BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penelitian
Sumber daya manusia adalah aset perusahaan atau suatu lembaga. Sumber daya manusia adalah aset yang sangat dinamis dan selalu beraktivitas menuju kearah yang lebih baik dengan berbagai trik yang terkadang sulit dimengerti. Oleh karenanya diperlukan pengarahan yang luwes dan fleksibel sesuai dengan apa yang dituju dengan tidak mengenyampingkan perikemanusiaan. Sehingga setiap SDM dapat bekerja dengan perilaku baik yang mendukung tujuan perusahaan atau instansi dia bekerja.
Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun negri atau BUMN. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang ikut terlibat secara langsung dalam manusia merupakan salah satu faktor yang ikut terlibat secara langsung dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan berperang pentng dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari peranan manusia dalam organisasi Fokus manajemen sumber daya manusia hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga manusia saja.
Drs. Malayu S.P Hasibuan, (2014:10). Manajemen sumber daya manusia MSDM adalah ilniu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Manusia adalah aset utama maupun motor penggerak utama yang baik dalam organisasi yang menjadi pelaku aktif dan setiap kegiatan organisasi. Karyawan memiliki perasaan, pikiran, keinginan, status, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamm berbeda-beda, yang dibawa kedalam perusahaan. Karyawan bukanlah mesin dan uang yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya dalam mencapai tujuan perusahaan, melainkan aset berharga perusahaan yang harus dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan dan karyawan harus mampu bekerjasama untuk mewujudkan kedisiplinan dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Organisasi merupakan suatu sistem formal dan dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Didalam organisasi manusia sebagai motor penggerak utama dalam suatu organisasi sehingga manusia merupakan unsur yang paling penting yang harus diperhatikan.
Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikapdan tingkah laku dalam melaksanakan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.
Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para karyawan, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktifitasnya dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik.
Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab da dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peratunan perundang-undangan.
Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan sebuah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan infrastruktur kota. Infrastruktur tersebut diantaranya jalan, pekerjaan umum, dan drainase, sesuai dengan visi misi dan SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah) “terwujudnya tingkat pelayanan infrastruktur jalan dan drainase yang handal dan ramah lingkungan”.
Suatu sistem operasi kedinasan, salah satunya Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, potensi sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah modal utama dalam mencapai tujuan dinas itu sendiri. Maka dan itu dinas perlu mengelola sumber daya manusia sebaik mungkin. Karena tidak dipungkiri bahwa peranan sumber daya manusia adalah kunci sukses suatu dinas bukan hanya pada tersedianya dana dan keunggulan teknologi saja namun kualitas pelayanan publik yang diberikan tidak terlepas kepada peran sumber daya manusia merupakan sangat penting pula dalam suatu dinas pemerintahan.

Teori Administrasi mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyagkut semua segi kehidupan dan penghidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaanya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidangbidang tertentu kedua fungsi tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dan pelayanan umum adalah : Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat. 1 UU NO. 25/2009, yang dimaksudkan dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, danl atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Secara umum tugas pemerintah adalah menciptakan pelayanan umum pengembangkan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan, dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mewujudkan tugas-tugas tersebut tentu-nya dibutuhkan pendukungpendukung yang berupa disiplin kerja yang harus dilaksanakan oleh pegawai yang bekerja dengan optimal sehingga dengan suatu harapan akan tercapai kualitas pelayanan yang optimal pula. Pclayanan publik yang baik merupakan tanggung jawab semua pegawai. Dengan demikian maka setiap pegawai harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau praturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dsiplin sendiri merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, karena tanpa adanya disiplin, segala kegiatan yang akan dilakukan akan mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan sesuai dengan harapan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta dapat juga mengahambat jalannya program organisasi yang dibuat.
Dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan publik agar dapat melaksanakan yang ada sebaik mungkin, karena itu faktor disiplin kerja mempunyai pengaruh serta peran yang penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dilihat secara real, faktor kedisiplinan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetapi bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang pegawai yang tidak disiplin akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai yang rnempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik bila dibanding dengan para pegawai yang bermalas-malasan karena watu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Disiplin merupakan sebuah titik awal dan segala kesuksesan dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi. Penerapan disiplin dalam suatu organisasi bertujuan agar semua pegawai yang ada dalam organisasi tersebut bersedian dengan sukarela mematuhi serta menaati setiap tata tertib yang berlaku tanpa ada paksaan. Disiplin kerja yang baik dapat diihat dari tingginya kesadaran para pegawainya dalam mematuhi serta menaati segala peràturan dan tata tertib yang berlaku, besarnya rasa tanggung jawab akan tugas masing-masing, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanannya.
Begitu pula yang terjadipada pegawai di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung pencapaian kualitas pelayanan yang diharapkannya belum maksimal mengingat kurangnya disiplin kerja yang dimiliki oleh para pegawai. Permasalahan yang ada, masalah kurangnya disiplin kerja yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Sehingga beban dan hasil kerja tidak optimal dan semangat kerja menurun. Walaupun disiplin kerja dirasa telah dilaksanakan oleh pegawai dengan harapan kualitas pelayanan publik akan lebih meningkat.
Berdasarkan basil penelitian di Dinas Bina Manga dan Pengairan Kota Bandung masih ada kecenderungan Kualitas Pelayanan Publik yang masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai :
1.	Tangibel (Berwujud)
Sarana fisik kurang memadai, rnengakibatkan pelayanan kepada masyaràkat tidak maksimal. Contoh : Kurang ketersedianya alat-alat penunjang untuk pelayanan public (service) misalnya, alat- alat kurang canggih dan modern atau hanya memiiki beberapa saja untuk penanganan pekerjaan umum atau drainase pengairan.
2.	Realibility (kehandalan)
Kehandalanpegawai rendah, mengakibatkan pelayanan tidak tepat waktu.
Contoh : Adanya pegawai belum handal dalam menangani pelayanan publik sehingga pegawai masih kebingungan. Misalnya dalam pengoperasian alat yang digunakan sehingga ketepatan waktu yang dijanjikan meleset dan tidak tepat waktu. Pegawai dibantu oleh alat bantu fisik untuk menunjang kegiatan pemenntahan pada kenyataan sebagian pegawai belum handal dalam pengoperasiannya.
Hal tersebut menandakan bahwa masih kurangnya kualitas pelayanan publik. Hal tersebut menunjukan bahwa masih rendahnya kedisiplinan kerja pegawai yang berdampak pada kualitas pelayanan rendah.
Rendahnya kualitas pelayanan tersebut diduga disebabkan masih rendahnya dsiplin kerja pegawai dengan indikator sebagai berikut :
1.	Tujuan dan Kemampuan
Tuuan dan kemampuan rendah ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Contoh: Adanya karyawan yang diberi tugas tidak sesuai dengan kemampuannya atau ahlinya. Misalnya: Pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh karyawan kerja lapangan dikerjakan oleh karyawan yang biasa bekerja di dalam ruangan sehingga akan bingung dikerjakan karena bukan keahlian dan kemampuannya. Jelas karyawan bersangkutan kurang disiplin dalam melaksankan pekerjaan itu, disinilah letak pentingnya asas the right man in the right place and the right man in the right job.
2.	Teladan Kepemimpinan
Teladan kepemimpinan rendah, mengakibatkan disiplin kerja buruk. Tidak adanya disiplin kerja yang dilakukan oleh pimpinan kepada karyawan. Contoh: adanya pimpinan datang tidak tepat waktu ke kantor pukul 09:00 seharusnya pimpinan datang lebih awal dari bawahan pukul 08:00 agar dapat dicontoh baik oleh karyawannya, jika teladan pemimpin kurang baik para bawahan pun akan kurang disiplin.
Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti merasa untuk mengadakan penelitian mengenai disiplin kerja dengan kualitas pelayanan publik yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung”.
B.	Perumusan Masalah
Dengan penetapan batasan masalah yang demikian itu, perumusan diajukan dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut :
1.	Berapa besar penganuh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik (service) yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Pengairan?
2.	Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan public di Dinas Bina Marga dan Pengairan?
3.	Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
Maksud dan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan public di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung agar data- data yang mendukung penelitian ini.
Adapun yang menjadi tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1.	Keadaan disiplin kerja yang diterapkan dan dilaksanakan oleh pegawai.
2.	Keadaan kualitas pelayanan public di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

3.	Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan public di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
2.	Kegunaan Penelitian
a.	Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umurnnya, khususnya mengenai Pengaruh Disisplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
b.	Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran yang bermanfaat mengenai Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

D.	Kerangka Pemikiran
Peneliti memerlukan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan teori dalam menyusun usulan penelitian, yaitu definisi dari para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sebagai pemikiran yang menjadi titik tolak langkah-langkah dalam memecahkan masalah peneitian tentang disiplin kerja dan kualitas pelayanan publik.

Hasibuan (2014:194) “Kedisiplinan adalah Pegawai selalu datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku”.
Tanda disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, setiap pimpinan selalu berusaha agar para pegawainya mempunyai disiplin yang baik. Seorang atasan dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya untuk meningkatkan pelayanan publik.
Hasibuan (2014:194) mengemukakan indikator-indikator yang mepengaruhi tingkat kedisiplinan dalam suatu organisasi diantaranya :
1.	Tujuan dan Kemampuan
2.	Teladan pimpinan
3.	Balas jasa
4.	Keadilan
5.	Waskat
6.	Sanksi hukuman
7.	Ketegasan
8.	Hubungan kemanusiaan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: “Segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU NO. 25/2009, yang dimaksud dengan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan publik”.
Selanjutnya, peneliti akan memberikan pengertian kualitas pelayanan publik menurut Goetsch dan Davis (Hardiansyah 2011:36) “Kualitas Pelayanan adalah merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.
Ibrahim (Hardiansyah 2011:40) “Kualitas Pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut”.
Menurut Zethaml dkk (Hardiansyah 2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu :
1.	Tangibel (Berwujud)
2.	Realibility (Kehandalan)
3.	Responsiviness (Respon/Ketanggapan)
4.	Assurance (Jaminan)
5.	Empathy (Empati)

Demikian Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Karena itu, kualitas pelayanan mengenai pekerjaan umum dan masalah drainase sangat penting dan selalu fokus pada kepuasan pelanggan.
Hubungan disiplin kerja dengan kualitas pelayanan publik, peneliti kemukakan model pendekatan seperti pada gambar :
Gambar 1.1

Variabel (X) Disiplin Kerja

Pegawai di Dinas Bina Marga Kota Bandung dapat dikatakan memiliki tipe karakteristik :

1.	Tujuan dan kemampuan
2.	Teladan pemimpin
3.	Balas jasa
4.	Keadilan
5.	Waskat
6.	Sanksi Hukuman
7.	Ketegasan
8.	Hubungan kemanusiaan

Variabel (Y) Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Dinas Bina Marga dikatakan baik apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut :

1.	Tangiabel (berwujud)
2.	Reliability (kehandalan)
3.	Responsivines (tanggapan)
4.	Assurance (jaminan)
5.	Empathy (empati)

Model Kerangka Pikir Peneritian

Hardiansyah 
(2014:194)

Sumber : Hasibuan (2014:194) & Hardiansyah (2011:46) Hubungan antar Variabel

E.	Hipotesis Peneitian
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas maka peneliti mengemukanan hipotesis sebagai berikut :
“Ada pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung”.
Hipotesis Statistik
a.	H0 : H0 : Ps < 0 = disiplin kerja : kualitas pelayanan publik < 0, disiplin kerja (X) kualitas pelayanan publik (Y) artinya disipliñ kerja terhadap kualitas pelayanan publik tidak ada pengaruh yang signifikan.
b.	H1 : H0 : Ps < 0 = disiplin kerja : kualitas pelayanan publik > 0, disiplin kerja (X) kualitas pelayanan publik (Y) artinya disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik ada pengaruh yang signifikan.
c.		Paradigma Penelitian

(Gambar 1.1)

Keterangan:
X	: Variabel Disiplin Kerja
Y 	: Variabel Kualitas Pelayanan Publik
€ 	: Pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian
Pyx	: Besarnya pengaruh dari variabel disiplin kerja
Py	: Besarnya pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka untuk mempermudah dalam pengajuan hipotesis, peneliti mengajukan definisi operasional sebagai berikut:
1.	Disiplin Kerja adalah Pegawai selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan organisai dan norma- norma sosial yang berlaku.
2.	Kualitas Pelayanan adalah bagaimana seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya. Kualitas pelayanan yang meningkat akan turut meningkatkan prestasi organisasi tempat pegawai bekerja, sehingga kualitas pelayanan dan tujuan organisasi yang telah ditentuan dapat dicapai.
3.	Meningkat adalah adanya perubahan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para pegawai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

F.	Lokasi dan Lamanya Penelitian
1.	Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Alamat Penelitian : Jl. Cianjur No. 34, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. Telepon: (O22) 7278805
2.	Lamanya Penelitian
Penelitian dilakukan tanggal 25 desember 2015 sampai dengan 30 juni 20116 sebagai terlihat pada gambar.

17

TABEL 1.1
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
No	Kegiatan	Tahun	2015 – 2016	
		Bulan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	TAHAP PERSIAPAN																									
	a.	Perizinan																									
	b.	Penjajagan 																									
	c.	Pengajuan Judul																									
	d.	Pengesahan Judul																									
	e.	Pembuatan Proposal																									
	f.	Bimbingan																									
	g.	Pengesahan Laporan																									
																										
2	TAHAP PENELITIAN																									
	a.	Observasi																									
	b.	Wawancara																									
	c.	Penyebaran Angket																									
	d.	Penarikan Angket																									
																										
3	TAHAP PENYUSUNAN																									
	a.	Observasi																									
	b.	Wawancara																									
	c.	Pembuatan Laporan																									
																										
4	TAHAP PENGUJIAN																									
	a.	Sidang Proposal																									
	b.	Revisi Proposal																									
	c.	Sidang Draft																									
	d.	Sidang Skripsi