TUNKI RACHMAN SANUSI, NPM. 121000060 (2016) IMPLIKASI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DENGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
7. KATA PENGANTAR SKRIPSI.pdf Download (76kB) | Preview |
|
|
Text
8. DAFTAR ISI.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB) | Preview |
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 menjadi menarik untuk dikaji sebagai gelombang awal dalam desain Pilkada serentak yang akan dilakukan selanjutnya di Tahun 2017 dan 2018 mendatang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Terkait dengan pemilihan kepala daerah, pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada Tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada karena didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon, dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/ 2015 yang mengijinkan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal terlaksana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, artinya pengkajian dan penulisan dalam penelitian ini diutamakan pada data sekunder. Penelitian ini menghasilkan bahwa, mekanisme tahapan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal terdapat dalam Pasal 14 dan 25 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Kendala yang terjadi terkait pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal sebagai berikut: Peraturan perundangan kurang mampu mengakomodasi permasalahan pemilihan kepala daerah, lemahnya kualitas sumber daya penyelenggara pemilihan kepala daerah, kaderisasi partai politik kurang berjalan optimal, dan masih kurangnya pendidikan politik. Dengan terjadinya kekosongan hukum maka Mahkamah Konstitusi berhak mengeluarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan dengan keluarnya putusan tersebut maka pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal dapat terlaksana dengan keluarnya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagai peraturan pelaksana. Kata Kunci : Calon Tunggal, Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 15 Sep 2016 19:03 |
| Last Modified: | 15 Sep 2016 19:03 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12075 |
Actions (login required)
 |
View Item |
