa transportasi (kereta api, pesawat udara dan angkutan darat/bus).
Kondisi konsumen yang dirugikan tentu memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam menyikapi kondisi diatas, ketika suatu produk diketahui cacat, maka konsumen tentu akan mengajukan keberatan (Complain) atau meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha selaku produsen barang tersebut dengan diikuti dengan tuntutan ganti kerugian. Namun dalam kenyataannya terkadang tidak mudah bagi konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha.
Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Konsep Perlindungan Konsumen di Indonesia sebagaimana diimplementasikan dalam UUPK sejalan dengan teori Roscoe Pound yang menyatakan hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat (law is a tool as a social engineering). Menurut Pound yang merupakan salah seorang ahli dalam aliran Sociological Juricprudence, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian yang seminimal mungkin. Dengan kata lain Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian berbagai permasalahan (Problem solving) dalam masyarakat. Artinya dengan eksistensi UUPK di Indonesia diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat umum sebagai konsumen tetapi juga sebagai “alat” untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat terjadinya benturan antar pelaku usaha dan konsumen sebagai akibat dari adanya produk cacat.
Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:
Pasal 19 : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal 20 : “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.
Pasal 21 : (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
Pasal 22 : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”.
Pasal 23 : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.
Pasal 24 : (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :            a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut. b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut
Pasal 25 : (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
Pasal 26 : “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.
Pasal 27 : Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila : a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. b. cacat barang timbul pada kemudian hari. c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan
Pasal 28 : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.
Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :
Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan ;
Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan :
Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen ;
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Selanjutnya mencermati substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.
Oleh karena itu, seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen (bersifat kumulatif). Artinya bahwa rumusan antara perkataan “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” dalam rumusan pasal tersebut tidak hanya menggunakan frasa “atau” melainkan “dan/atau”. Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan. Hal ini tentu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan bentuk ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan.
Dalam pasal 19 ayat (3), terdapat juga kelemahan lainnya yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Seharusnya tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (Tujuh) hari setelah transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekaranng.
Pelaku usaha (produsen) dalam pembuatan produk dapat dilakukan melalui beberapa tahap antara lain: tahap penyelidikan, perencanaan, pengelolaan, pengemasan dan pengepakan/ pembungkusan. Pada masing-masing tahap tersebut, produsenlah yang mengetahui persis apa yang telah dilakukan. Jika kemudian produk yang di pasarkan pelaku usaha sampai di tangan konsumen ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka produsen tidak boleh mengelak dari tanggung jawab atas produk yang telah di buatnya tersebut, kecuali terjadi sabotase dari pihak ketiga atau kesalahan terjadi pada konsumen itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha atau produsen yang menyebutkan bahwa:
Pasal 6 UU No.8 Th.1999 yang di maksud Hak Pelaku Usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak pelaku usaha barulah dapat dituntut oleh pelaku usaha sepanjang kewajiban-kewajiban pelaku usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Jika belum maka pelaku usaha tidak layak menerima hak tersebut tetapi justru harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.Karena hak-hak yang di berikan Undang-undang kepada pelaku usaha merupakan konsekuensi yang logis dari kewajiban yang dilakukan oleh pelaku uasaha yang merupakan wujud dari tanggung jawab pelaku usaha. Maka pelaku usaha dalam hal ini harus melakukan kewajibannya dengan baik, karena jika tidak maka layak untuk mendapatkan sanksi. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU No.8 Th 1999 dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi.sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen terdapat:
1. konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen.
2. produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
3. bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.
Tanggung jawab produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistematika hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan tanggung jawab produk sebagai bagian dalam hukum perikatan, hukum perbuatan melawan hukum (trot law), hukum kecelakaan (ongevallenrecht, casuality law), dan ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari hukum konsumen. Pandangan yang lebih maju mengatakan tanggung jawab produk ini sebagai bagian hukum tersendiri (product liability law).
Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya:
•	pelanggaran jaminan (breach of warranty);
•	kelalaian (negligence); dan
•	tanggung jawab mutlak (strict liability).
•	Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah bentuk khusus dari trot (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada kesalahan. tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip strick liability ini disebut juga dengan liability without fault. 
Di Indonesia konsep strict liability (tanggung gugat mutlak, tanggung jawab resiko) secara implisit dapat di temukan dalam pasal 1367 dan pasal 1368 KUH Perdata. Pasal 167 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Misalnya seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Menerapkan pasal 1367 KUH Perdata seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cukup berani, yetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata yang berada di bawah pengawasannya pada pasal 1367 KUH Perdata itu dapat dipandang sebabai factor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang.
Dengan mempergunakan konsep strict liability pada bidang perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk, akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat dibandingkan konsumen. Antara lain disebabkan kemampuan pengusaha di bidang keuangan, kemajuan teknologi industri yang amat pesat, dan kemampuan pengusaha untuk memakai ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara. 
Alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan atau memakai konsep strict liability dalam perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk adalah dengan melihat pada tujuan dari perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan mengandung arti memberi kemudahan bagi konsumen untuk mempertahankan dan atau memperoleh apa yang menjadi haknya. Menurut shidarta, dengan memberlakukan konsep pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu aka dapat dengan mudah mempertahankan atau memperoleh haknya jika dibandingkan dengan konsep kesalahan, dimana konsumen masih di bebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan produsen.

B.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Distribusi Perdagangan Susu
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
 Pelaku usaha di bidang industri susu mempunyai tanggung jawab produk (Product Liability) adalah tanggung jawab perdata secara langsung (Strict Liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Product Liability, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:
1)	Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dana tau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2)	Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)	Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4)	Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sistem tanggung jawab dalam tanggung jawab produk (Product Liability) adalah menggunakan konstruksi hukum perbuatan melawan hukum (tort) beberapa modifikasi. Modifikasi tersebut antara lain:
1)	Produsen Langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus product liability, Sehingga di dalamnya dianut prinsip praduga bersalah (presumption of fault).
2)	Karena produsen dianggap bersalah, maka konsekuensinya produsen harus bertanggung jawab kepada pihak konsumen yang menderita kerugian. Jenis tanggung jawab semacam ini disebut non-fault liability  atau strict liability.
3)	Karena produsen sudah dianggap bersalah maka konsumen yang menjadi korban tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan produsen. Dalam hal ini beban pembuktian beralih pada pihak produsen.
Pelaku usaha juga dapat mempunyai tanggung jawab Criminal liability adalah tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen. Criminal liability berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a)	Barang tesebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
b)	Cacat barang timbul pada kemudian hari;
c)	Cacat timbul akibat ditattinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d)	Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
e)	Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Strict liability  apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk, oleh karena itu produsen-pelaku usaha harus mengganti rugi kerugian itu. Sebaliknya produsen-pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa Ia tidak bersalah, yaitu bahwa Ia telah melakukan produksi dengan benar dan melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib Ia ambil serta hal-hal lain yang berkaitan dengan duty of care. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri menganut asas sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian selain itu UUPK sendiri menganut sistem asas tanggung jawab mutlak (strict liability) yaitu segala unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh para pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.yang tercantum pada pasal 19 yaitu:
1.	Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2.	Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4.	Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Suatu produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau produsen (media perantara). Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa. Perlindungan hukum bagi konsumen makanan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan belum terwujud sebagaimana mestinya, karena ketiadaan pengetahuan konsumen yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang mengatur standarisasi mutu makanan. Sehingga konsumen tidak dapat mempergunakan hak-haknya secara wajar untuk mendapatkan penggantian kerugian dari produsen. 
Upaya produsen mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan jalan memproduksi makanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang dengan memperhatikan mutu pangan, sarana produksi dan distribusi serta kondisi produknya yang beredar di pasaran. Mengenai hal tersebut maka dalam Pasal 19 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, ”pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. 
Pasal tersebut di atas mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas: kerusakan, pencemaran, kerusakan dan kerugian konsumen, pencemaran dan kerugian konsumen. Pasal 41 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dikatakan “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”. Pasal 41 angka (1) tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha itu, adalah bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya. Pasal ini memberi penegasan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan (produk), jika ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain (konsumen).
distribusi yaitu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan usaha penyampaian/penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen. Sedangkan orang yang melakukan distribusi disebut ditributor. Tetapi harus di perhatikan adalah proses distribusi dari produsen kepada para distributor atau reseller harus memperhatikan pengangkutan jarak jauh karna perlu peralatan pendingin untuk menjaga kesegaran karena air susu segar tersebut kesegarannya hanya mampu bertahan + 3 jam sejak diperah dari induk. Produk harus diangkut dalam kendaraan yang bersih dan menggunakan alat pendingin pada kondisi yang sesuai dan tidak diletakkan bersama dengan benda-benda lain. dalam Pedoman praktek Higiene untuk transportasi bahan pangan sesuai dangan peraturan Menteri Perindustrian No 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik selain itu tentang distribusi bahan pangan sendiri caranya sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Th 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yaitu:
a.	Pasal 2 ayat 1 Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.	Pasal 3 Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :
a. Cara Budidaya yang Baik;
b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.
c.	Pasal 4 (1) Pedoman Cara Budidaya yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:
a. mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai
potensi mengancam keamanan pangan;
b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan
tanaman yang mengancam keamanan pangan; dan
c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam
bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat
pengendali hama dan penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan
obat hewan yang tidak tepat guna.
d.	Pasal 5 (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia
dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan
kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat
hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan
segar; atau
b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak
mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif
terhadap pangan segar.

Dalam kasus tercemarnya susu yang menyebabkan adanya benda asing jelas sudah melanggar peraturan yang ada di atas yang menyebabkan adanya pencemaran terhadap pangan itu berupa biologis, kimia maupun benda lainnya, pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Th 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di poin (d) disebutkan “cara distribusi pangan yang baik” tetapi dalam kenyataannya proses distribusi makanan maupun di indonesia belum memenuhi standar itu semua bisa dilihat dari bungkus/wadah terutama bahan yang berbentuk dus terkadang terlihat aga penyok hal itu sangat beresiko apabila ada kebocoran atau terdapat rongga yang dapat masuknya udara menyebabkan jamur, kuman maupun benda lain dapat masuk dan dapat menyebabkan konsumen dirugikan.

C.	Upaya hukum konsumen dalam menyelesaikan sengketa keracunan susu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang lagi kerugian yang di derita oleh konsumen. Dengan cara ini dimaksudkan supaya persoalan antara konsumen dan produsen dapat segera ditemukan jalan penyelesaian. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan persoalan diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini sama seperti penyelesaian sengketa dengan jalan negosiasi, konsultasi, mediasi ataupun arbitrase.
Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pokoknya mengatakan :
1.	Penyelesaian sengketa konsumen (di luar pengadilan) tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa.
2.	Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3.	Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui peradilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang undang ini.
Menurut Pasal 47 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian. Jadi baik negosiator, konsultan, konsiliator, mediator maupun arbiter berusaha mencapai kesepakatan atau perdamaian dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Demikian halnya dengan majelis BPSK sedapat mungkin mengusahakan tercapainya kesepakatan antara produsen pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui BPSK ini memuat unsur perdamaian.
Namun, harus diingat bahwa sengketa konsumen tidak boleh diselesaikan dengan perdamaian saja sebab ketentuan hukum harus tetap dipegang. Dengan demikian, BPSK menyelesaikan keta konsumen dengan memeriksa dan memutus sengketa tetap berdasarkan hukum.
Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:
1.	melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
2.	memberikan konsultasi perlindungan konsumen
3.	melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku
4.	melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang undang ini
5.	menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
6.	melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
7.	memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
8.	mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen, atau alat buku lain guna penyelidikan atau pemeriksaan
9.	memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
10.	memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
11.	menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang undang ini
Mencermati tugas dan wewenang BPSK sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa BPSK ini lebih luas dari sebuah badan peradilan perdata.
Karena selain yang berkaitan dengan perkara, BPSK ini sudah sampai pula pada tugas konsultasi yang merupakan tugas dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan pengawasan yang merupakan tugas dan wewenang pemerintah, masyarakat, dan LSM.
Sebaliknya, tugas dan wewenang BPSK dipersempit sampai batas batas penyelidikan sengketa saja sehingga BPSK ini dapat mencapai tujuannya. Idealnya BPSK ini adalah sebagai sebuah lembaga arbtrase yang tugasnya berada pada lingkup mencari pemecahan atau penyelesaian sengketa konsumen dengan jalan kesepakatan atau perdamaian dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan tugas seperti ini maka BPSK dapat dengan segera memberikan putusannya untuk mengakhiri sengketa konsumen. Diharapkan dengan penyelesaian sengketa yang sederhana dan singkat, tidak diperlukan lagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang cenderung lama dan berlarut larut.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat unluk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Atas dasar kondisi sebagamana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat;
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan unluk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong, lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.
Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

V.	PENUTUP
A.	Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Bahwa akibat hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dapat terlihat bahwa  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai Undang-Undang yang mendasari menaungi sekaligus sebagai Undang-Undang Sektoral, yang mencantumkan dan mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan proses jual beli, dalam hal ini antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana pada pasal 4,5,6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memposisikan diri sebagai Undang-Undang Umum (lex Generalis) terhadap Undang-Undang lain yang lebih khusus (lex specialis), seperto terkait Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentana Kesehatan dimana secara kontekstual dalam ketentuannya telah memuat sanksi yang dapat diterapkan kepasa pihak yang melanggar. Khusus mengenai ketentuan strict liability konsep ini sebanarnya sudah ada di UUPK namun tidak secara menyeluruh seperti di luar negeri seperti penggantian ganti rugi para pelaku usaha tidak secara otomatis membayar ganti rugi yang terjadi karena produknya tetapi harus lewat peradilan dan pembuktian secara hukum baru bisa di ganti rugi seharusnya ganti rugi sudah menjadi hak konsumen ketika akibat barang tersebut konsumen di rugikan karena seharusnya penganti rugian kepada konsumen sudah menjadi resiko bisnis para pelaku usaha karena dalam transaksi sendiri sudah melekat hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha walaupun tidak tertulis tapi transaksi sendiri terjadi oleh karena itu menimbulkan hak dan kewajiban.
2.	Tanggung jawab pelaku usaha sendiri adalah proses dari hilir sampai hulu yaitu dari pabrik sampai di tangan konsumen itu adalah tanggung jawab dari pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene di sebutkan bagaimana cara mengolah makanan dan minuman agar tetap steril dari pabrik sampai ke tangan konsumen dimana di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene sangat ketat dalam proses pembuatan sampai distribusi karena makanan maupun minuman adalah benda yang sangat rawan terkontaminasi dan sangat cepat juga manusia terjangkitnya karena masuk kedalam tubuh manusia dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan di sebutkan pengangkutan adalah Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan, selain itu ditegaskan bahwa kewajiban untuk selalu menjaga tingkat kebersihan dan kesehatan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan tidak hanya terbatas pada pemenuhan perrsyaratan yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga dalam arti yang lebih luas sehingga mencakup pula persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia dengan batasan yang objektif, faktual, dan berdasarkan akal sehat. Oleh karena ini dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sangat jelas di sebutkan bagaimana proses, pengemasan sampai distribusi itu sangat penting karena makanan dan minuman dapat di konsumsi manusia dan dapat juga menimbulkan sanksi pidana jika terdapat kesengajaan yang diterangkan dalam Undang-Undang tersebut. 
3.	Dalam upaya hukum sendiri sebenarnya di dalam Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen sudah dibuat mekanisme dalam perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan di bentuknya BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK merupakan lembaga atau institusi non-struktural yang memiliki fungsi sebagai lembaga/institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan. Lembaga ini pun di bentuk oleh Pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. BPSK berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedangkan operasionalnya dibantu oleh Pemerintah daerah setempat. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada Pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. Adapun prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu : mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil.Keberadaan BPSK diharapkan mampu memberikan konsultasi seputar masalah perlindungan konsumen, menjembatani setiap adanya sengketa yang timbul dari kedua belah pihak serta mampu menyelesaikan tugasnya dalam hal menerima pengaduan dari masyarakat eberadaan BPSK yang ada di Indonesia, adalah langkah awal pemecahan dari masalah-masalah sengketa konsumen yang terjadi. Di dukung dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang menaunginya, membuat BPSK semakin menyebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Dalam setiap lembaga tentu mengalami pasang surut serta penghambat dan pendukung dalam kinerjanya terutama berperan dalam menangani masalah sengketa konsumen. Meskipun secara tegas tugas dan wewenang BPSK termaktub dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52. Tidak dipungkiri bahwa BPSK telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan tepat serta patuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada. Wujud peran serta BPSK adalah dengan terselesaikannya masalah sengketa konsumen, dan itu salah satu bukti nyata yang wajib kita dukung. Harapannya, semoga BPSK dapat memaksimalkan tentang keberadaan anggota atau SDI yang memadai, lebih kritis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sengketa konsumen sehingga ketika ada sengketa konsumen, diharapkan konsumen memperoleh keadilan dan dipenuhi hak-haknya sebagai konsumen sesuai dengan UU yang berlaku dan semoga BPSK dapat mengleuarkan keputusan yang seadil-adilnya kelembagaan BPSK serta tugas dan wewenang BPSK.

B.	  Saran
			Dalam hal hal strict liability sebenarnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen saat ini sudah bagus hanya sudah waktunya adanya perubahan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 dalam hal pemberian gantirugi pada pasal 19 pemberian ganti rugi yang di maksud sering di salah artikan oleh para pelaku usaha karena selama ini nilai ganti rugi kadang jauh dari kerugian yang didapatkan oleh konsumen yang diseut kan d pasal tersebut hanya berupa santunan seharusnya penganti rugian tersebut adalah hal yang wajib dan harus dan mengikat untuk pelaku usaha sesuai dengan prinsip strict liability. penguatan pada badan-badan pemerintah yang mengawasi dan memberikan hukuman bagi para pelaku usaha harus di perkuat pada pasal 23,33,34,52  harusnya badan pemerintah bisa langsung mengeksekusi para pelaku usaha selama ini hanya ada keputusan tanpa ada hak untuk eksekusi hal ini padahal sangat penting mengingat dalam hal keadilan di Indonesia sering kali konsumen kalah oleh para pemilik modal hal ini lah yang melandasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir selain itu, seiring dengan perkembangan zaman serta untuk melindungi konsumen tanpa merugikan pelaku usaha sendiri oleh karena itu konsep strict liability yang sudah banyak di terapkan di berbagai belahan dunia seharusnya menjadi tolak ukur dan contoh di negara kita yang penduduknya sangat konsumtif hadirnya pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk regulasi yang jelas agar terjadi kejelasan secara iklim ekonomi maupun dapat melindungi konsumen serta ditambah penguatan fungsi badan-badan pengawas seperti BPOM guna dapat menangkal para pengusaha yang curang karena sangat merugikan masyarakat penguatan fungsi ini sendiri sangat di perlukan dengan banyaknya kasus tentang obat-obatan maupun banyaknya keracunan atau makanan dan minuman import dari luar negeri sudah seharusnya pemerintah dapat menangkal segala hal buruk melalui BPOM itu sendiri serta penguatan fungsi BPSK, BPKN yang seharusnya dapat membuat keputusan bukan hanya sebagai konselor bagi konsumen dengan mahalnya biaya dan lamanya proses hukum di indonesia BPSK,BPKN dan BPOM dapat menjadi solusi yang bagus untuk konsumen dan dapat memberi rasa aman bagi masyarakat. Sosialisasi dari pemerintah tentang hak-hak para konsumen sangat jarang atau rendah walaupun sudah ada sedikit kemajuan dengan ditetapkannya tanggal 20 april tetapi pada kenyataannya sangat banyak sekali masyarakat yang tidak tahu hak-haknya sebagai konsumen ini sayangkan mengingat Indonesia ada negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia dengan 255 juta penduduk apa lagi Indonesia adalah negara dengan masyarakatnya sangat konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

A.	Sumber Buku
Amirudin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Adijaya Yusuf dan John W. Head, Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum,. ELIPS, Jakarta, 1998,
Az. Nasution, Hukum dan Konsumen: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs, Yogyakarta, 1995.
Friedman, Lawrence M., Hukum Amerika:sebuah pengantar, Jakarta, Tata nusa, 2001.
Inosentius, Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
Inosentius Samsul, “Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak”. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003
J.M. van dunne, 1988, tanggung jawab khusus: tanggung jawab produk, DKIH Belanda-Indonesia, Yogyakarta, 2004.
Johannes Gunawan, Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia, Majalah Pro Justisia Nomor XII, Unpar, Bandung, 1994
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1992.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Masyhur Efendi, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Nasution, AZ, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta 1999.
N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Panta Rei, Jakarta, 2005
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Persada Media Group. 2008.
Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
Susilo, Zumrotin K. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: Puspa Swara : 1999.
Sidabolok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Saleh, E, Dasar Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan Ternak. Fakultas Pertanian. USU . 2006..
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta, Grasindo: 2000.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
Sudikno  Mertokusumo.  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar).  Yogyakarta: Liberty . 2003.
Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Turmantara, Firman. 2016, Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi perlindungan konsumen dalam perspektif politik hukum negara kesejahteraan, setara press, 2016, Malang.
Taufik Simatupang. Aspek Hukum Periklanan, PT Aditya Bakti, Bandung, 2004
Toto Thohir Suriaatmadja. Pengangkutan Kargo Udara, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
A.	Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. PT Citra Aditya, Bandung, 2003.
B.	Peraturan perundang-undangan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Indonesia, PP No.15 Tahun 1991.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar, Kepmen No. 634/MPP/Kep/9/2002.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri perindustrian No. 75 Tahun 2010 tentang pedoman cara PPOB Pengemasan Produk Olahan Yang Baik)
 Standar Nasional Indonesia Nomor 7229: 2007 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Purna Jual.

C.	Sumber Lain
E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, 1979
Hari Tjandrasari, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum.
Johannes Gunawan, Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia, Majalah Pro Justisia Nomor XII, Unpar, Bandung, 1994,
Supratini. 2005:” jenis-jenis jamur yang di temukan di susu kemasan”. Peneliti pada Puslitbang Ekologi Kesehatan, BaJilbangkes. Depkes.RI
Nunik Siti Aminah. 2005: Pengamatan jenis-jenis jamur yang ditemukan pada susu segar dan susu kemasan. Media Litbang Kesehatan Volume XV Nomor 3 tahun 2005
M. Ramdan Andri G. W., “Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Secara Perdata: “Beberapa Analisis Atas Teori Pertanggungjawaban (Liability theories), Asuransi, dan Dana Ganti Kerugian”, (Tahun V No 1/1999: 3). 
Setiawan, Makalah Produsen atau Konsumen;Siapa Dilindungi Hukum, Jakarta, 2001.
http://www.antaranews.com/berita/499039/hari-susu-nusantara-momentum-tingkatkan-konsumsi-nasional.