PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE  DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

A.	Pendahuluan
1.	Latar Belakang
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah   Menjadi Undang-Undang, BUMD masih menjadi perhatian, sebagai salah satu badan usaha yang diadakan sebagai penunjang di daerah, terutama di era otonomi daerah, meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat aturan hukum yang masih tumpang tindih pengaturannya.
Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa “Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur “tata kelola perusahaan yang baik”. Berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia sangat terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal itu terjadi karena masuknya konsep GCG relative masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihanekonomi (economy recovery) pasca krisis. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policies) telah mengeluarkan The Indonesia Codefor Good Corporate Governance, sebagai pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip GCG bagi masyarakat bisnis,yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemegang saham, fungsi direksi dan dewan komisaris,sekretaris perusahaan, sistem audit, pemangku kepentingan(stakeholders), pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, kerahasiaan, etikabisnis dan praktik korupsi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Praktek yang terjadi, dalam pengelolaan BUMD Kota Bandung, hal tersebut tersebut tidak sesuai dengan prinsip GCG, dapat terlihat dengan adanya 4 (Empat) Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang telah mendapatkan penyertaan modal sejak didirikan sampai 2009 masih belum memberikan kontribusi keuntungan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Ke empat BUMD itu adalah PD Kebersihan, PD Pasar Bermartabat, PDAM, dan BPR Kota Bandung.1 Selanjutnya, menurut Wali Kota Bandung, dikatakan bahwa semua BUMD di Kota Bandung sedang direview satu-satu. Dari semua BUMD tersebut, yang paling membuat dirinya kecewa yaitu PD Pasar Bermartabat, sehingga dalam waktu dekat, semua akan dievaluasi termasuk jajaran direksinya.2
Semenjak BUMD beroperasi memang banyak persoalan dan tantangan besar yang dihadapi, antara lain sebagian besar BUMD menderita kerugian yang cukup signifikan karena dikelola secara tidak efisien dan produktivitas yang rendah sehingga aneka bentuk perusahaan daerah ini tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan sebagian besar BUMD tidak efisien sehingga mengalami kerugian dan menjadi beban keuangan negara antara lain:3
1. Kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, tidak jelas apakah BUMD merupakan pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu pemerintahan;
2. Mayoritas BUMD tidak memiliki budaya perusahaan (corporateculture), visi dan misi perusahaan;
3. Kurangnya jiwa entrepreneur dan profesionalisme SDM yang mengelola BUMD, sehingga kinerja dan produktivitas sangat rendah; dan 
4. BUMD tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik (GCG) sebagai akibat dari campur tangan pemerintah yang terlalu besar atau dominan dalam operasional perusahaan.

Selain itu, yang tak kalah penting dari permasalahan tersebut di atas,  BUMD yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang karakteristinya hampir sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mempunyai regulasi pedoman penerapan prinsip Good Corporate Governance, padahal secara legal apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor  17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,   BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara.  

2.	Identifikasi Masalah
a.	Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan  prinsip good corporate governance dalam Pengelolaan BUMD Kota Bandung dihubungkan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
b.	Apakah yang menjadi hambatan dan upaya penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMD Kota Bandung?

3.	Metode Penelitian
a.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder,4 dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat  dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian tentang penerapan prinsip good corporate governance  dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
b.	Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah  secara  sistematis  dan  faktual   tentang penerapan prinsip good corporate governance  dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah  dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan penerapan doktrin-doktrin Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Daerah, Hukum Keuangan Negara, hukum perusahaan dalam penerapannya di Indonesia, dikaitkan dengan perkembangan hukum di masa datang.

B.	Tinjauan Teoritis dan Yuridis
Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 amandemen, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (sufremaci of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
Menurut Anthony Allot dalam Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, dikatakan bahwa:5
Hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan keberadaannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gamplang maka jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.

Selanjutnya, menurut Hans Kelsen selaku penembang teori legislasi (teori sistem hukum) kaitannya dengan harmonisasi dan sinkronisasi hukum, dikatakan bahwa:6
Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi.

Kemudian, A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut, yaitu: 
Asas-asas yang formal meliputi :asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat; asas perlumya pengaturan; asas dapat dilaksanakan; dan asas consensus. Sedangkan asas-asas yang material meliputi : asas terminologi dan sistematika yang benar; asas yang dapat di kenali; asas perlakuan yang samadalam hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan  individual. Selanjutnya, A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut asas-asas tersebut secara berurutan dapat disusun sebagai: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi; dan  asas-asas lainnya. 7

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh :
a.	Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma)
b.	Norma Fundamental negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma)
c.	Asas-asas lainnya, yaitu:
(1)	Asas-asas Negara Berdasarkan Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum
(2)	Asas-asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi yang  menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga: Asas tujuan yang jelas; Asas perlunya pengaturan; Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; Asas dapatnya dilaksanakan; Asas dapatnya dikenali; Asas perlakuan yang sama dalam hukum; Asas kepastian hukum; dan  Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu.
Dalam kontek pengaturan hukum ekonomi, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa  “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, sementara itu dalam Pasal 33 ayat (3) ditegaskan pula bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengaturan sebagaimana Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tentunya mengharapkan hak-hak ekonomi warga negara sehingga dapat tepenuhinya kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai motor penggerak bagi Negara  untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara  demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga  ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.
Gagasan Negara kesejahteraan (welfare state) sebagai sebuah konsep, bukan terlahir dari sebuah ihtiar pendek.  Ditilik dari perspektif sejarah, welfare state hadir dalam bayang-bayang pergumulan dua ideologi ekstrim yakni, individualisme dan kolektivisme. Dalam perkembangan selanjutnya gagasan welfare state berkembang menjadi beberapa konsep dengan menampilkan beberapa varian, yaitu: 8
1.	Residual Welfare State, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.
2.	Universalist Welfare State, yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat dan dicirikan dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif.
3.	Social Insurance Welfare State, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan.Di sini, WS bergerak dari bentuk gagasan menuju konsep, model, dan teori.  
4.	Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare  mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan  dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.
Menurut Soehino, dikatakan bahwa:
Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau Negara.9

Terlepas dari apapun ideology Suatu Negara, suatu Negara sangat mutlak untuk menjalankan fungsinya yaitu: 10
a.	Melaksanakan penertiban (law and order), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai ‘stabilisator’;
b.	Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru;
c.	Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
d.	Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dalam kontek Indonesia sebagai negara baru merupakan fungsi yang penting. Selanjutnya, Negera Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatuhkan pilihannya pada asas desentralisasi seperti yang secara jelas terlihat dalam ketentuan UUD tahun 1945 beserta penjelasannya. Dianutnya sistim ini dalam penyelengaraan pemerintahan negera didasarkan pada prinsip pemecahan kekuasaan “dispersion of power” yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna mengembangkan demokrasi. 
Berdasarkan prinsip pemecahan kekuasaan terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Derah, yang salah satunya adalah Daerah dapat mendirikan BUMD. Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.11
Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Selain itu, wewenang bisa juga merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undangundang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang mana asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;  kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;  efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Berkaitan dengan penyelenggaraan negara sehubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 331 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:
(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.	Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.	Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
b.	Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diatur  bahwa dalam Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik.
Menilik mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan BUMD berdasarkan ketentuan yang pernah diberlakukan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan  kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan  dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Kewenangan Pengelolaan BUMD dalam Undang-Undang Pemerintah yang saat ini berlaku lebih rinci mengatur jenis-jenis BUMD yang dapat dikelola serta tujuan dari pembentukan BUMD tersebut yang meliputi memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, Sementara itu ketentuan BUMD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur jenis dan tujuan pengelolaan BUMD. Namun, apabila menganalisa Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang saat ini berlaku, memungkinkan BUMD berubah menjadi Perseroan Terbatas, hal tersebut karena terdapat salah satu tujuan dari pendirian BUMD, yaitu memperoleh laba dan/atau keuntungan.
Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya. Kewenangan tersebut berbentuk formal dan diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ateng Syafrudin dalam Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, yang menyatakan bahwa unsur-unsur kewenangan meliputi: adanya kekuasaan formal; dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang.12
BUMD sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yaitu “Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan perusahaan Daerah ialah semua perusahaan jang didirikan berdasarkan Undang-undang ini jang modalnja untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekajaan Daerah jang dipisahkan, ketjuali djika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dinyatakan bahwa Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). kemudian  dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah; Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
Baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur secara eksplisit tentang pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik dalam BUMD, namun apabila mengacu pada  Prinsip Good Corporate Governance yang dituangkan dalam Pasal 1 butir Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  Nomor : PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  (Good Corporate Governance) bagi BUMN, diketahui bahwaTata Kelola Perusahaan yang Baik  (Good Corporate Governance),  adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”. 
Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  Nomor : PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  (Good Corporate Governance) bagi BUMN, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:
1.	Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenaiperusahaan.
2.	Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
3.	Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4.	Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.
5.	Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesejahteraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan interen maupun eksteren lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sehinga pada akhirnya Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.13
Menurut Sedarmayati,14 dikatakan bahwa Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik rujukan pembuatan kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan corporate governance.15 Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

C.	Pembahasan Tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance  Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah
1.	Pengaturan Dan Pelaksanaan  Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan BUMD Kota Bandung Dihubungkan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, sedangkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
Oleh karenanya, Negara berperan dalam mewujudkan dominasinya terhadap kepentingan rakyat dalam bidang ekonomi yang mendasar diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang mendapatkan legitimasi darikonstitusi Negara. Namun pelaksanaannya tetap dalam kerangkafilosofi yang berpihak pada  kepentingan umum sehingga terpenuhi kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, oleh karenanya BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan Perusahaan Daerah/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.16
Mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dari segi fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim, dimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekarang ini memberi kontribusi sekitar 40 persen terhadap PDRB nasional. Karena itu, kemandirian ekonomi Indonesia cukup kuat. Telah terbukti beberapa kali bisa menyelamatkan Indonesia dari terpaan krisis ekonomi dunia. Posisi dan peran demikian juga dapat dilakukan oleh BUMD di Indonesia. Asalkan diberi peluang dan diproteksi agar dapat peran maksimal. Saat ini kontribusi BUMD terhadap PDRB nasional baru sekitar 0,5 persen saja. Perkembangan BUMD masih sangat berat. Dari ribuan BUMD yang ada, hanya sekitar 50 BUMD saja yang sehat dan berkembang, dan kebanyakan dari kelompok keuangan seperti perbankan. Kalau saja BUMD-BUMD itu bisa memberi kontribusi 10 persen saja terhadap PDRB nasional, alangkah kuatnya perekonomian nasional.17
Berdasarkan uraian tersebut di atas, BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu masalah keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, bahkan BUMD dapat membebani keuangan daerah.
Berbicara mengenai pendirian BUMD, secara eksplisit kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut dapat diketahui dari berberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah baik yang sudah tidak berlaku maupun yang saat ini masih diberlakukan. Berdasarkan  Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan  bahwa “Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan  kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan  dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Sementara itu berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:
(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.	Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.	Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.	Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas bahwa terlihat adanya kewenangan atribut yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD.
Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan  prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, tidak diatur bagimanakah pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai keharusan BUMD untuk menjalankan prinsip good corporate governance sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa “pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik”. Yang menjadi permasalahan disini bahwa baik dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah tidak mengatur prinsip-prinsip apa saja yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD, sebagaimana BUMN dimana terdapat  Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  Nomor : PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  (Good Corporate Governance) bagi BUMN, yang meliputi: Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kewajaran (fairness). Sehingga dalam prakteknya pengelolaan BUMD di Kota Bandung sendiri menjadi tidak jelas dan berakibat pada tidak terwujudnya Good Corporate Governance sebagaimana diatur bagi BUMN. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya: Kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, tidak jelas apakah BUMD merupakan pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu pemerintahan daerah; Praktek yang terjadi bahwa 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang telah mendapatkan penyertaan modal sejak didirikan sampai 2009 masih belum memberikan kontribusi keuntungan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Ke empat BUMD itu adalah PD Kebersihan, PD Pasar Bermartabat, PDAM, dan BPR Kota Bandung; Berdasarkan audit independen yang dilakukan Pemkot Bandung terhadap PD Pasar terdapat banyak masalah, dimana  sering merugi, struktur BUMD yang tidak jelas  serta terdapat perjanjian kerjasama yang merugikan Pemkot Bandung. 

2.	Hambatan Dan Upaya Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan BUMD Kota Bandung
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. 
Adanya pemberian kesempatan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD yang memang mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini.
Kaitannya dengan BUMD sebagai badan usaha,   prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Hal itu dikarenakan penerapan prinsip Good Corporate Governance mampu Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan termasuk dalam hal ini BUMD, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional. Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan yang ada di negara berkembang lebih berdampak positif dibandingkan di negara maju. Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance di lingkungan yang hukumnya buruk akan lebih memperoleh manfaat.18
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu badan negara atau lembaga internal pemerintah yang memegang peranan penting dalam pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan. Menurut BPKP, definisi Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: "Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis Secara Sehat dan Beretika"19
 Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan interen maupun eksteren lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sehinga pada akhirnya Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.20
Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disadari berbagai pihak. Misalnya kewajiban penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
Namun sebagaimana BUMN yang telah mempunyai landasan hukum terkaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance, tidaka demikian dengan keberadaan BUMD, disatu sisi berdasarkan Pasal 343 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur  bahwa “pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik”. Namun, pada prakteknya belum ada regulasi hukum terkait dengan pengaturan good corporate governance dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMD, padahal secara legal, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga pada pelaksanaanya kinerja BUMD jauh tertinggal dibanding BUMN, sepertihalnya pada beberapa BUMD dikota Bandung, dimana terdapat 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung, yaitu PD Kebersihan, PD Pasar Bermartabat, PDAM, dan BPR Kota Bandung yang telah mendapatkan penyertaan modal sejak didirikan sampai 2009 masih belum memberikan kontribusi keuntungan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
Tentunya berdasarkan adanya permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa hambatan penerapan good corporate governance dalam pengelolaan BUMD di Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut:
1.	Tidak jelasnya status hukum danstruktur organisasi BUMD, apakah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu pemerintahan daerah;
2.	Mayoritas BUMD tidak memilikibudaya perusahaan (corporateculture), visi dan misi perusahaan.
3.	BUMD tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik (GCG) sebagai akibat dari campur tangan pemerintah daerah yang terlalu besar atau dominan dalam operasional perusahaan. Sepertihalnya dalam kasus PD Pasar bermartabat, dimana adanya campur tangan pemerintah daerah yang begitu dominan;
4.	Iinstitusi BUMD masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, BUMD bukanlah institusi pemerintah;
5.	Beberapa BUMD masih harus mengikuti ketentuan pengadaan barang yang diberlakukan di pemerintahan, yang semestinya tidak perlu karena BUMD adalah perusahaan yang senantiasa terikat pada momentum bisnis yang mengharapkan respon yang cepat dari manejemen BUMD tersebut;
6.	Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMD ini mengakibatkan kebanyakan BUMD dikelola dengan tradisonal, berbeda dengan BUMD yang bergerak dalam usaha sektor perbankan yang dalam pengololanannya wajib menerapkan Good Corporate Governance;
Berkaitan dengan adanya hambatan tersebut di atas, maka upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD yaitu: Diperlukan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang keberadaan BUMD sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 dan Sebagai amanat Pasal 343 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur  bahwa “pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik”. Seyogyanya dibuat peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah terkait dengan penerapan good corporate governance berkaitan dengan BUMD.

D.	Penutup
1.	Kesimpulan 
a.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai keharusan BUMD untuk menjalankan prinsip good corporate governance sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa “pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik”. Namun, baik dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah tidak mengatur prinsip-prinsip apa saja yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD, sehingga dalam prakteknya pengelolaan BUMD di Kota Bandung sendiri menjadi tidak jelas dan berakibat pada tidak terwujudnya Good Corporate Governance sebagaimana diatur bagi BUMN. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya: Kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, tidak jelas apakah BUMD merupakan pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu pemerintahan daerah; Praktek yang terjadi bahwa 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang telah mendapatkan penyertaan modal sejak didirikan sampai 2009 masih belum memberikan kontribusi keuntungan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung;
b.	Hambatan penerapan good corporate governance dalam pengelolaan BUMD di Kota Bandung yaitu: tidak jelasnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, apakah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu pemerintahan daerah; Mayoritas BUMD tidak memiliki budaya perusahaan (corporateculture), visi dan misi perusahaan; BUMD tidak dikelola dengan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai akibat dari campur tangan pemerintah daerah yang terlalu besar atau dominan dalam operasional perusahaan. Sepertihalnya dalam kasus PD Pasar bermartabat, dimana adanya campur tangan pemerintah daerah yang begitu dominan; Iinstitusi BUMD masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, BUMD bukanlah institusi pemerintah; Beberapa BUMD masih harus mengikuti ketentuan pengadaan barang yang diberlakukan di pemerintahan, yang semestinya tidak perlu karena BUMD adalah perusahaan yang senantiasa terikat pada momentum bisnis yang mengharapkan respon yang cepat dari manejemen BUMD tersebut; Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMD ini mengakibatkan kebanyakan BUMD dikelola dengan tradisonal, berbeda dengan BUMD yang bergerak dalam usaha sektor perbankan yang dalam pengololanannya wajib menerapkan Good Corporate Governance. Upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD yaitu: Diperlukan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang keberadaan BUMD sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 dan Sebagai amanat Pasal 343 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur  bahwa “pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik”. Seyogyanya dibuat peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah terkait dengan penerapan good corporate governance berkaitan dengan BUMD.

2.	Saran
a.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera disyahkan dalam rangka mempertegas status hukum dan struktur organisasi BUMD;
b.	Pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan good corporate governance pada BUMD sehingga BUMD dapat dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku

Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik) Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010;
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 196.
Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
Soehino, Ilmu Negara Liberty, Yogyakarta, 1980;

S.F. Marbun, Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997;
Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,  Rajawali Pers, Jakarta,2013;

B.	Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
Undang-Undang Nomor  17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah   Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

C.	Sumber Lain
Pramono Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT. Citra Adity Bakti, Bandung,2006;
Sedarmayati,  Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”, Bagian Ketiga, Edisi Refisi, Mandar Maju, Bandung,  2012;
I Purwadi, Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2002;
Peranan  Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah,http://banten.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2014/03/Peranan-BUMD-Sebagai-Salah-satu-Sumber-Pendapatan-Daerah1.pdf,dikutip tanggal 10 Oktober 2016.
Leonardhy Budiono Sadono dan Widjojo Suprapto, Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance PT. Berkat Cakra Indonesia,   Agora Vol. 4 No. 2, 2016, hlm 155.
https://m.tempo.co/read/news/2010/07/12/178262817/empat-bumd-kota-bandung-belum-untung, dikutip tanggal 1 Juni 2015.
http://fokusjabar.com/2016/01/27/emil-ini-mah-bukan-pd-pasar-bermartabat-tapi-pd-pasar-bermasalah/), dikutip tanggal 3 Juni 2016;
http%3A%2F%2Fwww.distrodoc.com%2F552300-eksistensi-goodcorporate-governancpadabadanusahamilik&usg=AFQjCNGhWJBTCabZc9LZrgrAmQrgo4dz1Q&sig2=u97chIPfMmH0h5tlEX4Nhg&bvm=bv.124272578,d.aXo.