KORINTUS SIHOMBING, 091000376 (2016) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER ATAS PERMINTAAN PASIEN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
4 Daftar Isi.pdf Download (359kB) | Preview |
|
|
Text
5 Kata Pengantar.pdf Download (346kB) | Preview |
|
|
Text
6 BAB 1.pdf Download (431kB) | Preview |
|
|
Text
7 BAB 2.pdf Download (510kB) | Preview |
|
|
Text
11 Daftar Pusaka.pdf Download (155kB) | Preview |
Abstract
Aborsi atas permintaan pasien tidak dapat dibenarkan, kecuali jika dilakukan dengan semata-mata berdasarkan pertimbangan medis. Norma-norma hukum, agama, dan masyarakat untuk Hippocrates sumpah dan etika medis secara eksplisit menentang aborsi. Meningkatnya jumlah aborsi telah mengancam generasi masa depan; janin tidak bersalah harus mati untuk dosa dua kekasih. Aborsi sangat berbahaya dan banyak dari mereka yang dilakukan itu berakhir mati. Ini adalah pertanyaan yang menarik di bidang medis dan membutuhkan perhatian khusus, oleh karena itu perlu untuk mengetahui hukuman pidana untuk aborsi untuk meminimalkan praktek di bidang medis, dan bagaimana tanggung jawab pidana bagi dokter yang melakukan aborsi? Apa yang penyebab aborsi dan upaya yang akan diambil untuk mengurangi jumlah aborsi di bidang medis? Makalah ini ditulis dengan gaya analitis deskriptif dengan metode yuridis normatif pendekatan, itu adalah pendekatan menggunakan sumber-sumber primer, sekunder dan tersier data seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori hukum, dan opini terkait dari sarjana hukum. Analisis itu yuridis kualitatif, dengan cara bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif tanpa rumusan statistik tetapi lebih suka deskripsi kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum, atau alasan apapun adalah, aborsi dilarang karena dianggap sama dengan membunuh orang. Namun ketika aborsi diperlukan untuk melindungi kehidupan seorang ibu, hukum memungkinkan dan bahkan menyarankan untuk dilakukan. Solusi hukum untuk kehamilan yang tak terduga adalah untuk memastikan ibu untuk menjaga janinnya atau mendorong dia untuk melakukannya. Harus kehamilan ini mengancam hidupnya, aborsi bisa dilakukan dengan hanya pemeriksaan hati-hati bahwa kehamilan ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal.Berdasarkan UU No.36/2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61/2014, aborsi diperbolehkan sebagai sarana untuk menyimpan sebuah kehidupan janinnya dalam situasi darurat. Apa aborsi dengan alasan lain kecuali seperti yang disebutkan di atas dilarang dan terhadap UU No.39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Masalah dalam menangani kasus-kasus aborsi adalah bahwa ketidaktahuan budaya seks bebas yang mengarah ke pernikahan tak terduga. Masalah kedua adalah bahwa aborsi selalu berkomitmen diam-diam untuk menutupi dosa mengerikan nya. Kata kunci: dokter, aborsi, tindakan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2009 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 03 Oct 2016 12:14 |
| Last Modified: | 03 Oct 2016 12:14 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13516 |
Actions (login required)
 |
View Item |
