PENGINTEGRASIAN MEDIASI KE DALAM PROSES 
PERADILAN PERDATA

Oleh: 

Dr. H. Sunarta, SH., MH.

Abstrak

Lembaga Peradilan merupakan lembaga untuk mencari keadilan tahap akhir, dalam lembaga ini putusan benar, salah ataupun menang kalah dipertaruhkan demi sebuah harga diri, demi sebuah nama baik yang tercemar akibat terjadinya konflik. Namun, realitas menunjukkan bahwa lembaga peradilan menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum, banyak menimbulkan kritik akibat dari kelumpuhan lembaga pengadilan dalam penangan sebuah perkara. Untuk mengatasi krityik terhadap lembaga peradilan, dari posisi terhormat menjadi posisi tidka terhormat adalah dengan memasukan mediasi ke dalam proses peradilan perdata. Realitasnya, keberadaan mediasi ini  tampaknya tidak juga mengurangi bertumpuknya perkara di pengadilan sampai ke  tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Banyaknya perkara kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) disebabkan bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang  dapat diajukan ke  Mahkamah Agung. Maka dengan demikian, perlunya dicarikan penyelesaian yang lebih mendasar yaitu mengurangi lajunya perkara - perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atau dengan membatasi  perkara - perkara yang tidak perlu sampai  ke Mahkamah Agung (MA), antara lain dengan  sedapat mungkin menyelesaikan perkara di  pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik di luar  pengadilan maupun di dalam pengadilan 
Permasalahanynag dibahas dalam tulisan ini adalah; Bagaimana kekuatan hukum Perma No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri sebagai perwujudan perdamaian dalam sistem peradilan perdata Indonesia?, Bagaimanakan akibat hukum dari pengintegrasia mediasi ke dalam sistem peradilan perdata? 
Kekuatan hukum Perma No. 01 Tahun 2008, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, sudah berkekuatan hukum mutlak, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ketetuan Perma No. 01 Tahun 2008 selain mempunyai kekuatan hukum yang bersifat “final dan mengikat” bagi para pihak, dapat juga melahirkan akibat hukum yang positif,  apabila para pihak mau memenuhi / melaksanakan hasil kesepakatan dengan itikad baik dan sukarela, namun penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi akan menjadi bersifat negatif apabila para pihak atau salah satu pihak dengan atau tanpa disertai niat tidak baik, tidak bersedia memenuhi / melaksanakan hasil kesepatan dengan sukarela. Agar keberlakuan mengikatnya mempunyai kekuatan hukum, yang tidak bisa dingkari sementara kalau mediasi tidak dilaksanakan, maka aka ada sanksi bagi para pihak yang tidak menjalankannya. Saran penulis sederhana, jadikan lembaga perdamaian ini ebagai ebuah Undang – undang, sehingga memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggarnya.    
Kata Kunci: Pengintegrasian Mediasi Ke dalam proses peradilan perdata; Kekuatan Hukum Perma No. 01 Tahun 2008, Batal demi hukum. 
A.	PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia yang sangat normal, pertentangan, perselisihan, slah faha, hingga menyebabkan timbulnya konflik yang berkepanjangan merupakan sebuah kondisi yang normal. Namun, di sisi lain konflik atau persengketaan merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang sehat akal dan fikiran. Artinya jika ada orang yang senang berselesih/bersengketa, dapat dipastikan bahwa orang itu tidak waras. Namun, berbeda halnya ketika sebuah konflik dapat menyebabkan kepada kondisi yang merubahan keadaan, atau konflik yang sifatnya membangun. Dalam hal ini, konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakan suatu perubahan; Membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka; Memberikan saluran baru untuk komunikasi, serta konflik dapat Menumbuhkan semangat baru pada staf.  
Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, antara lain disebabkan karena masing - masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Sebab kalau salah satu pihak dari yang berselisih merasa bersalah dan tahu tidak berhak atas sesuatu yang diperselisihkan, perselisihan itu tidak ada atau berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakkannya disadari. Di dalam pergaulan masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud antara lain kalau aneka kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota masyarakat tidak saling bertabrakan/bertentangan. 
Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan / persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaedah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikaian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Apabila kaedah hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.
Muara dari pertentangan ataupun konflik dalam kehidupan masyarakat adalah Lembaga Peradilan, lembaga ini merupakan lembaga untuk mencari eadilan tahap akhir, dalam lembaga ini putusan benar, salah ataupun menang kalah dipertaruhkan demi sebuah harga diri, demi sebuah nama baik yang tercemar akibat terjadinya konflik. Namaun, realitas menunjukkan bahwa lembaga peradilan menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum, banyak menimbulkan kritik akibat dari kelumpuhan lembaga pengadilan dalam penangan sebuah perkara. Satjipto Rahardjo, banyak membantu lewat tulisannya, agar mampu melihat dan menilai, dan memutuskan apakah apakah institusi peradilan berlaku untuk semua atau hanya untuk golongan orang tertentu, lewat sidirannya ‘The have always come out ahead’ yang mengutip dari March Galanter, akan menyadarkan masyarakat mengenai eksistensi peradilan, benarkah institusi peradilan telah menjalankan misinya sebagai institusi keadilan bagi semua.
Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin berkurang. Salah satu masalah yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia adalah lambannya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung (MA). Dengan penyelesaian sebanyak 8.500 perkara setiap tahunnya sedangkan penerimaan perkara yang jumlah dan besarnya selalu bertambah, dapat diperkirakan bahwa penumpukan putusan di Mahkamah Agung (MA) tidak akan dapat diselesaikan.
Berdasarkan tinjauan penulis, bahwa lambannya perkara di MA disebabkan oleh banyaknya perkara Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) disebabkan bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA), antara lain sedapat mungkin menyelesaikan perkara di Pengadilan tingkat pertama (PN) atau tingkat banding (PT), dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan; serta perkembangan masyarakat, perdagangan dan industri yang semakin kompleks menuntut adanya institusi yang menangani sengketa secara cepat. Tuntutan bisnis internasional di era globalisasi yang meningkatkan bobot sengketa di masyarakat juga mengharuskan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa di Pengadilan di samping lamban juga boros energi, waktu dan uang, sedangkan dunia bisnis menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta hubungan kerjasama yang baik yang pada intinya diharapkan adanya penyelesain sengketa melalui Win-win solution. 
Mahkamah Agung (MA) RI menerima permohonan kasasi tahun 2013 sebanyak 9.799 perkara. Jumlah ini turun 8,87.% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.753 perkara. Sisa perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 7.784 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2013 berjumlah 17.583 perkara ( 78,32% dari keseluruhan perkara). Dari jumlah beban 17.583 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 12.655 perkara. Jumlah ini naik 43,55 % dari tahun 2012 yang memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2013 berjumlah 4.928 perkara. Jumlah sisa perkara kasasi ini turun 36, 69% jika dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya yang berjumlah 7.784 perkara. Rasio penyelesaian pemeriksaan perkara kasasi tahun 2013, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 71,97 %. Nilai rasio ini naik 18,86 % dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 53,11%.
Banyaknya perkara perdata yang ditujukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim dapat menimbulkan terjadinya penumpukan perkara yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian perkara. Lembaga peradilan selaku pemegang kekuasaan Yudikatif dituntut untuk bekerja maksimal dan selalu menemukan stimulant untuk menjawab tantangan tersebut. Masyarakat sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) dari tahun ke tahun.
Perma No. 01 Tahun 2008, merupakan revisi dari Perma RI Nomor 02 Tahun 2003 yang ternyata dalam Perma  tersebut banyak ditemukan beberapa permasalahan, sehingga dapat lebih mendayagunakan lembaga mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.  Keberadaan Perma ini  tampaknya tidak juga mengurangi bertumpuknya perkara di pengadilan sampai ke  tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Banyaknya perkara kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) disebabkan bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang  dapat diajukan ke  Mahkamah Agung. Maka dengan demikian, perlunya dicarikan penyelesaian yang lebih mendasar yaitu mengurangi lajunya perkara - perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atau dengan membatasi  perkara - perkara yang tidak perlu sampai  ke Mahkamah Agung (MA), antara lain dengan  sedapat mungkin menyelesaikan perkara di  pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik di luar  pengadilan maupun di dalam pengadilan Perma No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan belum  cukup mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat peraturan. Sehingga diperlukan  peraturan yang lebih lengkap. 
Perma No. 01 Tahun 2008 dapat ditemukan jenis norma perintah (gebod); larangan (verbod); serta pembebasan ((vrijstelling). Norma perintah (gebod) dalam Perma No. 01 Tahun 2008 dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1, 2, 3: Bab II Pasal 12; Bab III Pasal 17. Sedangkan Norma Pembebasan (Vrijstelling) dapat ditemukan dalam Pasal 10. Maka dengan demikian, Perma No. 01 Tahun 2008, memiliki daya berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Ronald S. Lumbuun, Perma No. 01 Tahun 2008 ini, jika dilihat dari teknik penyusunannya, maka Perma ini telah mencerminkan sebagai suatu bentuk perundang-undangan. Perma No. 01 Tahun 2008 merupakan perkembangan yang sesuai dengan dinamika sosial mengenai proses penyelesaian perkara perdata, bahwa penyelesaian perkara perdata tidak saja melalui proses formal (Pengadilan) akan tetapi juga melalui proses informal (di luar Pengadilan). Hal ini secara hukum dapat dibenarkan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 58 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Undang - Undang No. 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa  secara damai di luar Pengadilan yang lajim disebut sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution). Peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai di luar Pengadilan ini juga sebelumnya telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah dijadikan dasar hukum pembentukan UU No. 30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Persoalan pengintegrasina mediasi ke dalam proses peradilan perdata, sebenarnya sudah dijelaskan dalam Pasal 130 HIR / 154 RBg Pasal 130 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement), jelas mengatakan keharusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan.
Proses pengintegrasikan mediasi ke dalam proses peradilan, merupakan sebuah langkah atau sebagai bagian upaya menuju masyarakat yang damai, adil sejahtera sesuai dengan pancasila. Terbukti Bersalah, menghukum, memenangkan gugatan dan seterusnya merupakan bagian yang sering kita dengar dalam makna suatu putusan lembaga peradilan dalam putusan sengketa perdata. Kata-kata tersebut tentu merupakan kata - kata yang bermakna negative bagi orang yang menerimanya, apalagi bagi orang yang mencari keadilan, sebagai ilustrasi kita ambil contoh gugatan keluarga pasien melawan pihak Rumah sakit dengan Perbuatan Melawan Hukum karena anggota keluarganya meninggal akibat dugaan malpraktek, dalam persidangan karena tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka putusan pengadilan menolak gugatan penggugat, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara. 
Melihat fenomena di atas, maka model integrasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan mutlak harus bisa dilaksanakan. Paling tidak, akan memberikan harapan penguatan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, selain juga untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, sekaligus untuk mengatasi penumpukkan perkara perdata di Pengadilan serta mewujudkan azas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yang diamanatkan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan uraian di atas, persoalan yang akah dibahas di dalam artikel sederhana ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kekuatan hukum Perma No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri sebagai perwujudan perdamaian dalam sistem peradilan perdata Indonesia?, Bagaimanakan akibat hukum dari pengintegrasia mediasi ke dalam sistem peradilan perdata? 

B.	PEMBAHASAN

1.	KEKUATAN HUKUM PERMA NO. 01 TAHUN 2008 

Mediasi memiliki suatu kekuatan untuk memberikan kewenangan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Para pihak mengontrol jalannya proses mediasi dan dapat menentukan cara-cara yang lebih serderhana, jika dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Kemudian para pihak wajib mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama dengan bantuan mediator. Mediator bertindak sebagai penengah yang sifatnya netral atau tidak berpihak pada kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.  Pelaksanaan mediasi dilaksanakan secara tertutup atau rahasia. Hal ini menjadi ciri khas daripada mediasi itu sendiri sehingga banyak kalangan tertentu yang sedang menghadapi suatu perkara tidak menginginkan perkaranya diumumkan atau dimuat di media massa. Kerahasiaan akan membantu para pihak membangun kepercayaan dengan mediator. Di sisi lain mediator harus berusaha untuk menjaga kerahasiaan dari substansi mediasi itu sendiri, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang telah dibuat sebelumnya. Para pihak diharapkan dapat saling menghormati kerahasiaan tersebut. Dengan ini para pihak dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata. 
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi untuk kasus - kasus sengketa publik yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, pertanahan, Hak Asasi Manusia (HAM), produsen dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mencabut berlakunya peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tidak lagi mengenal sengketa publik, sehingga pada asasnya proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.
Syarat sahnya mediasi adalah jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka harus dibuat secara tertulis sesuai Pasal 17 ayat (1) Perma  No. 1 Tahun 2008 menyatakan: Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”. 
Syarat yang tertuang di dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut, sebelumnya juga di tegaskan di dalam Pasal 1851 KUH-Perdata, yakni yang mengatur mengenai perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah  dading. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). 
Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH-Perdata segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebutmemberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, di mana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alas an kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.
Mediasi yang diintegrasikan ke dalam peradilan perdata berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, memiliki kekuatan hukum dari akta perdamaian ini sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum di dalam Pasal 1858 ayat (1) KUH - Perdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR yang kedua Pasal tersebut memberikan pengertian umum bahwa akta perdamaian serupa dengan putusan hakim (Pengadilan) yang memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata). Artinya, keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi atau akibat hukum jika tidak dijalani, oleh kedua belah pihak. Misalnya, memungkinan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan - perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter. Hal ini di pertegas lagi dengan lahirnya Perma No. 1 Tahun 2016, bahwa harus ada itikad yang baik untuk mendamaikan kedua belah pihak, serta itikad dari kedua belah pihak.
Pengintegrasian mediasi ke dalam peradilan perdata, sifatnya wajib sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya, untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Sistem pengadilan sekarang banyak dikeluhkan memberikan kesempatan bagi pihak yang beriktikad tidak baik untuk mengajukan perkara atau gugatan yang tidak cukup kuat kepentingan hukumnya atau alas haknya. Tujuannya hanya untuk mengganggu atau merepotkan pihak lain.
Prosedur mediasi perkara perdata di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.  1 Tahun 2008, menunjukkan keinginan kuat bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) untuk menjadikan mediasi sebagai suatu langkah baru dan maju dalam sistem peradilan di Indonesia. Mediasi yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa, ditentukan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara alternatif di luar pengadilan, oleh Mahkamah Agung dikombinasikan dengan Perdamaian (dading) dan dimasukkan sebagai prosedur penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan. 

2.	AKIBAT HUKUM PENGINTEGRASIAN MEDIASI KE DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA

Pasal 130 ayat (1) HIR dikatakan bahwa “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”. Selanjutnya dalam Pasal (2) dikatakan bahwa  “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (acte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Artinya, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk berdamai di Pengadilan dengan menempuh cara - cara perdamaian  melalui cara atau mekanisme seperti negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Ini berarti, perdamaian yang dicapai di sini terjadi setelah suatu sengketa diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu pembahasan lebih lanjut mengenai pasal ini akan diuraikan dalam pembahasan akibat hukum penggunaan mediasi di pengadilan dalam sub bab berikut di bawah ini.  
Ketentuan mengenai perdamaian (dading) diatur juga di dalam KUH Perdata, pasal 1851 sampai dengan 1864. Ada beberapa pasal dari ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut yang perlu menjadi perhatian. Dalam pasal 1851 ayat (1) dikatakan bahwa “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”. Dari perkataan “perkara yang sedang bergantung” dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal ini memberi kemungkinan bagi para pihak bersengketa untuk melakukan atau menempuh upaya mediasi atau perdamaian terhadap sengketa yang terjadi di antara para pihak, baik sebelum diajukan ke pengadilan (di luar pengadilan), maupun sengketa yang sudah diajukan ke pengadilan. Sedang dari perkataan “mencegah timbulnya suatu perkara” dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal ini juga memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk mencantumkan suatu klausul mediasi dalam persetujuan tertulis yang dibuat di antara kedua belah pihak yang bertujuan apabila di kemudian hari timbul sengketa di antara para pihak akan diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian.
Kemungkinan mencantumkan klausul mediasi berdasarkan pasal 1851 KUH Perdata ini adalah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi sebagaimana diperjanjikan, maka berdasarkan alasan hukum wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan pelaksanaan isi perjajian. Namun berdasarkan penelitian penulis, hingga saat ini belum pernah ada gugatan yang diajukan ke pengadilan dengan tuntutan agar penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi para pihak dilakukan melalui proses mediasi. Sifat mengikat bagi para pihak dari klausul mediasi dan kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila pihak lain tidak bersedia melaksanakannya,  dalam praktek menjadi tidak berarti sama sekali, karena pihak yang merasa dirugikan lebih memilih mengajulan gugatan mengenai pokok sengketa daripada sekedar menggugat pihak lainnya untuk menempuh proses mediasi. Pilihan ini sangat beralasan, karena tanpa menggugat pihak lawan untuk menempuh proses mediasi sesuai klausul yang diperjanjikan, apabila gugatan diajukan ke pengadilan maka proses mediasi sudah pasti akan dilakukan di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung no. 2 Tahun 2003 tentang proses mediasi di pengadilan, di mana proses mediasi adalah bersifat wajib (mandatory) dalam setiap perkara  perdata yang diajukan ke pengadilan.
Dasar hukum penggunaan mediasi di pengadilan terdapat dalam pasal 130 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement); pasal 31 RV (Reglement Veroordening)); Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks pasal 130 HIR/154 RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Jo Perma No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan. Secara keseluruhan peraturan perundang - undangan tersebut di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan (integrated) dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan dari proses atau mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut akan berakibat hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya.
Putusan perdamaian yang demikian mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan demikian kedudukan akta perdamaian itu sama tingkatannya dengan putusan pengadilan pada tingkat yang terakhir. Artinya, terhadap putusan perdamaian demikian sudah tertutup atau tidak dapat ditempuh lagi upaya hukum seperti banding dan kasasi. Pelaksanaan isi putusan perdamaian ini pada hakekatnya didasarkan pada itikad baik atau kesukarelaan para pihak untuk memenuhinya. Namun apabila para pihak tidak mau melaksanakan isi perdamaian secara sukarela, maka sebagai akibat hukumnya pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum paksa sebagaimana lazimnya upaya pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan menurut hukum acara perdata yang berlaku, yaitu dengan cara langsung mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan  kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
C.	PENUTUP

Kekuatan hukum Perma No. 01 Tahun 2008, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Intinya, kalau dilihat dari paradigma hukum positif, perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat. Bahkan menurut Pasal 1851 KUH - Perdata, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, sudah berkekuatan hukum mutlak, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi.  Akan tetapi, Undang - Undang juga berusaha memberikan perlindungan dari hal - hal eksepsional. Misalnya, perdamaian itu dibuat karena ada misrepresentasi, bahan perkaranya sudah keburu diputus.  Terdapat eksepsi pengecualian yang memungkinkan suatu perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Apabila perdamaian dibuat secara sah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, perjanjian itu harusnya berkekuatan hukum mutlak. Tetapi kalau misalnya ada cacat dalam pembuatan perdamaian tersebut tentu saja dapat dibatalkan. Konsekuensi hukum, jika tidak menggunakan lembaga perdamaian atau mediasi sebagaimana yang tertuang di dalam Perma No. 01 Tahun 2008, maka putusan hukum tersebut tidak dapat sah. Jika diperbandingkan dengan Perma No. 02 Tahun 2003, maka Perma 2003 tidak memberikan sanksi, dalam Perma 2003, banyak aspek yang tidak diatur terutama mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Perma No. 01 Tahun 2008 mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Perubahan mendasar dalam Perma No. 01 tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. 
Ketetuan Perma No. 01 Tahun 2008 selain mempunyai kekuatan hukum yang bersifat “final dan mengikat” bagi para pihak, dapat juga melahirkan akibat hukum yang positif,  apabila para pihak mau memenuhi / melaksanakan hasil kesepakatan dengan itikad baik dan sukarela, namun penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi akan menjadi bersifat negatif apabila para pihak atau salah satu pihak dengan atau tanpa disertai niat tidak baik, tidak bersedia memenuhi / melaksanakan hasil kesepatan dengan sukarela.  Dalam hal demikian akibat hukum yang ditimbulkan akan bersifat negatif, di mana apabila “tidak dituangkan dalam bentuk yang tertulis”, sebagaimana yang diamantkan olehj Pasal 1851 KUH – Perdata. Akibat hukum yang akan di dapat salah satunya adalah pencantuman klausul mediasi menjadikan  sifat sukarela dari mediasi menjadi  hilang; Pencantuman klausul mediasi terkesan menyisihkan atau menyingkirkan hukum positip, dan menggantinya dengan “common justice”, sehingga keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan “kelas dua”; Pencantuman klausul mediasi sering dianggap sebagai suatu trendy (ikut-ikutan) belaka dalam pembuatan suatu kontrak. 
Dengan dikeluarkannya Peraturaan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008, maka proses mediasi menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Maka, Penulis menyarankan agar Perma ini dijadikan Undang – Undang, agar keberlakuan mengikatnya mempunyai kekuatan hukum, yang tidak bisa dingkari sementara kalau mediasi tidak dilaksanakan, maka aka ada sanksi bagi para pihak yang tidak menjalankannya.   

D.	DAFTAR PUSTAKA 

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika: Jakarta,  2005. 
Bambang Sutiyoso & Sri Wardah, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media: Jakarta, 2007. 
Galanter, M. Why the 'haves' come out ahead. Law and Society Review 9, No. 1 (Fall): 95‑160, 1974
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 https: // www. mahkamahagung.go.id / images / LTMARI-2013.pdf. diakses pada tanggal 18 April 2015.
R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Politeia : Bogor,  1980.
Ronald S. Lumbuun, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia); Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011. 
Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia. Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2003.  hlm 209.
Suyud Margono,  ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004. 
Salim, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan, Sinar Grafika : Jakarta, 2008.