Author: Acer

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang Penelitian
Kebutuhan akan pelayanan transportasi bersifat sangat kualitatif dan mempunyai ciri yang berbeda-beda sebagai fungsi dari waktu, tujuan perjalanan, frekuensi, jenis kargo yang diangkut, dan lain-lain. Pelayanan transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan pergerakan menyebabkan sistem transportasi tersebut tidak berguna. Kebutuhan akan pergerakan bersifat sebagai kebutuhan turunan. Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka diperlukanlah sarana transportasi udara yang memiliki standard pelayanan dan keselamatan yang optimal. 
Ciri utama sistem prasarana transportasi adalah melayani pengguna. Sistem prasarana transportasi harus selalu dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui besarnya kebutuhan akan transportasi pada masa mendatang sehingga dapat melakukan efisiensi sumberdaya dengan mengatur atau mengelola sistem prasarana transportasi yang dibutuhkan. 
Salah satu jenis transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah transportasi udara. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara

Untuk lebih jelas lihat PP No. 40 th 1995 tentang Angkutan Udara

Dalam konteks ini manusia membutuhkan transportasi yang aman, cepat dan teratur dalam menunjang mobalitas kehidupannya, baik dalam transportasi lokal, nasional maupun internasional. Manusia menghendaki transportasi kereta api, bus, kapal laut, pesawat dan lain-lain berjalan dengan aman, cepat teratur dan juga dengan biaya atau ongkos yang terjangkau.

Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika,Telaga Ilmu
Indonesia, Tanggerang, 2012 hal.57

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dibidang penerbangan telah mampu meningkatkan mutu pelayanan penerbangan dan juga mampu menciptakan alat-alat penerbangan canggih dan beraneka ragam. Perkembangan teknologi penerbangan mempunyai dampak yang positif terhadap keselamatan penerbangan dalam dan luar negeri. 

K. Martono, Tim Analisis Awak Pesawat Udara Sipil, Jakarta, 1999, hal 1

Terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dapat menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa; membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis; serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, terutama dalam peningkatan hubungan internasional.
Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbanagan serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait. Penerbangan juga adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

pasal 1 angka 1 uu nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan

Menurut pasal 1 angka 1 uu Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan

	Keselamatan penerbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi fisik pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur serta faktor alam. Tetapi yang menjadi faktor utama atama adalah kondisi fisik pesawat. Kondisi fisik suatu pesawat tergantung dari perawatan yang dilakukan . dalam hal ini pemerintah memegang peran penting, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur penerbangan seperti bangunan, struktur, lampu, aerodrome, landasan pacu kendaraan, fasilitas, komunikasi, situs web dan lainlain. Apabila seluruh faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan tercipta keselamatan dan memberi rasa aman terhadap penumpang serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan penerbangan yang terjadi.

http://kumpulankaryasiswa.wordpress.com Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2013

Dalam dunia penerbangan pemenuhan (compliance) terhadap safety standard (standard keselamatan) yang tinggi merupakan suatu keharusan yang mutlak. Penerapan keselamatan penerbangan (aviation safety) perlu dilaksanakan pada semua sektor, baik pada bidang transportasi / operasi angkutan udara, kebandaraudaraan, navigasi, perawatan dan perbaikan serta pelatihan yang mengacu pada aturan International Civil Aviation Organization(ICAO)

http://lontar.ui.ac.id. Diakses Pada Tanggal 29 Oktober  2015

Pada dasarnya dengan mematuhi prosedur keselamatan yang berlaku maka dapat meningkatkan keselamatan dalam penerbangan sehingga dapat tercipta penerbangan yang aman, nyaman dan selamat. Sejak lahir kegiatan penerbangan dan angkutan udara mempunyai sifat internasional yang menonjol, baik dari aspek ekonomis-komersial maupun aspek pengaturannya. Angkutan udara dewasa ini sudah merupakan suatu industri global yang melibatkan hampir semua Negara didunia dan hukum udara yang mengatur industri tersebut membuktikan bahwa keseragaman pengaturan dapat dicapai secara internasional.

Suwardi,S.H.,LL.M, Penulisan Karya ilmiah tentang penentuan tanggung jawab
pengangkut yang terikat dalam kerjasama pengangkutan udara internasional, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,1994 ,hal 4

Sebelum membahas tentang keselamatan penerbangan (Safety Aviation) sebaiknya memahami organisasi yang menciptakan peraturan jaminan keselamatan bagi penerbangan di dunia, Catatan sejarah adalah ditandatanganinya The Chicago Convention pada tanggal 7 Desember 1944 oleh 52 negara yang dikenal sebagai “the founding members”. Konvensi inilah yang kemudian mengamanatkan pembentukan sebuah organisasi penerbangan sipil dunia. Selanjutnya ICAO menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Penerbangan Sipil Dunia. Organisasi penerbangan dunia yang termasuk di dalam PBB yang di sebut ICAO adalah badan dibawah PBB yang  kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi  dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. ICAO lahir atas prakarsa negara-negara sekutu Amerika, tepatnya pada tanggal 01 November 1944 sampai dengan 07 Desember 1944, oleh 52 negara-negara sekutu Amerika berkumpul di Chicago : mereka mengadakan konverensi yang dikenal sebagai “Chicago Conference 1944” . Membahas masalah-masalah  penerbangan sipil yang harus diselesaikan pada akhir masa perang dunia.
Konvensi Chicago 1944 menjadi cikal bakal lahirnya ICAO pada tahun 1947. Sifat peraturan hasil Konperensi Chicago adalah (SARPs) Standard And Recommended Practice, yang artinya ada peraturan yang merupakan keharusan/”mandatory” dan ada peraturan yang hanya bersifat “recommended”/direkomendasikan. Konvensi Chicago 1944 : Merupakan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang sangat berpengaruh; Merupakan sumber hukum internasional dibidang penerbangan sipil; Secara moral mengikat setiap negara anggota PBB (negara yang merdeka dan berdaulat), melalui instrumen “Ratifikasi” atau “Adhere”(penundukan diri)

http://zeppelinpink.blogspot.co.id/2013/02/icao-dan-iata.html Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai pasal 63 Konvensi Chicago 1944.diakses tanggal 30 november 2015

Organisasi yang terdiri dari sidang umum (general assembly), dewan harian (council), dan badab-badan lain yang dipandang perlu dan bertujuan untuk: membahas 3 konsep sebagai berikut :

Pasal 43 Konvensi Chicago 1944

1. Konsep internasionalisasi yang disarankan Australia dan Selandia Baru.
2. Konsep Amerika yang bebas untuk semua. Konsep persaingan bebas
atau free enterprise.
3. Konsep intermedier inggris yang menyangkut pengaturan dan pengawasan.
Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan menarik akhirnya konsep inggris diterima oleh konferensi. Pada akhir konverensi sidang menerima 3 (tiga) instrumen yaitu;
1.	Konvensi mengenai penerbangan sipil internasional
2.	Persetujuan mengenai transit jasa-jasa udara internasional
3.	Persetujuan mengenai alat angkutan udara internasional.

Pasal 44 Konvensi Chicago 1944

Tujuan konferensi Penerbangan Sipil Internasional tampak dengan jelas pada pembukaan konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tahun 1944. Dalam hal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian dan saling mengerti antar bangsa, saling mengunjungi masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat mengerikan, dapat mencegah friksi dan dapat digunakan untuk kerjasama antar bangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu, negara-negara peserta konferensi sepakat mengatur prinsip-prinsip dasar Penerbangan Sipil Internasional, menumbuh kembangkan Penerbangan Sipil yang aman, lancar, teratur dan memberi kesempatan yang sama kepada Negara anggota untuk menyelenggarakan angkutan Udara Internasional dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat. Pasal 1 konvensi Chicago mengakui bahwa setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang diatas wilayahnya.

Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago 7 December 1944

Kosekuensi prinsip kedaulatan di udara tersebut adalah tidak ada pesawat udara yang terbang melalui ruang udara nasional Negara anggota tanpa memperoleh izin terlebih dahulu betapa tinggi atau rendahnya pesawat umelakukan penerbangan
Berdasarkan prinsip kedaulatan diudara tersebut, pesawat udara asing bersama dengan awak pesawat udara, penumpangnya tetap harus mematuhi hukum dan regulasi nasional Negara tempat pesawat udara tersebut melakukan penerbangan. Konsekuensi kedaulatan diudara tersebut tampak dari ketentuan-ketentuan mengenai cabotace yaitu pengawasan pesawat udara tanpa awak pesawat udara, kewenangan menetapkan daerah terlarang (prohibited area), penetapan Bandar udara (airport) yang boleh didarati oleh penerbangan internasional, izin masuk Negara anggota-anggota, pencarian dan pertolongan serta pendaratan dan tinggal landas, bantuan dalam hal pesawat udara menghadapi bahaya dan terakhir investigasi menghadapi bahaya serta investigasi kecelakaan pesawat udara.

Ibid hal 17

ICAO lahir didahului dengan terbentuknya “panitia persiapan pembentukan ICAO” yang terkenal dengan PICAO (Provisional Civil Aviation Organization). PICAO terbentuk resmi tanggal 6 Juni 1945 di Montreal Canada. Berfungsi sampai dengan tanggal 4 April 1947. ICAO resmi terbentuk tanggal 4 April 1947, di Montreal Canada. Menjadi badan dibawah PBB tanggal 13 Mei 1947. Setiap negara anggota PBB (negara yang merdeka dan berdaulat) dapat menjadi anggota ICAO. Kepentingan dan tujuan utama ICAO adalah Kamanan & Keselamatan, Efisiensi dan Keteraturan (Security & Safety, Efficiency, Regularity). Kantor pusat ICAO berada di Montreal (Canada). Kantor wilayah tersebar di 7 (tujuh) wilayah : 
a.	Mexico City (Mexico).
b.	Lima (Peru).
c.	Paris (Perancis).
d.	Dakkar (Senegal).
e.	Cairo (Egypt).
f.	Nairoby (Kenya).
g.	Bangkok (Thailand).
Adapum bahasa yang dipergunakan ICAO dalam penerbitan dan penyebaran regulasi di bidang penerbangan sipil adalah (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, China dan Rusia). Sebagai penerapan peraturan internasional,  peraturan yang dibuat oleh negara anggota minimum standard dengan ICAO, sedangkan untuk alasan / pertimbangan keamanan dan keselamatan,  negara anggota dapat membuat peraturan nasional relatif  lebih ketat. Peraturan produk negara anggota dan penerapannya, dilaporkan/di  informasikan  kepada ICAO. Peraturan produk ICAO bersifat universal. Keanggotaan ICAO terbuka bagi Negara-negara yang berdaulat 
Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Keamanan dan keselamatan dalam sebuah penerbangan sipil sangatlah penting dan tergantung pula pada keamanan dari bandar udara yang memberangkatkan pesawat tersebut. Mengingat banyaknya ancaman dari tindakan gangguan melawan hukum baik saat pesawat di darat maupun di udara. Juga instalasi instalasi pendukung lainnya di sebuah bandar udara. 
Mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa. aturan aturan tersebut yang di atur pula di berbagai Undang Undang mulai dari UU No2 thn 1976,UU No 1 thn 2009 yg merupakan revisi dari UU No.15 thn 1992 mengatur tentang penerbangan sipil di dalam negeri, mulai dari standar keamanan dan keselamatan sebuah pesawat terbang, standar keamanan dan keselamatan sebuah bandar udara sipil, serta tentang tata cara pemeriksaan keamanan di dalam sebuah bandar udara sipil. 

10http://hubud.dephub.go.id. Diakses Pada Tanggal 08 november 2015

“Gabungan sumber daya manusia dan materil yang digunakan untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum. “suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hokum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia fasilitas dan procedure” Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Keselamatan dalam sebuah penerbangan sipil sangatlah tergantung pula pada keamanan dari Bandar udara yang memberangkatkan pesawat tersebut. Mengingat banyaknya ancaman dari tindakan gangguan melawan hokum baik saat pesawat di darat maupun di udara. Juga instalansi pendukung lainnya di sebuah Bandar udara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.

Dengan menimbang berbagai alasan tersebut, maka organisasi penerbangan dunia yang termasuk di dalam PBB yang di sebut ICAO mengeluarkan beberapa aturan untuk menjaga keamanan serta keselamatan sebuah penerbangan juga bandar udara sipil dari tindakan melawan hukum. 
Dalam hal ini hanya ada dua kategori dalam standar keselamatan penerbangan global, yaitu kategori 1 pass ( lulus ), dan kategori 2 failure ( tidak lulus ). Bila regulator atau otoritas penerbangan suatu negara tidak kompeten, maka seluruh maskapai penerbangan di negara itu pun praktis tidak terjamin keamanannya. Akan tetapi sebaliknya, jika regulator negara itu lulus atau masuk kategori 1, tapi ditemukan adanya pelanggaran berat pada salah satu atau beberapa airlines di negara tersebut, maka yang terkena sanksi hanya maskapai yang melanggar tersebut.
Langkah konkrit sesuai dengan ketentuan ICAO bahwa badan ini secara resmi mulai berdiri pada tanggal 4 April 1947, sebagai kelanjutan dari PICAO (Provisional International Civil Aviation Organization), yang mulai berfungsi setelah konvensi Chicago 1944, Maksud dan tujuan dari ICAO adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan tehnik-tehnik navigasi udara internasional dan membina perencanaan dan perkembangan angkutan udara internasional.

Suwardi, Penulisan Karya ilmiah tentang penentuan tanggung jawab pengangkut yang terikat dalam kerjasama pengangkutan udara Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,1994, hal 4

Kebijakan ICAO yang dituangkan dalam 18 Annex dan berbagai dokumen turunannya yang selalu dan terus-menerus diperbarui melalui amandemen-amandemen adalah kebijakan-kebijakan yang diputuskan berdasarkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu kebenaran-kebenaran ilmiah yang diperoleh dari berbagai penelitian dan pengembangan (Research and Development) dari berbagai disiplin ilmu yang terkait baik dalam bentuk teori maupun model-model analisis. Kebijakan-kebijakan ICAO yang dituangkan dalam 18 Annex dan berbagai dokumen turunannya melalui keputusan yang diambil dalam sidang Umum dan Sidang Council, adalah kebijakan-kebijakan berlandaskan kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, Telaga Ilmu Indonesia, Tanggerang,2012, hal.1

Delapan belas Annex Konvensi Chicago 1944 pada dasarnya merupakan standart kelayakan yang ditunjukkan kepada seluruh anggota ICAO untuk menjamin keselamatan penerbangan internasional, namun dalam prakteknya SARPs ini juga ditujukan untuk standar kelayakan kelayakan udara pada penerbangan internasional. Annex ini juga menjadi landasan-landasan ICAO untuk membentuk International Standart and Recommended Proctices (ISRPs/SARPs). Adapun delapan belas Annex tersebut adalah Convention On International Civil Aviation Annex 1 to 18 International Civil Aviation Organization.

AchmadMoegandi, Mengenal dunia Penerbangan Sipil, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996

ICAO tidak pernah membuat target zero accident. Zero accident adalah sasaran yang tidak pernah akan tercapai (unachievable goal). Dalam Global Aviation Safety Plan (GASP) target yang ingin dicapai ICAO adalah mengurangi jumlah kecelakaanfatal diseluruh Negara, mengurangi secara signifikan angka kecelakaan (accident rates) terutama dikawasan yang angka kecelakaannya tinggi, berupaya agar pada akhir tahun 2011 tidak ada satu kawasanpun yang angka kecelakaannya dua kali angka kecelakaan seluruh dunia. Yang harus dibuat dan ditetapkan Negara dan dilakukan upaya-upaya pencapaiannya adalah an acceptable level of safety, jumalah kecelakaan yang bisa diterima dalam sekian ribu atau juta kali penerbangan.

Ibid hal 2

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagai organisasi internasional merupakan badan khusus (special agency) PBB tidak hanya berperan dalam adviser maupun pegawasan pembangunan Bandar udara, pengadaan sistem komunikasi, navigasi penerbangan, desain pesawat udara, modernisasi peralatan penerbangan, menciptakan standar peraturan penerbangan dan berbagai peraturan penerbangan yang ditugaskan kepada Komisi Navigasi, namun penerbangan ( Air Navigation Commision ) data tata cara operasi penerbangan.

Ibid hal 336

ICAO selalu membuat dan merubah standar-standar yang tertuang dalam Pasal-pasal Annex maupun pedoman-pedoman dalam dokumen dan circular ICAO sesuai dengan perkembangan penelitian dan teknologi penerbangan. Dalam posisi ini ICAO berperan sebagai Passive International Standar Setting Body. Perannya hanya membuat standar-standar yang berlaku bagi penerbangan sipil Internasional.
Kini peran ICAO telah berubah, ICAO saat ini melakukan tiga peran. ICAO bukan hanya berperan sebagai pembuat standar saja, tetapi juga (peran kedua) memonitor kepatuhan (compliance) yaitu memonitor pelaksanaan standar- standar yang telah ditetapkan untuk kemudian (peran ketiga) meminta segera negara mematuhi dan melaksanakan standar-standar yang belum atau tidak dipatuhi. ICAO kini berperan sebagai Proactive International Regulatory Body. Untuk mengetahui kepatuhan negara terhadap standar-standar yang telah ditetapkan, ICAO membuat program Universal Safety Oversigh Safety Audit (ASOAP) . Hasil audit ICAO merupakan dokumen yang sangat kuat (powerfull) untuk memaksa Negara anggota ICAO mematuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, Telaga Ilmu Indonesia, Tanggerang, 2012,hal.6

http:www.icao.int/ diakses tanggal 30 november 2015

Terkait dengan Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, akan berubah peran menjadi sebagai regulator. Sebagai regulator, Pemerintah hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan. Indonesia yang juga masuk dalam anggota ICAO dan sudah seharusnya mematuhi standar untuk keselamatan penerbangan maka berlaku untuk seluruh maskapai penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum..
Dalam hal ini perusahaan maskapai Indonesia yang kita kenal dengan Lion air, Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines. Maskapai ini pertama kali didirikan sejak Oktober 1999 dan mulai mengudara sejak tanggal 30 Juni 2000. Rute penerbangan pertamanya yakni Jakarta-Pontianak dengan menggunakan pesawat Boeing 737-200. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik, nyatanya maskapai ini dapat diterima di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini karena maskapai menawarkan layanan penerbangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan ini pula pada tahun 2003, Lion Air menjadi ketua dalam Konferensi Internasional Asia Pacific Regional Aviation (ARA) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 2003 di Singapura.

http://m.merdeka.com/profil/indonesia/l/lion-air/ diakses  tanggal 2 desember 2015

Dalam perkembangannya, Lion Air juga telah menjadi maskapai penerbangan resmi Miss Universe dan Puteri Indonesia sejak tahun 2004 serta Miss Asean pada tahun berikutnya. Lion Air juga menjalin kerjasama untuk pembangunan Myanmar Airlines dengan mengirim kru dan teknisi langsung ke Myanmar. Selain itu, melalui armada terbaru Boeing 737-900ER yang merupakan generasi terbaru dari Boeing's Next Generation 737, Lion Air menjadi salah satu operator terbesar dan pembeli perdana pesawat tersebut. Dengan misi yang mengacu pada pelayanan yang konsisten, keselamatan dan keamanan serta berpegang teguh pada komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam pengoperasian layanan penerbangan, Lion Air telah berkembang menjadi salah satu maskapai penerbangan pilihan konsumen. Hingga saat ini Lion Air telah mengangkasa dengan berbagai tujuan penerbangan di lebih dari 36 kota di Indonesia serta menembus hingga Singapura, Malaysia dan Vietnam. Dibantu dengan fasilitas armada dengan total 15 armada pesawat yaitu Boeing 737-900ER, Boeing 737-300, 400 dan Boeing MD-90 dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.
Lion Air Group terus meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan penumpang di pesawat. Salah satunya dengan menekan tingkat ancaman yang mengganggu kelancaran penerbangan. faktor keamanan merupakan pintu utama jaminan keselamatan terbang. Tidak ada toleransi bagi setiap pelanggaran regulasi.
Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa "Safety is Number One" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Pemerintah menjamin semua maskapai dalam negeri termasuk Lion Air Group sudah memenuhi standar keamanan. Ia juga telah mendukung masalah keamanan melalui berbagai macam kewajiban penyediaan fasilitas sejak dari bandara. Fasilitas wajib tersebut seperti hand held, metal detector, kontrol bagasi, dan x-ray. Bahkan petugas keamanan mewaspadai semua penumpang yang masuk ke bandara sebagai pelanggar hukum. Ada dua unsur yang memberikan kontribusi pada keselamatan penerbangan. 
1.	Unsur Pertama, pesawat terbangnya sendiri, bagaimana pesawat itu didesain, dibuat, dan dirawat. 
2.	sistem penerbangan negara, airport, jalur lalu lintas udara, dan air traffic controls. 
3.	airlines flight operations yang berkaitan dengan pengendalian dan pengoperasian pesawat di airlines. 
Hal ini yang menjadi tanggung jawab regulator penerbangan suatu negara adalah memastikan keselamatan penerbangan pada tingkat yang tertinggi pada ketiga unsur tersebut.
Atas dasar pemaparan tersebut diatas, maka penulis menuankanb dalam judul penelitian sebagai berikut : “peran ICAO dalam mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan internasional : analisis terhadap PT Lion Airlines.”

1.2.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Adapun permasalahan tersebut diidentifikasikan sebagai berikut :
1.	Bagaimana tujuan dan sasaran terbentuknya ICAO  tersebut berkaitan dengan standar keselamatan penerbangan internasional?
2.	Seberapa besar peran dari ICAO dalam keselamatan penerbangan internasional, khususnya terhadap Lion Airlines?

1.2.1.	Pembatasan Masalah
Mengingat kompleks dan luasnya masalah  yang akan diteliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini pada: “Peran ICAO dalam mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan internasional” : Analisis terhadap PT Lion Airlines.
1.2.2.	Perumusan Masalah
Guna mempermudah dalam menganalisa permasalahan di atas yang berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalahsebagai berikut: 
“Sejauhmana peran International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan internasional : khususnya terhadap PT Lion Mentari Airlines – Indonesia.

1.3.	Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.	Tujuan Penelitian
Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan berdasarkan pada kepentingan serta motif-motif indifidual maupun kolektif. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang saya sedang teliti. Dengan demikian tujuan merupakan aplikasi untuk dilaksanakannya suatu penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :
1.	Untuk mengetahui tujuan dan sasaran terbentuknya ICAO  tersebut berkaitan dengan standar keselamatan penerbangan internasional.
2.	Untuk mengetahui Seberapa besar peran dari ICAO dalam keselamatan penerbangan internasional, khususnya terhadap Lion Airlines.

1.3.2.	Kegunaan Penelitian
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik adalah sebagai berikut:
1.	Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya.
2.	Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai ICAO dan peranannya dalam keselamatan penerbangan yang bersumber pada ANNEX.
3.	Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1    (S-1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.4.	Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1.4.1.	Kerangka Teoritis
Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli  yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian, dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis, yang akan diuji kebenarannya. 
	Dalam hal ini hubungan internasional adalah sebagai bidang ilmu  seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, dan lain-lain yang dalam kajiannya terkait dengan masalah sosial.
 Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti member deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti dibawah ini seperti dibawah ini :
“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat Negara-negara,baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan etika internasional”

K.J Holssti. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, (Terjemahan Wawan Djunda)(Bandung : Binacipta, 1992), hlm.26

Hubungan internasional seperti kata Mochtar Mas’oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut:
 Hubungan Internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu Negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai semi lain yang koordinasinya tidak sederhana

Mochtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan metodologi (Edisi Revisi) Jakarta : LP3S, 1987, hlm. 27.

Sementara terkait dengan penelitian ini ICAO adalah bagian dari organisasi internasional Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. 
Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (extend of membership). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau Intergovermental Organizations (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-Govermental Organizations (INGO). dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu: 
1.	Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB. 
2.	Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya International Civil Aviation Organization (ICAO)
3.	Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan socialekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya. 
4.	Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas 45 Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Adapun yang dimaksud Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus adalah yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa, dalam hal ini kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum; Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; Keputusan Pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk mendapatkan kaidah hukum.
Pengertian lainnya adalah:
Perjanjian Internasional Adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.
Sementara tentang hal membuat perjanjian internasional dapat dibagi dalam 3 tahap yaitu;
1. Perundingan (negotiation);
2. Penandatanganan (signature);
3. Pengesahan (ratification);
Dalam hal ini, Hukum Udara (Air Law) adalah mewakili disiplin yang dimana mengatur aspek hukum dengan media dimana untuk mengembangkan suatu pesawat udara, berasal dari mana dan apa yang menjadi satu kesatuan di atasnya.
Terkait dengan ini juga adalah konsep hukum udara Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu cabang hukum internasional yang relative baru karena mulai berkembang pada permulaan abad ke 20 setelah munculnya pesawat udara.
Menurut Nicholas M. Matte, 
represent the discipline which regulates the legal aspect of the medium in which the aircraft evolves, what stems from it and what is contingent upon it” : merupakan disiplin yang mengatur aspek hukum media di mana pesawat berkembang , apa yang berasal dari itu dan apa yang bergantung pada itu

Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, mengemukakan sejumlah teori yaitu :
1.	Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti di laut lepas.
2.	 Yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki diatas bumi dengan status udara yang diatasnya yang bebas seperti di laut lepas.
3.	Seluruh ruang udara di atas Negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di Negara-negara sahabat.
4.	Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian.
Kegiatan Negara-negara dibidang eksplorasi dan pemanfaatan angkasa luar dengan peluncuran ke angkasa luar berbagai satelit dengan cepat tela menjadi beraneka ragam seperti pengawasan wilayah-wilayah yang dilintasi, pencarian sumber-sumber alam darat dan laut, siaran radio dan televise langsung, hubungan telepon, penentuan posisi kapal-kapal, meteorology, observasi astronom dan berbagai eksperimen lainnya. Setiap negara pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh dan ekskusif atas wilayah udara di atas teritorialnya. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa setiap negara berhak untuk membuat aturan sendiri demi kepentingan nasional. Namun, ketentuan nasional itu harus diberlakukan tanpa perbedaan kepada setiap negara.
Hukum udara adalah seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan , pesawat-pesawat terbang dan ruang udara dalam peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan  (otto riese dan jean T. Lacour).

Mieke komar kontaatmadja.1989.Hukum Udara dan Angkasa. Remaja Karya.Bandung.

Hukum udara dapat ditafsirkan sebagai segala peraturan hukum yang mengatur obyek tertentu, yaitu udara. Dengan tafsiran ini maka pengertian hukum udara akan menjadi sangat luas, karena akan meliputi hukum public nasional dan internasional mengenai udara. Kedaulatan teritorial suatu Negara berhenti pada batas-batas luar dari laut wilayahnya. Kedaulatan ini tidak berlaku terhadap ruang udara yang terdapat diatas laut lepas atau zona-zona dimana Negara- negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat seperti atas landas kontinen.
Atas alasan keamanan, status kebebasan yang berlaku dilaut lepas tidak pula mungkin bersifat absolute. Pasal 12 konvensi Chicago dengan alasan keamanan tersebut menyatakan bahwa diatas laut lepas ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ICAO sehubungan dengan penerbangan dan maneuver pesawat-pesawat yang terdapat dalam annex dari konvensi. Namun internasionalisasi dinilai kurang lengkap karena kekuasaan pengaturan oleh ICAO terbatas pada penerbangan sipil dan tidak berlaku terhadap pesawat-pesawat udara public walaupun majelis dari ICAO telah menyarankan kepada Negara-negara pihak untuk memasukkan dalam legislasi nasionalnya. Masing-masing ketentuan yang juga diberlakukan kepada pesawat-pesawat public yaitu ketentuan- ketentuan udara seperti yang terdapat dalam annex dari konvensi. ICAO tidak mempunyai wewenang pelaksanaan, kepada masing-masing pihaklah diberikan wewenang untuk mengambil tindakan agar pesawat udara yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut yang berada diatas laut lepas atau zona eksklusif menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan- peraturan yang berlaku (pasal 12 konvensi).
Dalam Pasal 37 Konvensi Chicago dinyatakan bahwa;
Each contracting State Undertakes to collaborate in securing the hiedghest practicable degree of uniformity in regulation, standards, procedures, and Organization inrelation to aircraft, personnel, airways and auxiliary services in all matters in which such uniformity will facilitate and improve navigation.

Chapter VI International Standard and Recommended Practices Article 37

Apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu bahwa untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan Negara peserta Konvensi Chicago 1944 Apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu bahwa untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan Negara peserta Konvensi Chicago 1944 harus berupaya mengelola penerbangan sipil (personil, pesawat, jalur penerbangan dan laim-lain) dengan peraturan standar, prosedur dan organisasi yang sesuai (uniform) dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO).
Setelah melalui pendebatan yang cukup panjang dan menarik akhirnya konsep Inggris diterima oleh konferensi. Dalam hal ini, Konvensi Chicago 7 desember 1944 mulai berlaku tanggal 7 april 1947.
	Dalam kaitannya juga, Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya^. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah.
	Berdasarkan pemaparan teori dan pendapat diatas maka dapat diasumsikan:
1.	Tujuan serta sasaran yang hendak dicapai oleh ICAO dalam pasal 44 dari konfensi Chicago adalah sebagai berikut : Menjamin pertumbuhan yang teratur dan aman bagi penerbangan sipil internasional diseluruh dunia.
a.	Mencegah pemborosan ekonomis yang disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat .
b.	Mencegah adanya diskriminasi diantara negara-negara anggota
c.	Mendorong agar perekayasaan pembuatan pesawat terbang serta pengoperasiannya dimaksudkan untuk tujuan damai.

http://devolamartania.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-dan-tujuan-icao.html diakses tanggal 25 oktober 2015

d.	Mendorong dibangunnya fasilitas bantuan navigasi udara secara internasional bagi keselematan penerbangan
e.	Mendorong pembangunan dan pengembangan jalur-jalur penerbangan, bandara, dan fasilitas nya navigasi udara bagi penggunaan penerbangan sipil internasional.
f.	Secara umum mendorong pembangunan dan pengembangan semua aspek dari penerbangan sipil internasional .
2.	Peran ICAO telah berubah, ICAO saat ini melakukan tiga peran. ICAO bukan hanya berperan sebagai pembuat standar saja, tetapi juga memonitor kepatuhan (compliance) yaitu memonitor pelaksanaan standar- standar yang telah ditetapkan untuk kemudian meminta segera negara mematuhi dan melaksanakan standar-standar yang belum atau tidak dipatuhi. ICAO kini berperan sebagai Proactive International Regulatory Body. Untuk mengetahui kepatuhan negara terhadap standar-standar yang telah ditetapkan, ICAO membuat program Universal Safety Oversigh Safety Audit (ASOAP) . Hasil audit ICAO merupakan dokumen yang sangat kuat (powerfull) untuk memaksa Negara anggota ICAO mematuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan. Dan Lion Air Group terus meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan penumpang di pesawat. Salah satunya dengan menekan tingkat ancaman yang mengganggu kelancaran penerbangan. faktor keamanan merupakan pintu utama jaminan keselamatan terbang. Tidak ada toleransi bagi setiap pelanggaran regulasi.. Pemerintah berkomitmen bahwa "Safety is Number One" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Pemerintah menjamin semua maskapai dalam negeri termasuk Lion Air Group sudah memenuhi standar keamanan.

Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, Telaga Ilmu Indonesia, Tanggerang, 2012,hal.6

1.4.2.	Hipotesis Penelitian
“Peranan ICAO (International Civil Aviation Organization) sebagai organisasi internasional tentang pengaturan penerbangan sipil mempengaruhi standar keselamatan penerbangan internasional dalam hal ini implementasi oleh PT Lion Air Indonesia”

1.5.	Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis)

Variabel dalam Hipotesis | Indikator | Verifikasi

Variabel bebas :
Peranan ICAO (International Civil Aviation Organization) sebagai organisasi internasional tentang pengaturan penerbangan sipil

ICAO adalah organisasi di bawah PBB yang berkepetingan  didalam pengaturan system penerbangan sipil internasional dan setiap negara anggota PBB dapat menjadi anggota ICAO.

http://zeppelinpink.blogspot.co.id/2013/02/icao-dan-iata.html Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai pasal 63 Konvensi Chicago 1944.diakses tanggal 30 november 2015

Variabel terikat :
Mempengaruhi standar keselamatan penerbangan internasional dalam hal ini implementasi dari PT Lion Air Indonesia”

Keselamatan penerbangan internasional memiliki standar yang dikeluarkan oleh ICAO  yang harus diimplementasikan diseluruh Negara anggota ( Analisis terhadap PT. Lion Air di Indonesia ).

http://m.merdeka.com/profil/indonesia/l/lion-air/ diakses  tanggal 2 desember 2015

1.6.	Skema Kerangka Teoritis
Alur peran ICAO (International Civil Aviation Organization) dalam mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan internasional 
: Analisis terhadap PT Lion Airlines.

Alur 
PBB
(Negara-Negara Anggota PBB )

Chicago Conference 1944
(Konferensi Chicago 1994)

ICAO

ANNEX 
Adalah standar keselamatan penerbangan internasional

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB dan salah satu anggota ICAO

PT. Lion Airlines adalah salah satu  perusahaan maskapai  penerbangan di Indonesia

1.7.	Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1.7.1.	Tingkat Analisis
Tingkat analisis (Level of Analysis) dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memilah masalah yang akan dianalisa. Adapun tingkat analisis yang penulis gunakan dalam pemikiran ini dengan analisis model korelasionis dimana tingkat unit eksplanasi dan unit analisanya sama. Unit eksplanisasi dalam pemikiran ini yaitu peran ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) sebagai organisasi penerbangan intenasional yang menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan internasional dalam hal ini analisis kepada PT. Lion Air di Indonesia.

1.7.2.	Metode Penelitian
Jenis metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih  difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena social dari perspektif partisipan dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variable yang saling terkait. Penulisan juga menggunakan kategori penelitian deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau ucapan pelaku yang sedang diamati

http//www.informasi-pendidikan.com/2013/02/perbedaan-penelitiankuantitatifdan.html?m=1 diakses 5 November 2015

1.7.3.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obserfasi sebagai data primer sedangkan data sekunder menggunakan studi literature atau data arsip : buku, dokumen peraturan perundang-undangan, surat kabar dan internet.

1.8.	Lokasi dan Lamanya Penelitian
Dalam memenuhi data-data yang ada penulis mencari data di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Fisip Unversitas Pasundan, Perpustakaan Universitas Padjajaran,  Dengan jangka waktu 6 bulan penuh.

1.9.	Sistematika Penulisan
I.	BAB I		PENDAHULUAN
i.	Latar Belakang Penelitian
ii.	Indentifikasi Masalah
1.	Pembatasan Masalah
2.	Perumusan Masalah
iii.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
2.	Kegunaan Penelitian
iv.	Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1.	Kerangka Teoritis
2.	Hipotesis Penelitian
3.	Operasionalisasi Variabel dan Indikator 
4.	Skema Kerangka Teoritis
v.	Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1.	Tingkat Analisis
2.	Metode Penelitian
3.	Teknik Pengumpulan Data
vi.	Lokasi dan Lamanya Penelitian 
vii.	Sistematika Penulisan

II.	BAB II		Akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut yaitu peran ICAO (International Civil Aviation Organization). Kemudian Bab ini akan memberikan konteks historis atas munculnya ICAO.

III.	BAB III	Berisi uraian atau informasi mengenasi masalah yang menjadi variable terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan  terjadi akibat dari variabel lain. Secara khusus akan membahas standar keselamatan penerbangan internasional yang dibentuk oleh ICAO  dan dalam penelitian ini menganalisis PT. Lion Airlines Indonesia apakah sudah mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan internasional dalam system penerbangannya.

IV.	BAB IV	Berisikan  pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indicator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam rangka untuk menganalisis Bagaimana tujuan dan sasaran terbentuknya ICAO  tersebut berkaitan dengan standar keselamatan penerbangan internasional, serta dengan mengetahui Seberapa besar peran dari ICAO dalam keselamatan penerbangan internasional, khususnya terhadap Lion Airlines.
V.	BAB V	KESIMPULAN
VI.	DAFTAR PUSTAKA