JUANDA, NPM. 111000406 (2016) BENTUK DAN MEKANISME PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (320kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (320kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (477kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (618kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (364kB) | Preview |
Abstract
Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan Perda dilakukan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuanbersama DPRD. Tentu apabila dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka subtansi atau materi muatan perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Praktek yang terjadi,Kementerian Dalam Negeri membatalkan 920 peraturan bermasalah, mayoritas berupa peraturan daerah yang menghambat investasi dan menciptakan intoleransi dan diskriminasi. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengawasan pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat menurut Undang- Undang Pemerintahan Daerah?; dan Permasalahan-permasalahan apa yang terjadi berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah serta bagaimana seharusnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan otonomi Daerah?. Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahanbahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap pembentukan Peraturan Daerah adalah evaluasi dengan mekanisme yang dilakukan adalah adanya konsultasi dari Pemerintah Daerah terhadap Gubernur dan Kementrian terkait; Permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah yaitu: ketentuan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undang lain, tidak mengatur pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah secara Preventif sehingga banya Perda yang telah disyahkan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan hubungan kerjasama dengan konsep saling mengawasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah agar terjadi keserasian, keselarasan dan koordinasi dalam pelaksanaan suatu membentuk perda. Saran yang dapat penulis kemukakan adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus meninjau ulang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, untuk segera merumuskan pengaturan mengenai pengawasan secara preventif oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan diperlukan hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kepentingan Nasional.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 03 Oct 2016 12:15 |
| Last Modified: | 03 Oct 2016 12:15 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13528 |
Actions (login required)
 |
View Item |
