R. RETNO DWI HADIYANTI, NPM. 111000323 (2015) KETERBATASAN SDM BAPAS KLAS I BANDUNG DALAM MENDAMPINGI ANAK DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM.
|
Text
BAB I.pdf Download (406kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) |
|
|
Text
COVER.pdf Download (132kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak - kata pengantar - dftr isi.pdf Download (310kB) | Preview |
Abstract
Adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak salah satunya mengenai fungsi dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kurang baik, yaitu kurang nya jumlah pegawai yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Bandung yang hanya memiliki 39 orang dari jumlah yang ideal adalah sebanyak 131 orang. Cakupan BAPAS Klas 1 Bandung yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat terdiri dari 3 (tiga) kotamadya dan 8 (delapan) kabupaten berdampak pada pendampingan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dalam proses perkara yang dijalani dimana pendampingan dari Bapas diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pendampingan itu wajib dilaksanakan oleh Bapas. Maka dapat ditetapkan masalah pokok, yaitu: Bagaimanakah akibat hukum dari Bapas klas I Bandung yang tidak mendampingi anak dalam proses penyidikan dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak? Kendala-kendala apakah yang timbul dalam penanganan anak diwilayah kerja Bapas klas I Bandung dalam penyidikan? Upaya apa yang harus dilakukan Bapas Klas I Bandung agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum dapat didampingi Bapas dalam proses peradilan? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Alat pengumpul data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan, salah satunya adalah kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak didampingi oleh Bapas. Akibat hukum dari Bapas yang tidak mendampingi Anak terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No11 Tahun 2012 yang pada intinya Pasal tersebut menjelaskan putusan Hakim dapat batal demi hukum jika Bapas tidak mendampingi Anak. Kendala yang timbul dalam pendampingan Anak adalah terletak pada letak geografis yang lusa tidak sebanding dengan jumlah Bapas yang ada, anggaran dan sulitnya penambahan karyawan Bapas. Upaya yang harus dilakukan Bapas Klas 1 Bandung adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan usulan penambahan pegawai Bapas dan meningkatkan Koordinasi dengan pihak lain (lembaga sosial). Kata kunci: Fungsi, Peran, BAPAS ii ABSTRACT There is a phenomenon occurs in the process at the child court. One of which is related to the function and the role of Correctional Service (BAPAS) that is ineffective i.e. the number of staff at the Correctional Service Class I Bandung that is only 39 comparing to the ideal number of staff of 131. The scope of BAPAS Class I Bandung is the large part of West Java consisting of 3 (three) municipalities and 8 (eight) regencies affecting the advocacy for the children conflicting the law. In the process of a case, the advocacy done by BAPAS is stipulated under the Law No. 11, 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System saying that the advocacy is mandatorily conducted by BAPAS. Some problems can be identified such as: the legal consequences of BAPAS that does not advocate the children in the investigation process related to Law No. 11, 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System? the obstacles occur in handling the children who do not get advocacy service from BAPAS in the investigation process? measures to be taken by Ministry of Law and Human Rights for any children conflicting the law to be advocated by BAPAS in the court trial? The method of research used was specification of descriptive analytical using juridical normative method of approach. The stage of research done was library research and field research. Data collecting technique was document study and interview. Data collecting means used literature data and field data. According to method of approach used, data obtained for this research was analyzed juridical qualitatively. From the findings, it was concluded that there was a gap between the provisions under the Law No. 11, 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System and the facts. One of which was the children conflicting the law who was not advocated by BAPAS. It was against Article 1 point 13 of Law No. 11, 2012 on Juvenile Criminal Justice System. The number of BAPAS in Indonesia is 71 units; the ratio is not balanced with the number of regencies/municipalities in Indonesia. Consequently, the duties done by BAPAS were not effective. The advocacy to the clients still deals with the distance geographically; the limited numbers of human resources and facilities and infrastructures, including the cost. The time given was very limited. The addition to the number of staff is not easy because it should be in accordance with the order issued by the Ministry of Law and Human Rights. Keywords: Function, Role, BAPAS
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 22 Mar 2016 07:43 |
| Last Modified: | 07 Apr 2016 07:46 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1265 |
Actions (login required)
 |
View Item |
