IQBAL MAULANA, NPM. 101000269 (2016) GRATIFIKASI DALAM BENTUK INATURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
5. KATA PENGANTAR HARD COVER .pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text
6. DAFTAR ISI .pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB I.pdf Download (224kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB II.pdf Download (193kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (113kB) | Preview |
|
|
Text
2. PERNYATAAN .pdf Download (67kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Diskripsi analitis dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengigat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah korupsi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam perumusan penelitian ini di tuangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana tinjauan yuridis mengenai gratifikasi dalam bentuk Inatura berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap orang yang melakukan gratifikasi dalam bentuk Inatura berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi, dan Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini dirasa kurang memadai karena belum mampu mengatur secara terperinci seluruh aspek Gratifikasi Seks, sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan masih terjadi adanya kekosongan norma. Kata kunci : Gratifikasi Bentuk Inatura, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2010 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 22 Sep 2016 12:21 |
| Last Modified: | 22 Sep 2016 12:21 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12320 |
Actions (login required)
 |
View Item |
