OPTIMALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA ( Sebuah Pendekatan Hukum Akomodatif )

Dr. Subarsyah Sumadikara, (2013) OPTIMALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA ( Sebuah Pendekatan Hukum Akomodatif ). ISSN 9786021891018

[img] Text
Caver Optimalisasi.docx

Download (10kB)
[img] Text
Abstrak. optimalisasi docx.docx

Download (11kB)
[img]
Preview
Image
004.jpg

Download (435kB) | Preview

Abstract

Abstrak Bagi Indonesia, korupsi sepertinya tumbuh semacam penyakit kronis hampir tanpa obat, masuk di segala sisi kehidupan dan tampil sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah prilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab realitasnya kompleksitas korupsi ternyata tidak berhenti sebagai masalah hukum, akan tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah memicu kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak menikmati pemerataan hasil pembangunan secara maksimal dan hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi eksis memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bahkan, diyakini meluas dan mendalam (widespread and deep-rooted) yang pada gilirannya sendiri (self destruction). Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa Indonesia sendiri. Pemberantasan korupsi tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela. Untuk dan dalam rangka pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan politik (hukum) di Indonesia. Indonesia perlu menyusun undang-undang serta peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pengembalian aset termasuk mekanisme mengenai kerja sama internasional dalam pencegahan tindak pidana korupsi dari dalam atau yang ke luar negeri secara akomodatif, percepatan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga pembagian tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Kata Kunci Widespred and deep-rooted, self destruction, Politik Hukum & Hukum Akomodatif

Item Type: Article
Divisions: Dokumen Unpas > 2013
Depositing User: Kosim Ganda Rukmana
Date Deposited: 04 Nov 2016 22:11
Last Modified: 04 Nov 2016 22:11
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14011

Actions (login required)

View Item View Item