JURNAL

PERANAN  HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA UNTUK  MENANGGULANGI  TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

(RESULT BATTLE INVESTIGATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTION IN STATE FINANCIAL LOSS LINKED FOR WARD OF CORRUPTION ERADICATION CONNECTING WITH JUDICALURE CRIME SYSTEM)

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada
Universitas  Pasundan
Dengan Wibawa Rektor Universitas Pasundan
Prof. Dr. H. Eddy Yusuf, SP.,M.Si.,M.Kom.
Sesuai Dengan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas
Dipertahankan pada tanggal
	Di Universitas Pasundan	

Disusun Oleh: 

Nama 		:  OLIVIA  ANDRI  YOHANNIS.
NPM 		:  129313014
Rumpun Ilmu    		:  Hukum Pidana

PROGRAM  STUDI  DOKTOR (S3)  ILMU  HUKUM
PROGRAM  PASCASARJANA
UNIVERSITAS  PASUNDAN
BANDUNG 
2016

PERANAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN EUANGAN NEGARA UNTUK MENANGGULANGI    TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh :

Dr. Olivia Andri Yohannis, Dra., S.H., M.H., M.Si.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sudah merupakan dan dimasukkan sebagai tindak pidana  luar  biasa  (extra  ordinary  crimes)  dan  secara  internasional  telah  diakui sebagai salah satu jenis "trans-national organized crime". Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, untuk menentukan terbukti tidaknya terdakwa  melakukan tindak pidana korupsi, perlu dibuktikan unsur perbuatan melawan hukum dan pembuktian adanya kerugian Negara. Satu-satunya lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian Negara dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan perihal tersebut, dalam penelitian Disertasi  ini,  peneliti  mengidentifikasikan  permasalah  sebagai  berikut  yaitu:  1). aspek hukum pemeriksaan BPK dalam perspektif upaya penanggulangan tindak pidana korupsi  2). pelaksanaan pemeriksaan BPK dalam pengembalian kerugian keuangan  negara  atas  tindak  pidana  korupsi  3).  konsep  pemeriksaan  BPK  atas adanya kerugian keuangan negara dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan   yuridis   normatif,   yaitu   suatu   metode   pendekatan   yang   melihat
permasalahan  yang  diteliti  dengan  menitikberatkan  pada  data  sekunder  sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini
bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah normatif kualitatif  yang  bertitik  tolak  dari  teori,  konsep  maupun  peraturan  perundang-
undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus dan angka.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, BPK berperan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu dengan  membuat  suatu  laporan  yang  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  untuk
mengidentifikasi dan/atau untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian keuangan
Negara atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, oleh karenanya dalam hukum acara pidana laporan tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti
surat.   Kemudian   dalam   proses   pelaksanaan   pemeriksaan   pengelolaan   dan
pertanggungjawaban keuangan negara, BPK terlebih dahulu harus menentukan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode   pemeriksaan,   serta   penyusunan   dan   penyajian   laporan   pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri. Adapun untuk konsep pemeriksaan BPK atas adanya kerugian keuangan negara dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan merubah kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengatur bahwa hasil pemeriksaan BPK yang membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dapat berfungsi sebagai hasil penyelidikan.

Kata Kunci:             Badan Pemeriksan Keuangan, Kerugian Negara, Pemeriksaan

A.   Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan extra-ordinary,1 oleh karenanya penanggulangannya harus memanfaatkan intitusi yang bersifat ekstra pula, yang saat ini dilakukan oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen yang mempunyai tugas dan wewenang yang ekstra pula, dengan   menggunakan   strategi   yang   handal.   KPK   dapat   melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di atas  Rp.  1  milyar,  sebagai  penyelidik,  penyidik  dan  sekaligus  dapat melakukan penuntutan terhadap orang tersebut. Oleh karenanya KPK juga dapat melakukan pengamatan secara khusus terhadap pelakunya, apakah si pelaku   tersebut   termasuk   pelaku   yang      ekpresif   atau   pelaku   yang
instrumental, dan tidak lupa bagaimana memanfaatkan aspek hukum perdata agar dana yang terkorupsi dapat terhimpun kembali khususnya dalam kasus BLBI untuk menunjang pembangunan nasional.
Pengembalian kerugian negara yang diakibatkan adanya tindak pidana

korupsi  belum  maksimal  atau  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan

1  Korupsi tetap merupakan Extra Ordinary Crime, dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

1

dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif lain untuk dapat mengambil yang telah dikorup oleh para koruptor.
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sistimatik dan konsisten melalui pendekatan integral melalui upaya represif dan  prefentif.  Upaya  represif  atau  sering  disebut  upaya  penal  dilakukan dengan menerapkan hukum pidana (criminal law applications) guna menimbulkan efek jera (detterent effect) bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah (prevency effect) bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi.
Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana (Non

Penal) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999.2 Sarana penanggulangan korupsi di luar pidana dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/ mass media).
Berdasarkan  hasil  seminar  hukum,  di  lingkungan  Kejaksaan  pada tanggal 23 Juli 2008 yang dihadiri oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Komisi III DPR-RI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Pembangunan,  Badan  Pembinaan
Hukum  Nasional,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan

2  Pasal 32 ayat (1): Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata.
Ayat (2): Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Pengacara serta kalangan teoritis tentang: ”Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:
Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya lebih mengutamakan tindakan preventifnya terutama kepada Jaksa dan Kajari maupun Kajati untuk memberikan pencegahan melalui terjadinya perbuatan korupsi dengan cara memberikan advis atau pertimbangan hukum.3

Hal tersebut sejalan dengan asas ultimum remidium yang dianut oleh hukum pidana yakni pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan adalah upaya terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan. Menurut Sudarto, asas ini dapat dijadikan solusi untuk menghindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan4 dan pemidanaan.
Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi

salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.
Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini semakin menunjukkan titik  terang  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  menanggapi  tindak  pidana
korupsi di Indonesia. Pemerintah telah membentuk suatu badan khusus untuk

3  Kejaksaan RI, Hasil Seminar, http://www.kejaksaan.go.id/unite_kejaksaan.php?idu=&idsu=39&id
4  Sudarto dalam Agus Rahajo, Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam
Hukum Pidana Indonesia, http://www. unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Agus

memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata pemerintah untuk memberantas korupsi.
Tindak pidana korupsi sudah merupakan dan dimasukkan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crimes) dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis "trans-national organized crime". Tindak pidana korupsi bukan lagi suatu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional. Sebagai kejahatan extra ordinary crime, apabila dilihat  dari  korbannya,  maka  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  ini  tidak terbatas pada perorangan melainkan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga
kejahatan ini telah menyebabkan kemunduran bagi Indonesia.5

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No  20
Tahun 2001. Adapun mengenai unsur tindak pidana korupsi secara umum terdapat dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

5  Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 58.

padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi
sebuah  budaya.  Korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  cita-cita  menuju

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional bahkan internasional  yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dalam kerangka pemikiran ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu korupsi?, pengertian korupsi yang sangta umum adalah;
“Immoral conduct or practices harmful or offensive to society atau a sinking      to      a      state      of      low      moral      standards      and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the Roman Empire).”103

102   Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Bahan  Kuliah  Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice
System), Program Magister Ilmu Hukum: Semarang, 2008,Hlm: 29-30. .

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional bahkan internasional  yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dalam kerangka pemikiran ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu korupsi?, pengertian korupsi yang sangta umum adalah;
“Immoral conduct or practices harmful or offensive to society atau a sinking      to      a      state      of      low      moral      standards      and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the Roman Empire).”103

Definisi tersebut terlalu luas dan kurang bermanfaat untuk dijadikan pijakan   dalam   membahas   korupsi   sebagai   permasalahan   multidimensi (politik, ekonomi dan sosial-budaya dan hukum). Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah:
“The abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara- cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.104

103  Treisman Daniel, “The Cause of Corruption: A Cross-National Study”, Journal of Public Economics, 2000, 76:3, halaman 399-457. Dan Rauch, James & Peter Evans, “Bureaucratic Structure and  Bureaucratic Performance in  Less  Developed Country”, Journal  of  Public Economics, 75:1. Hlm: 49–71, dalam Svenson Jakob, “Eight Question about Corruption”, Journal of Economic Perspecvtive, 19:3, 2005, Hlm: 1942.
104 Lindbeck, Assar, Swedish Economic Policy, 1975, London Mac Millan Press. dalam Svenson
Jakob, Eight Question about Corruption, Journal of Economic Perspecvtive, 19:3, 2005, Hlm:
19–42.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Boot, ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas, yaitu sebagai berikut:
1.   Prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa negara dengan alasan demi melindungi kepentingan negara dari bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

2. Nullum crimen, nulla peona sine lege scripta; artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara expresiv verbis dalam undang-undang.

3.   Nullum  crimen,  nulla  poena  sine  lege  certa;  artinya,  tidak  ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan.

4.   Prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta; artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Menurut Groenhuijsen seperti yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja, ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas. Dua dari yang  pertama  ditujukan  kepada  pembuat  undang-undang  dan  dua  yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, pembuat undang-undang

   
B. Aspek     Hukum     Pemeriksaan     BPK     dalam     Perspektif     Upaya

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

1.	Aspek Hukum Peran Strategis BPK Dalam Peraturan Perundang - undangan
Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar 1945.
BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK mempunyai sembilan anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota.
Pasal 2 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan  negara.  Bebas  diartikan  dapat  melakukan  segala  tindakan  yang

terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk   pihak   eksekutif,   legislatif,   yudikatif   dan   dari   dalam   Badan Pemeriksa Keuangan sendiri.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara  Lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Sebelumnya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  diatur  dalam  satu ayat, yakni dalam ayat (5) Pasal 23 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G.
Rumusan Perubahannya sebagai berikut:

Pasal 23E
1.   Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3.   Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F
1.   Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2.   Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

     Pasal 23G
1.   Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2.   Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
3.   Rumusan Naskah Asli

Pasal 23
(5)  Untuk   memeriksa   tanggung   jawab   tentang   keuangan   negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dipisahkannya   Badan   Pemeriksa   Keuangan   (BPK)   dalam   bab tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya merupakan bagian dari Bab VIII tentang Hal Keuangan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai  BPK  yang bebas dan mandiri  serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga negara, anggotanya dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 

C.  PENUTUP

1.	Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, BPK mempunyai tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara  yang dilakukan  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga  Negara  Lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan  Usaha  Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kemudian hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk di tindak lanjuti.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) memuat empat jenis opini yaitu: Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak
Memberikan Pendapat (TMP). Laporan tersebut mempunyai fungsi

sebagai alat untuk mengidentifikasi dan/atau untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, oleh karenanya dalam hukum acara pidana laporan tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Dengan demikian pemeriksaan BPK tersebut dapat berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.
2.	Dalam     proses     pelaksanaan     pemeriksaan     pengelolaan     dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK terlebih dahulu harus menentukan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan  dan  penyajian  laporan  pemeriksaan  dilakukan  secara bebas dan mandiri. Adapun kaitannya dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum	baik    sengaja    maupun    lalai    yang    dilakukan    oleh, penyelenggaran negara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, maka BPK harus melakukan penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dan menetapkan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian tersebut dengan keputusan BPK. Kemudian untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau  penyelesaian  ganti  kerugian  yang ditetapkan  oleh BPK, Pemerintah, maupun Putusan Pengadilan yang mana hasil pemantauan

tersebut diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD

sesuai dengan kewenangannya.

3.	Konsep  pemeriksaan  BPK  atas  adanya  kerugian  keuangan  negara dalam  rangka  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  dimasa  yang akan  datang  dapat  dilakukan  dengan  merubah  kebijakan  hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengatur bahwa hasil pemeriksaan BPK yang membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dapat berfungsi sebagai hasil penyelidikan agar dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan cepat dan tepat tanpa harus memperpanjang jalur penanganan tindak pidana korupsi yang mana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

2.   Saran

Berdasarkan rumusan simpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi mengenai perlu adanya perubahan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai konsep pemeriksaan BPK dalam menetapkan kerugian keuangan negara dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Rekomendasi tersebut meliputi :
1.	Berkaitan  dengan  hasil  pemeriksaan  BPK  yang  dapat  dijadikan sebagai alat bukti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, semestinya kedudukan BPK harus disamakan dengan kedudukan penyelidik  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga  apabila  dalam  hasil

pemeriksaan BPK tersebut ditemukan unsur pidana, maka BPK tidak harus melaporkan lagi kepada aparat penegak hukum untuk diselidiki, akan tetapi hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat berfungsi sebagai hasil penyelidikan. Hal tersebut bertujuan agar dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi tidak berlarut-larut.
2.	Adanya wewenang untuk menetapkan dan mengembalikan kerugian keuangan  negara,  menjadikan  BPK  sebagai  lembaga  negara  yang bebas dan mandiri mempunyai peran dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah agar fungsi hasil pemeriksaan BPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sama fungsinya dengan dengan hasil   penyelidikan   tindak   pidana   korupsi   yang   dilakukan   oleh penyidik tindak pidana korupsi.
3.	Diperbaharuinya     konsep     pemeriksaan     BPK     dalam     rangka penanggulangan tindak pidana korupsi secara tidak langsung merubah kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan  konsep  pemeriksaan  BPK  tersebut  ke  dalam  hukum positif yaitu dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 15
Tahun  2006  tentang  BPK  dengan  menambahkan  ketentuan  bahwa hasil pemeriksaan BPK dalam menentukan adanya unsur kerugian keuangan negara dapat berfungsi sebagai hasil penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

D.  SUMBER BUKU

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Cet. Ke
2,  Bogor 2002.

Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghakia Indonesia, Jakarta 1983

Alex  Lanur,  Pancasila  Sebagai  Idiologi  Terbuka,  Kanisius,  Jogyakarta
1995

Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung 1990

Amirudin, & Zainal Asikin,   Pengantar Metode Penelitian hukum,    PT.
RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003.

Amundsen, Inge, Corruption: Definitions and Concepts   Chr. Michelsen
Institute Development Studies and Human Rights, 2004

Andi Hamzah, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasiona, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta,
1983.

Anton Suparno,  Hubungan Antara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Politik di Ibonesia, Project Report. public relations, semarang, 2009

Anthon  F Susanto.  Tindak korupsi  akan  Terus  Menuai  Sensasi.  Harian
Umum Pikiran Rakyat, 2005.

Anthon Freddy Susanto, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama: Bandung,
2004,

Anthon F Susanto. Korupsi di Antara Mitos dan Logos (Telaah Semiotika
Hukum). Dalam. Al-Mizan No. 129 November 2005

Alfiler, M.A. Concepcion P, The Process of Bureaucratic Corruption in
Asia  :  Emerging  Pattern,  dalam  Ledivina  V.  Carino  (Ed.),

Bureaucratic  Corruption  in  Asia  :  Causes,  Consequences  and
Controls, Quezon City, JMC Press Inc., 1986

Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi,  Paradigma Pendidikan Universal,
IRCiSoD: Yogyakarta, 2004

A.T. Rafique Rahman, Legal and Administrative Measures Against Bureaucratic  Corruption  in  Asia,  dalam  Ledivina  V.  Carino (Ed.), Bureaucratic Corruption in Asia : Causes, Consequences and Controls, Quezon City, JMC Press Inc., 1986

Bagir Manan, “Dasar – Dasar  System Ketatanegaraan Republik Indonesia
Menurut UUD 1945.
Bagir manan, Lembaga Kepresidenan, Jogyakarta, FH – UII Press, 2003. Bentuk Negara ini merupakan Perkembangan dari : Negara Polisi ( Polisi
Staat), Negara Hukum Libral, Negara Hukum Formal. Brodwell Martin M Supervisor dan Masalah Tahun 1982
Black,   Henry   Campbell,   Black’s   Law   Dictionary,   Edisi   VI,   West
Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

Bagir     manan,     Beberapa     Catatan     tentang     Penafsiran,     Varia
Peradilan, Tahun XXIV, No. 285 Agustus, 2009

I Gede Made Sadguna. Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporaate Governance Sektor Keuangan. Dalam Jurnal Hukum Bisnis. Volume 24-No 3 Tahun 2005.

Budi  Irwanto.  Sastra  dan  Simulacra.  Dalam:  Anonim.  Sastra Interdisipliner: Menyandingkan Sastra dan Disiplin Ilmu Sosial. PT Qalam: Yogyakarta, 2003.

Bibit  S  Rianto  &  Nurlius  E  Meuko,    Koruptor  go  to  Hell:  Mengupas
Anatomi Korupsi di Indonesia, Hikmah: Bandung, 2009

Donald Black, “Behavior of Law”, San Fransisco, London: Academic Press: New York,  1976

Eggi Sudjana,   Republik Tanpa KPK: KOruptor Harus Mati, JP Books: Surabaya, 2008.

Eggi Sudjana,  Republik Tanpa KPK, JP Bokks: Yogyakarta, 2008

Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi.  Sinar Grafika: Jakarta, 2006

Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta,
2010

Fahri  Hamzah,    Demokrasi  Transisi  Korupsi:  Orkestra  Pemberantasan
Korupsi Sistemik, Yayasan Faham Indonesia: Jakarta, 2012

Ferdinandus, Lefianna Hartati , Korupsi dan Permasalahannya: Singapura
Sebagai Studi Kasus”. KBRI Singapura, 1996

Fockema Andrea,  Kamus Hukum, Bina Cipta: bandung, 1983

Gerald E. Caiden, Toward a General Theory of Official Corruption,  dalam Jeremy Pope “Strategi Pemberantasan Korupsi”, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003.

Gerald Caiden, O.P. (Ed), Where Corruption Lives,   Kumarian Press Inc.
2001.

James & Peter Evans, “Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Country”, Journal of Public Economics, 75:1. Hlm: 49–71, dalam Svenson Jakob, “Eight Question about Corruption”, Journal of Economic Perspecvtive,
19:3, 2005,

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu
Media: Malang, 2007

Kartini  Kartono.  Patologi  Sosial:  Jilid  1.  PT.  RajaGrafindo  Persada: Jakarta, 2005.

Kompas,  Fokus, “Memerangi  Korupsi,  Hanya  Sata  Kata:  Lawan”, 25
Oktober 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Identification of Gap between Law Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption, KPK: Jakarta, 2006.

Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia,  Sistem  Administrasi
Negara Republik Indonesia, Jilid II, Jakarta, CV Haji Masagung,
1992.

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, CV
mandar Maju, 2002.

Lindbeck, Assar, Swedish Economic Policy, 1975, London Mac Millan Press. dalam Svenson Jakob, Eight Question about Corruption, Journal of Economic Perspecvtive, 19:3, 2005

Loeby  loqman,  Praperadilan  di  Indonesia,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1987,

M.Manulang  ,  Dasar  –  Dasar  Management,  Jakarta  Ghalia  Indonesia,
1977, hal. 136, Victor

M.Sitomorang dan Jusuf Jahir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta.

M.Yamin,   Proklamasi   dan   Konstitusi   Republik   Indonesia,   Jakarta, Jambatan, 1962.

Manulang Tahun 1982 Dasar – Dasar Management

Mardiasmo, Makalah Pengawasan , Dalam Diklat Managerial Pengawasan Di lingkungan Itjen Setingkat Inspektur ( Sesellon II) di Jakarta Tanggal 21 s/d 24 Juni 2011.

Mien Rukmini, Perlindungan Ham Melalui Asas Perduga Tidak Bersalah dan asas persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Alumi, Bandung, 2003.

Mien Rukmini, Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas    Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumi, Bandung, Tahun 2006.

Mien Rukmini, Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbi Alumi Bandung.

Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  arif  Sidharta,  Pengantar  Ilmu  Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku 1 Bandung, Alunmi, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan, Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia,  Bandung,  Putra  Arbadin,
1976.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum,   Masyarakat dan Pembinaan Hukum
Nasional, Bandung, Bina Cipta, 1976.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep – konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung,Pusat Studi Wawasan Nusantara Bekerjasama dengan PT Alunmi, 2002-.

Muladi,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang,   Badan
Penerbit Universitas Diponogoro, 2043.

Martin Albrow, Birokrasi, alih bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, cetakan ke-3, Tiara Wacana Yogyakarta, 2005.

Marwan  Efendi,  Kejaksaan  R.I,  Posisi  dan  fungsinya  dalam  Perspektif
Hukum, Gramedia, 2005

Max Weber, Economic and Society : An Outline of Interpretive Sociology, Volume Two, Los Angeles, University of California Press, 1978

Majalah Tempo,  Pemberantasan Korupsi Nol Besar, 25/05/2003/.

Affan M.R Tojeng & Emerson Yunto,  Pengadilan Tanpa Akal Sehat: Dibalik Skandal Korupsi Bulog II dan Proses Peradilan Akbar Tanjung, Indonesia Corruption Watch: The Asian Foundation USAID: Jakarta, 2004.

Michael Nacth, Internal Change and Regime Stability, dalam  Controling
Corruption,  Robert  Klitgaard,  University  of  California  Press,
1988

Mochtar Mas’oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997,

Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum: Semarang, 2008

Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum: Semarang, 2008

Niall   Lucy.   Postmodern   Literary   Theory.   Massachusetts:   Blackwell
Publishers, 1997.

Sunyoto Usman, Tantangan Pemberantasan Korupsi: Tinjauan Sosiologis,
Bahan  Perkuliahan  Magister  Ilmu  Hukum  UGM:  Yogyakarta,
2007.

Philippe Nonet, & Selznick, Philip, Law and Society in Transition, Toward
Responsive Law, N.Y. : Harper Colophon Books, 1973

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola: Surabaya, 2001

Pujiyono,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Pidana,  (Bandung:  Mandar  Maju,
2007
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.Prenada Media: Jakarta, 2005. Rafael Di Tella & Alberto Ades, The New Economics of Corruption: a
Survey and some New Results, Political Studies, XLV:496-515,
1997

Robert Klitgaard, Controlling Corruption, University of California Press,
1988,

Robert Klitgaard,  Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas
Nasional, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003,

Sabian  Usman,  Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum,  Pustaka  Belajar, Yogyakarta, 2009

Satjipto   Rahardjo, Biarkan   Hukum   Mengalir:   Catatan   Kritis   tentang
Pergulatan Manusia & Hukum, Buku Kompas: Jakarta, 2008

Satjipto  Rahardjo,    In  Memoriam  TGPTPK;  Tewas  di  tangan  Hukum Bangsa Sendiri, Dalam HCB Dharmawan & Al Soni BL de Rosari,  Surga Para Koruptor, Kompas: Jakarta, 2004

Satjipto Rahardjo, Menuju Produk Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP,
24 Juni 2004.

Satjipto   Rahardjo.   Mengadili   Korupsi:   Mengapa   dipersulit.   Dalam Anonim: Jihad Melawan Korupsi. Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2005. Hlm:6-7. periksa juga dalam: Kompas, Selasa 1 maret 2005.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP

Satjipto Raharjo II, Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV, Karunika, Jakarta, 198.

Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Satjipto  Rahardjo  dalam  pengantar  Philippe  Nonet  &  Philip  Selznick, Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi, Huma Ford Foundation: Jakarta, 2003

Soerdajono,   Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Yang Komprehensif dan Terintegrasi, Lokakarya Pencegahan   dan Pemberantasan Korupsi  di Indonesia  yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pengawasan di Audotorium Istana Wakil Presiden Republik Indonesia: Jakarta, 16 Desember 1997.

Soelaeman,   M.   Munandar,   Ilmu   Budaya   Dasar:   Suatu   Pengantar, PT.Refika Aditama: Bandung, 2001

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat,
1996

Susan  Rose  Ackerman,  Corruption  and  Government:  Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press, 1999

Sjahrir. Korupsi di Indonesia: Kanker Terminal. Dalam Anonim. Surga
Para Koruptor. Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2004.

Syed Hussain Alatas,   Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, LP3S: Jakarta,
1987

Tb  Ronny  Rahman  Nitibaskara.  Reformasi  Perlakuan  Bagi  Koruptor.
Dalam:  Jihad Melawan korupsi. Penerbit Buku Kompas: Jakarta,
2005.

Treisman  Daniel,  “The  Cause  of  Corruption:  A  Cross-National  Study”,
Journal of Public Economics, 2000

United Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  Tahun  2003, Lampiran dalam: Mia Amiati Iskandar,   Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003, Referensi: Jakarta, 2013.

Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 199

Wijayanto,   Memahami Korupsi, Dalam Wijayanto & Ridwan Zacrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Propek Pembrantasannya, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009

Widodo Dwi Putro,  Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Genta
Publishing: Yogyakarta, 2011,

World Bank, World Development Report – The State in Changing World,
Washington, DC, World Bank, 1997

Yasraf   A   Piliang.   Posrealitas:   Realitas   Kebudayaan   Dalam   Era
PosMetafisika. Jalasutra: Yogyakarta, 2004

Yahya Harahap, Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Yudi  Kristiana, Rekonstruksi  Birokrasi  Kejaksaan  dengan  pendekatan Hukum  Progresif  (Studi  Penyelidikan,  Penyidikan  dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi), disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

2009.