KEDUDUKAN WAKAPOLSEK BUAH BATU BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENNY MARWIN SIRAIT, NPM. 081000501 (2016) KEDUDUKAN WAKAPOLSEK BUAH BATU BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text DAF ISI.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text BAB I new.pdf Download (272kB) | Preview
	Text bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)

Abstract

Dalam merealisasikan apa yang menjadi tugas Polri, kepemimpinan adalah salah satu penentu kinerja organisasi Polri. Kepemimpinan yang efektif bisa mengelola segenap potensi dan sumber daya yang ada dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi organisasi Polri. Maka diperlukan kewenangan dari para pimpinan yang didukung oleh segenap anggotanya untuk menggerakkan organisasi. Pada skripsi ini, yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Bagaimanakah Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Wakapolsek dalam mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsi Polri di Polsek Buah Batu Bandung? Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, traktat. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan Wakapolsek adalah sebagai unsur pimpinan di tingkat Polsek, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, yang mana menyatakan bahwa Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek); dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek). Faktor-faktor penghambat Wakapolsek dalam mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsi Polri di Polsek Buah Batu yaitu tidak adanya kewenangan Wakapolsek yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, dan sudah barang tentu apabila Kapolsek berhalangan hadir dipastikan akan menghambat pelaksanaan fungsi Polsek secara keseluruhan yang harus dijalankan oleh Wakapolsek. Selain itu walaupun kedudukan Wakapolsek adalah selaku unsur pimpinan yang mengendalikan unit-unit pelaksana tugas dan fungsi pada kenyataannya unit-unit pelaksana tugas Polsek bukan berada di bawah Wakapolsek, hal tersebut tentunya menjadi faktor penghambat karena bagaimana mungkin Wakapolsek bisa mengendalikan unit-unit pelaksana tugas Polsek apabila unit-unit tersebut bukan berada dibawahnya. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor perlu ditinjau ulang dan memuat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, dan wewenang Wakapolsek. Kata kunci : Kedudukan, Wakapolsek, Peraturan Kapolri ABSTRACT In realizing the tasks of the Indonesia Republic Police , leadership is one of the determinants of performance of the Indonesia Republic Police organizational . Effective leadership can manage all the potential and existing resources and redirecting it to realize the vision of the of the Indonesia Republic Police organizational. It is necessary powers and leaders are supported by all members to move the organization. In this thesis, which is the identification of the problem is: How position of Wakapolsek (vice chief of sector police) based on Kapolri Regulation No. 23 Year 2010 on Organizational Structure Working Team On The Level Resort Police And Sector Police associated with Law No. 2 of 2002 on the Indonesian Republic State Police (Polri) ; and any factors inhibiting the Wakapolsek ( vice chief of sector police) in implementing the Main Tasks and Functions of Polri in sector police of Buah Batu Bandung? Specifications research in preparing this thesis done by descriptive analytic describe existing problems and then analyzing it by using the primary legal materials, namely materials and comprises a binding legal and norms (basic) or a basic rule, Law regulation, material laws codified, such as customary law, treaty. Secondary law, namely that provides an explanation of the primary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data, that the principles contained in the legislation. Position of Wakapolsek (vice chief of sector police) was as elements of leadership at the level of the sector police, it is in line with the provisions of article 81 of the Police Regulation No. 23 Year 2010 on Organizational Structure Working On The Level Police Resort And Police Sector, which stated that the element of leadership as referred to in Article 80 letter a , composed and Chief of police (police chief); and Deputy Chief of Police (vice chief of police). Factors inhibiting vice chief of police in implementing the Main Duties and Functions of the National Police in police Buah Batu namely the lack of authority of the vice chief of police is explicitly stipulated in the Police Regulation No. 23 Year 2010 on Organizational Structure Working On The Level Police Resort And Police Sector, and of course if the police chief was unable to attend will certainly hinder the implementation of the overall police function that should be run by the vice chief of police. In addition although the position of vice chief of police is as elements of leadership that controls the execution units of tasks and functions in fact execution units duty police are not under the vice chief of police, it tersebuyentunya be a limiting factor for how vice chief of police could control unit-the unit tasked with the police if the units are not located below it. Suggestions to the authors pointed out one of them is the Police Regulation No. 23 Year 2010 on Organizational Structure Working On The Level Police Resort And Police Sector need to be reviewed and contain clear regulations on position, and the vice chief of police authority. Keywords: Position, vice chief of sector police, Kapolri Regulation

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2008
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	24 Mar 2016 09:40
Last Modified:	24 Mar 2016 09:40
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1309

Actions (login required)

View Item