RIDHO REYNALDI HAMSYAH, NPM. 121000305 (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
vi.Daftar Isi.pdf Download (251kB) | Preview |
|
|
Text
v.KATA PENGANTAR.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
1.BAB I.pdf Download (387kB) | Preview |
|
|
Text
1.BAB I.pdf Download (387kB) | Preview |
|
|
Text
2.BAB II.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text
vii.Daftar Pustaka.pdf Download (105kB) | Preview |
Abstract
Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 2007. Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah rokok. Rokok dikenakan cukai karena rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat atau karakteristik dimana orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredaranya perlu diawasi, karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Faktanya masih banyak terdapat peredaran dan penjualan rokok ilegal tanpa cukai. Berdasarkan ini maka permasalahan yang dikaji yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai? Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal tanpa cukai? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran penjualan rokok ilegal tanpa cukai? Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terdapat pada Pasal 54, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak sepuluh kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang cukai. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya masyarakat dan perbuatan saling melindungi satu sama lain, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, berkembangnya modus baru penjualan rokok ilegal, luasnya wilayah peredaran rokok ilegal, merupakan penyebab utama terjadinya kendala dalam penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyaknya peredaran rokok illegal tanpa cukai, pemerintah harus memaksimalkan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum terhadap kewajiban membayar cukai, selain itu pemerintah bersama-sama penegkan hukum juga harus memaksimalkan melakukan pengawasan dan penegakan secara rutin. Mengubah kebijakan tentang percetakan pita cukai yang semula melibatkan dua instansi menjadi satu instansi saja. Kata Kunci: Tindak pidana rokok ilegal, cukai. ABSTRACT Excise is the state levies imposed on certain goods that have a nature or characteristics specified in Law No. 11 in 1995 as it has been converted into Law No. 39 in 2007. One of the items that are taxed are smoking. Cigarettes are taxed as cigarettes included in the group of goods that have a nature or characteristics by which people who consume must be controlled, peredaranya need to be monitored, because its use can cause negative effects to society or the environment. In fact there are still many distribution and sale of illegal cigarettes without excise. This is based on the issues that were examined, namely: How the criminal responsibility of the perpetrators of selling cigarettes without tax by Act No. 39 of 2007 amendments to the Law No. 11 of 1995 on Excise? How to obstacles encountered in law enforcement of illegal sales of cigarettes without excise? How efforts should be made to prevent the circulation of illegal sale of cigarettes without excise? The research method uses analytical descriptive research specification with normative juridical approach, and data analysis with qualitative juridical methods. The results of the research that has been conducted shows that the criminal responsibility of the perpetrators of selling cigarettes without tax by Act No. 39 of 2007 amendments to the Law No. 11 of 1995 on Excise contained in Article 54, with a maximum imprisonment of four years and or a fine at most ten times the value of the tax that should be paid as such are regulated in Article 58 of Law Number 39 of 2007 on excise duty. The low legal awareness of society, culture and mutual actions to protect each other, the lack of human resources law enforcement, development of a new mode of sale of illegal cigarettes, the vast area of the circulation of illegal cigarettes, is a major cause of problems in law enforcement against illegal cigarette sales. Efforts should be made to prevent more number of illegal distribution of cigarettes without excise, the government should maximize conduct legal education to the public about the importance of legal awareness of the obligation to pay excise duty, other than that the government together penegkan law should also maximize the monitoring and enforcement regularly. Changing policy on tax stamp printing originally involved two agencies into one agency alone. Keywords: Crime of illegal cigarettes, the excise
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 30 Sep 2016 13:38 |
| Last Modified: | 30 Sep 2016 13:38 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13324 |
Actions (login required)
 |
View Item |
