DINA SEPTIANI, NPM. 111000192 (2016) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI DAERAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (67kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (244kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (335kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (145kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Dekan.pdf Download (32kB) | Preview |
Abstract
Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari hanya beberapa Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang mengatur hak-hak korban kejahatan. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak seutuhnya benar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Tahap penelitian melalui pengumpulan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data disusun dalam uraian kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka-angka statistik. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaruh yang muncul dari ketiadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah adalah kurang terealisainya penegakan hukum Perlindungan Saksi dan Korban di daerah karena pada saat ini masih tersentralisasi di ibu kota, dan sangat sulit ketika penanganan terhadap saksi dan korban yang berada di luar Jakarta atau di daerah. Padahal Indonesia termasuk Negara hukum sesuai yang dikatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah adalah dengan mengurangi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya, LPSK pula bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang, sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci: Kelembagaan, Perlindungan, Saksi, dan Korban.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 03 Oct 2016 12:14 |
| Last Modified: | 03 Oct 2016 12:14 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13511 |
Actions (login required)
 |
View Item |
