FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT KAITANNYA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Oleh: 
Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, SH., MH.

ABSTRAK
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Advokat bersifat pasif dalam artian hanya melihat dan mendengarkan saja. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, seorang Advokat harus bersifat pasif, dalam pengertian ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang Penyidik (Polri) dalam kondisi yang masih normal, tidak meggunakan kekerasan atau bentuk fisik lainnya, sedangkan apabila sudah melampui batas kewajaran dan berindikasi terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam kondisi ini seorang Advokat dapat saja menyampaikan peringatan kepada Penyidik, untuk tidak melakukan penyiksaan, namun ketika pemeriksaan masih dalam batas kewajaran yang masih sesuai dengan standar, maka penasehat hukum membuat catatan secara khusus untuk dapat digunakan dalam pembelaan di Pengadilan. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tingkat Penyidikan, Penyidik dibekali dengan kewenangan sebagaimana yang terdapat di dalam Hak Penyidik  Pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHAP jo. Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2003, untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen milik Tersangka, di sisi lain juga, seorang Advokat berhak untuk melindungi hak-hak dokumen milik Tersangka agar tidak di sita. Dalam prakteknya, khususnya dalam perkara pidana, penerapan pemberian bantuan hukum atau hak seorang Advokat untuk mendampingi seorang Tersangka, sangat sering diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, nyatanya  pada tahap Penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak di dampingi oleh penasihat hukum, malah belakangan ada trend yang sering terjadi yaitu kepada Tersangka diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk melakukan penolakan hadirnya  penasihat hukum. 

A.	Latar Belakang Penulisan 

Kehadiran Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam hal memberikan pemahaman dan pencerahan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, mengapa kehadiran Advokat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum, sebab Advokat merupakan bagian integral (sub sistem) dalam sistem peradilan yang terintegrasi (InteJustice System), sebagai salah satu pilar sub sistem, maka kehadirannya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan jaminanan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk mengindependensi kekuasaan kehakiman. 
Dengan demikian, profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sehari-hari akan menghadapi berbagai macam persoalan baik itu pribadi maupun badan hukum menyangkut Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, Advokat dituntut harus mampu menjadi yang terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena independensi Advokat sejak lama diakui oleh pemerintah, terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan terobosan baru dalam penegakan hukum, Advokat tidak lagi berada di bawah kekuasaan kehakiman seperti sebelumnya, saat ini Advokat sudah bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia.
Profesi Advokat adalah officium nobile (pekerjaan yang mulia), karena itulah seorang Advokat dengan bekal ilmu pengetahuan hukum dan seperangkat kode etik Advokat diberi status sebagai penegak hukum dalam kekuasaan yang merdeka.  Semua ini demi tegaknya keadilan dan kebenaran, yang disertai dengan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain, profesi Advokat juga menempatkan insan hukum yang satu ini sebagai pejuang keadilan dan demokrasi. 
Terkait dengan peran dan fungsi yang diragukan tersebut, maka ada penilaian ahli hukum bahwa kedudukan Penasehat Hukum (Advokat) pada proses pemeriksaan Penyidikan oleh sebagian golongan bersifat reaktif dan merupakan cacat cela yang menodai kehadiran KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Menurut R.O. Tambunan,  ketentuan Pasal 115 KUHAP belum memberikan dan meletakan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara Penyidik dan Penasehat Hukum. Dalam proses Penyidikan, Penasehat Hukum masih dicurigai sebagai pihak yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. 
Kedudukan dan kehadiran Penasehat Hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan adalah “secara pasif” atau “stelsel pasif’’ Berdasarkan penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, kedudukan Penasehat Hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, hanya sebagai “penonton”. Kehadiran Penasehat Hukum terbatas hanya untuk “melihat serta mendengar” (within sight and within hearing). Selama mengikuti jalannya pemeriksaan Penasehat Hukum tidak diperkenankan untuk memberikan nasehat. Seandainya pelaksanaan Pasal 115 KUHAP dipergunakan sebaik-baiknya oleh Penasehat Hukum, maka kehadiran Penasehat Hukum ketika mengikuti jalannya Penyidikan paling tidak akan mencegah Tersangka diperlakukan dengan semena-mena. Secara psikologis, kehadiran Penasehat Hukum dalam pemeriksaan akan mendorong Tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.
Dalam prakteknya, memang jelas keberadaan Advokat akan mampu mencegah para Penyidik untuk melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis kepada Saksi ataupun Tersangka. Tersangka ataupun Saksi  juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seseorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat dapat membantu Saksi ataupun Tersangka memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Penyidik, sebab kerap kali pertanyaan-pertanyaan Penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi ataupun Tersangka  bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakkan hukum yang cepat, efektif dan efisien. Mengenai argumentasi bahwa kehadiran Advokat kerap memberikan pengaruh yang mampu menyesatkan keterangan Saksi atau Tersangka, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan. Mungkin dalam kenyataan ada beberapa Advokat yang bertindak demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melarang Advokat hadir pada saat pemeriksaan Saksi ataupun Tersangka.
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sama seperti Penyidik. Dalam menjalankan pekerjaannya, Advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan. Advokat juga dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Advokat diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah / janji Advokat dan / atau kode etik profesi Advokat.
Dalam praktik atau pengalaman Penulis (sekaligus sebagai Advokat) menilai Penyidik seringkali bersikap mendua terhadap keberadaan seorang Saksi. Ketika Saksi bertindak sebagai pelapor yang kerap berstatus sebagai Korban, Advokat kerap diperkenankan hadir. Bukan cuma hadir, Advokat kerap kali bersama-sama dengan Penyidik melakukan analisis hukum apakah laporan yang diajukan oleh Saksi sudah memenuhi unsur-unsur dari salah satu perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hampir tidak pernah terjadi penolakan kehadiran Advokat dalam kondisi demikian.
Anomali sikap Penyidik, baru terlihat ketika Advokat ikut mendampingi seorang Saksi yang diminta di hadirkan oleh pihak Terlapor atau Tersangka. Sebelum pemeriksaan, sang Penyidik belum apa-apa langsung menyampaikan kepada Saksi bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  KUHAP keberadaan Advokat dalam pemeriksaan saksi tidaklah diwajibkan. Bukankah proses hukum pidana adalah pencarian kebenaran materiil? Bukankah perlu dijaga prinsip ‘praduga tidak bersalah’ dalam proses Penyidikan sehingga dengan demikian Saksi yang dihadirkan oleh Tersangka juga berhak untuk diperlakukan sama? Penyidik apakah kerana lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, setiap Saksi berhak untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang Advokat. 
Problematika di lapangan juga terjadi saat Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi hak milik dari seorang Tersangka. Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Mengenai izin dari Ketua Pengadilan Negeri ini masih dapat dikecualikan apabila dalam keadaan mendesak Penyidik harus segera bertindak untuk melakukan Penyidikan dan penyitaan atas benda bergerak, tetapi setelah itu Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.
Di dalam KUHAP tidak ada yang menjelaskan tentang apakah laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri hanya formalitas belaka ataukah mengikat. Apabila Ketua Pengadilan tidak menyetujui penyitaan tersebut apakah harus dikembalikan benda yang disita itu kepada Tersangka. Mengenai hal ini menurut logika hukum maka penyitaan itu harus dibatalkan. Selain benda bergerak maka benda-benda yang dapat disita adalah:
1.	Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2.	Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3.	Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
4.	Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
5.	Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut KUHAP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, namun dalam praktek biasanya benda yang dapat disita berupa yang dipergunakan untuk melakukan delik dikenal dengan mana delik dilakukan dan benda yang menjadi objek delik. Dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengiriminnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.  
Sebagai pembatasan penyitaan surat ditegaskan dalam Pasal 43 KUHAP yang menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini izin dari yang berhak sangat sulit didapatkan, sehingga pemeriksaan bisa menjadi terhambat kecuali izin diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka pemeriksaan dapat berlangsung. 
Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP Ayat (1) yang menentukan yang dapat dirampas ialah:
1.	Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh karena kejahatan; dan
2.	Barang-barang kepunyaan Terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.
Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP telah diperluas dalam ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang disini ialah undang-undang tindak pidana khusus seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana perbankan, dan lain-lain.
Dalam perkembangan hukum selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat pembatasan hak Penyidik untuk melakukan penyitaan atas berkas dan dokumen milik Tersangka yang berada di tangan Advokat untuk kepentingan pembelaannya. Pembatasan ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi Penyidik untuk melakukan Penyidikan dalam suatu perkara pidana yang barang bukti berupa surat atau dokumen milik Tersangka yang telah diserahkannya kepada Advokat dalam rangka untuk kepentingan pembelaannya. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menjelaskan lebih lanjut tentang upaya apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik guna mendapatkan barang bukti itu untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Kenyataan ini tidak dapat dibiarkan apalagi Penyidikan terhadap perkara pidana itu harus dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu juga penegakkan hukum dan keadilan itu harus melindungi Hak Asasi Manusia. Masalahnya sekarang bagaimana cara mengatasi kendala tersebut agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan hak asasi tetap dilindungi.
Perumusan masalah dalam jurnal penelitian ini adalah Bagaimanakan fungsi Advokat sebagai penegak hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat Penyidikan menurut perspektif sistem peradilan pidana terpadu? Bagimanakah hak dan kewajiban Advokat dalam menyikapi hak dan kewajiban  Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan terhadap berkas dan dokumen milik klien ketika dilakukan pemeriksaan?

B.	Pembahasan  

1.	Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Berbicara tentang peran dan fungsi Advokat, dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (Klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir Advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan Kode Etik Profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan Advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.
Profesi Advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealism. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, Advokat dijuluki sebagai “Officium Nobile” (Profesi yang mulia). Profesi Advokat itu mulia karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan Hak Asasi Manusia.
Di samping itu, Advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya seperti misalnya golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya. Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal.
Kebebasan profesi Advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama di negara-negara demokratis. Makin bebas profesi Advokat makin demokratis suatu negara. Mengingat adanya kebebasan profesi Advokat, maka para pembela masyarakat ini dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak mana pun juga. Kebebasan profesi Advokat yang secara international dikenal dengan  Independence of the legal profession  merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak (Independent and Impartial Judiciary).
Apabila mengacu kepada Pasal 5 Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesungguhnya kedudukan dan status Advokat sudah sangat jelas, yaitu sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, Advokat memiliki kedudukan yang sama dengan hakim, yaitu mandiri, independen, dan bebas. Kedudukan yang sedemikian tak menye- babkan Advokat memiliki kekuasaan yang sama dengan penegak hukum lain. 
Advokat tidak punya kekuasaan seperti penegak hukum lain, meski dari segi luas atau jangkauan pekerjaan sebenarnya lebih luas dibandingkan dengan penegak hukum lain. Advokat bertugas dari hulu ke hilir, dari tingkat Penyidikan sampai jatuhnya putusan pengadilan dan jalannya pemidanaan. Penegak hukum lain bersifat parsial, tidak bisa turut campur pada setiap tingkat peradilan, Polisi hanya melakukan penyelidikan, tidak melakukan penuntutuan maupun penjatuhan putusan, demikian pula dengan Jaksa dan Hakim. 
Pada intinya hak Penasehat Hukum (Advokat / Pengacara) merupakan fungsi daripada Advokat itu sendiri, yakni mendampingi seorang Tersangka ketika dilakukan pemeriksaan, memberikan nasehat-nasehat hukum kepada Tersangka dan keluarga Tersangka, baik  ketika nasehat hukum itu diminta maupun tidak diminta oleh Tersangka ataupun oleh kelurga Tersangka.     
Advokat atau Pengacara diperlukan supaya keadilan tegak dan ditegakkan. Tugas Polisi adalah menyidik, dan Advokat mendampingi orang yang didakwa (Klien, Tersangka, Saksi, Terdakwa). Semua unsur ini mutlak diperlukan supaya ada keseimbangan dalam sistem hukum. Bisa dibayangkan, tanpa Advokat,  maka proses peradilan akan timpang, karena Tersangka dan orang yang lemah akan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat Negara. Ketika Negara menuduh rakyatnya melakukan tindak pidana, maka posisi rakyat yang bersangkutan amat lemah, sehingga ia perlu didampingi Advokat supaya peradilan berjalan berimbang. Dengan keseimbangan itu, Hakim yang berada di tengah-tengah bertugas memutuskan. 
Jadi tugas Pengacara bukan membebaskan Klien, tapi menegakkan keadilan. Tugas Jaksa juga bukan menghukum orang, tapi menegakkan keadilan. Apabila orang itu terbukti bersalah, maka hukumlah. Tapi kalau tidak terbukti bersalah, bebaskan. Semua tergantung alat bukti.
Undang-undang sendiri menyebutkan Advokat dan Kliennya tidak identik. Timbul sebuah anggapan, Advokat yang membabi-buta membela kliennya, ada juga Jaksa yang membabi-buta menghukum rakyat. Padahal Jaksa bekerja dibayar rakyat, tapi rakyatnya malah dihukum dengan segala cara. Ini cara berpikir yang mesti diperbaiki. Segala sesuatu harus dilihat secara proporsional. Rakyat harus diberi pemahaman yang betul. Jangan disesatkan.
Fungsi Advokat untuk membela klien adalah menegakkan azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) yang dianut dalam sistem hukum kita atau Internasional Covenant on Civil and Political Rights, khususnya Pasal 14 (2): 
Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law
Pasal 14 (3) Internasional Covenant on Civil and Political Rights, menyebutkan bahwa: 
In the determination of eny criminal chrge againt him, everyone shal be antitled to the following minimum guarantee, in full equality: 
a.	To be informed promptly and in a langguage which he understands of the nature and cause of the charge again him; 
b.	To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicacate with coucel of his own choosing;
c.	To be tried without undue delay; 
d.	To be tried in his presence and to defend himself in person or through legal assistance of hi own choosing, to be informed if he daes assigned to him, in any case where the interes of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have suffient means to pay for it; 
e.	To examine, or have examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses againt him: 
f.	To have the free assistanc of on interpreter if he can not understand or speak the langguage or speak the langguage uswe in court; 
g.	No to be compelled to testify against himself or to confess guilt. “In the World Conference of the Independence of Justice” yang diadakan di Montreal, Canada 5 s/d 10 Juni 1983 yang disponsori oleh PBB yang dirumuskan sebagai berikut: “A person qualified and authorized to practice before the cours and to advise and refresent his cliens in legal matter. 

Berdasarkan hasil Dekrarasi Montreal tersebut hak dan kewajiban Advokat dirumuskan sebagai berikut: 
Lawyers shall anjoy fredom of belief, express-siona, asociation and asembly, and in particular they shall have the right to: 
a.	Take part in public discussion of matters conceerning the law and the administration of justice; 
b.	Join or formfreely local, national and international organization; 

Propose and re commend well considered law reforms in the publik interes and inform the public about such matters; and (d) Take full and active part in political, social and cultural life of their country.The duties of a lawyer to wards his clients include;(a) Advising the client as to his legal rights and obligations. (b) Taking legal action to protect him ang his interest, and where required; (c) Respresenting him before caourt, tribunals or administrative authorities. 

Advokat merupakan  salah satu penegak hukum, maka diperlukan adanya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesinya, sehingga hambatan dalam penegakan supremasi hukum dapat diatasi. Untuk menjaga citra dan kewibawaan Advokat adalah salah satu fungsi dari sebuah organisasi Advokat (bar association). Fungsi ini terkait erat dengan peran organisasi Advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. 

2.	Hak dan Kewajiban Advokat dalam Menyikapi Hak dan Kewajiban  Penyidik Polri untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Berkas Dan Dokumen Milik Klien Ketika Dilakukan Pemeriksaan

Realitasnya menunjukan, tidak jarang hak seorang Advokat tersebut ketika dihadapkan dengan peristiwanya terjadi benturan dengan hak yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain, khususnya institusi Penyidik Polri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam kedua peraturan itu, Penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda termasuk berkas dan dokumen yang dalam pelaksanaannya untuk melakukan penyitaan Penyidik Polri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
Dalam konteks ini terjadi paradoks antara ketentuan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di satu sisi undang-undang memberi hak kepada Penyidik Polri dapat melakukan penyitaan terhadap benda termasuk berkas dan dokumen milik Tersangka dalam proses penyidikan. Di sisi lain seorang Advokat diberi hak untuk melakukan perlindungan atas berkas dan dokumen milik kliennya yang telah diserahkan kepadanya, dalam rangka untuk kepentingan pembelaan diri kliennya, dari tindakan penyitaan yang akan dilakukan oleh Penyidik Polri. 
Dalam praktek terjadi pertentangan antara hak Advokat atas perlindungan terhadap berkas dan dokumen milik Klien versus kewenangan Penyidik untuk melakukan penyitaan dalam proses Penyidikan tindak pidana. Keadaan ini dapat memicu ketegangan antara Penyidik Polri dan Advokat yang semestinya tidak terjadi karena kedua institusi ini sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:
1.	Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
a)	Kepentingan Penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b)	Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan
c)	Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2.	Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
 
Perlindungan terhadap hak milik seseorang dapat kita kaitkan dengan Universal Declaration of Human Right sebagaimana yang dicantum dalam Article 17 (1) dan (2) sebagai berikut:
Everyone has the to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property. (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain). (Seseorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena). 

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Mengenai izin dari Ketua Pengadilan Negeri ini masih dapat dikecualikan apabila dalam keadaan mendesak Penyidik harus segera bertindak untuk melakukan penyidikan dan penyitaan atas benda bergerak, tetapi setelah itu Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya. 
Akan tetapi di dalam KUHAP tidak ada yang menjelaskan tentang apakah laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri hanya formalitas belaka ataukah mengikat. Apabila Ketua Pengadilan tidak menyetujui penyitaan tersebut apakah harus dikembalikan benda yang disita itu kepada Tersangka. 
Lebih lanjut KUHAP tidak ada menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, namun dalam praktek biasanya benda yang dapat disita berupa yang dipergunakan untuk melakukan delik dikenal dengan mana delik dilakukan dan benda yang menjadi objek delik.
 Dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengiriminnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.
Sebagai pembatasan penyitaan surat ditegaskan dalam Pasal 43 KUHAP yang menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini izin dari yang berhak sangat sulit didapatkan, sehingga pemeriksaan bisa menjadi terhambat kecuali izin diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka pemeriksaan dapat berlangsung. 

C.	PENUTUP

1.	Kesimpulan
 
1.	Eksistensi Advokat (Pengacara / Pembela) terhadap Tersangka, Terdakwa, dan Saksi, posisinya berada pada setiap pemeriksaan perkara pidana, dari mulai penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, sampai kepada penjatuhan hukuman. Khusus di dalam tingkat penyidikan, Advokat bersifat pasif dalam artian hanya melihat dan mendengarkan saja (within sight and within hearing). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, seorang Advokat harus bersifat  pasif, dalam pengertian ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang Penyidik (Polri) dalam kondisi yang masih normal, tidak mengunakan kekerasan atau bentuk fisik lainnya, sedangkan apabila sudah melampui batas kewajaran dan berindikasi terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). 
2.	Pada tingkat Penyidikan, Penyidik dibekali dengan kewenangan sebagaimana yang terdapat di dalam Hak Penyidik Pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHAP jo Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen milik Tersangka, di sisi lain juga, seorang Advokat berhak untuk melindungi hak-hak dokumen milik Tersangka agar tidak di sita, hal ini sebagai amanat dari ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat ini, seorang Advokat harus menjaga rahasia milik Kliennya. Hal ini harus dilakukan oleh Advokat, demi tegaknya hukum di atas ketentuan equality before the law, kalau hal ini tidak dilaksanakan, maka akan mencederai keadilan dan tidak tegaknya hukum. 

2.	Saran 

1.	Para Penyidik agar lebih profesional dalam menangani perkara pidana di tingkat penyidikan, sebaiknya para Penyidik membangun komunikasi yang 2 (dua) arah diantara Penyidik dengan Advokat atau Tersangka, dan juga Saksi demi terwujudnya keadilan yang bermartabat. Dengan kata lain, Penyidik tidak cukup berhenti pada penguasaan teknis hukum melainkan harus masuk pada wilayah pemahaman hukum yang lebih luas, kritis, tajam dan profesional sesuai tuntutan kemajuan dan ilmu pengetahuan.     
2.	Koordinasi dan sinkronisasi kerja profesi hendaknya bersama - sama ditingkatkan terus untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas; dukungan dari aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dalam memberitahukan hak-hak Tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh haknya untuk dilindungi oleh Advokat. Terkait dengan aturan yang berat sebelah antara Advokat dengan Kepolisian tentang penyitaan terhadap berkas dan dokumen milik klien, harus dibuatkan aturan yang menengahi hal tersebut, agar penyitaan terhadap berkas dan dokumen mili Tersangka tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).     

D.	DAFTAR PUSTAKA 

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Prenada Media Group: Jakarta, 2009.
Achmad Ali  Keterpurukan Hukum Di indonesia, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002
Achmad Sanusi. Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Tata Hukum Indonesia.  Tarsito: bandung, 1991. 
Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama: Bandung,  2007. 
Alan Coffey. An Introduction to Criminal Justice System and Process. New York Jersey Prentice: Engelwood Cliff, 1994.

Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung: Jakarta, 2007. 
Abdul Wahid, Menggapai Idealisme Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tarsito : Bandung, 1999. 
Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1982.
------------------, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Cendana Pers: Jakarta, 1983.
Agustin Teras Narang, Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  di Parlemen. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta, 2003
A.Epping (et al). Filsafat ENSIE. Jenmars: Bandung 1983. 
Andi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia Sinar Grafika, 2001
Ansorie (et al), Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung 1990. 
Artidjo Alokotsar, Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi, FH UII Press: Yogyakarta, 2015.
Alan Coffey. An Introduction to Criminal Justice System and Process. New York Jersey Prentice: Engelwood Cliff, 1994. 
A Sukris Sarmadi,  Advokat: Litigasi Non Litigasi Pengadilan, CV Mandar Maju: Bandung, 2009. 
AS Hornby, Oxford University Press, 1987. 
Asfinawati, Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan, LBH Jakarta, 2007. 
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Semarang: UNDIP, 2011. 
----------------------------,Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti : Bandung,  2010. 
Binziad Kadafi (et al),  Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, The Asia Foundation: Jakarta, 2002. 
Binoto Nadapdap, Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat, Jala Permata: Jakarta, 2008. 
Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil.  PT. Grasindo: Jakarta, 2004.
Cate Sumner, Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan, Sebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia:Penelitian tahun 2007 tentang Akses dan Kesetaraan Jakarta: Mahkamah Agung dan Ausaid, 2008. 
Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009.

Commision on Legal Empowerment of The Poor, Making Law Works for Everyone, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008. 
CFG. Sunarjati Hartono, Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Bandung: Alumni, 1974. 
David Udell and Rebecca Diller, White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door, New York: Brennan Justice Center, New York University School of Law, 2007. 
Daniel Kats and Kahn Robert L, The Social Psycology of Organization,New York: John Wiley and Sons, 1984. 
Daniel S.Lev, Kata Pengantar, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi PSHK. 2001.  
Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita,  RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007. 
Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Putra Bardin (Anggota IKAPI) Jakarta. 
Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986. 
Donald Black, Behavior of Law, New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976. 
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah sketsa, PT. Refika Aditama: Bandung, 2002.
Esmi Warasih. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis.  PT Suryandaru Utama: semarang, 2005.
Faisal Akbar Nasution, Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Sofmedia: Jakarta, 2009. 
Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan.  Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995.
-----------------------------, Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara, PT. elek Media Komputindo: Jakarta, 2004. 
Geoffey Hazard Jr, Stanford Kadish: Encylopedia of Crime and justice. Vol 2, The Free Press-McMillan Company, 1989. 
George Ritzer & Douglas J.  Goodman,  Teori Sosilogi Moderen, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2004. 
H. Patrick Glenn dalam Justice for The Poor – The World Bank, Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia,  Jakarta: The World Bank, 2008. 
Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007. 
Hasanuddin AF. (et al). Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Al-Husna Baru: Jakarta, 2004. 

Hadi Herdiandyah (et al),  Kode Etik Advokat Indonesia: Lnagkah Menuju Penegakan, PSHK: Jakarta, 2004. 
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, New York; Russell & Russell, 1961. Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nuansa Media: Bandung, 2006. 
HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PTIK, 2012. 
Henry Campbel Black, Black’s Law Dictionary, 9th Edition, St. Paul Minn: West Group, 2006. 
Herbert L. Packer,  The Limits Of criminal Sanction, California, Stanford University Press, Stanford California 1968. 
Iriyanto. A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi). Alumni: Bandung, 2008,  
Ishaq, Pendidikan KeAdvokatan, Sinar Grafika: Jakarta,  2010. 
J.D. Nyhart, The Role of Law in Economic Development, Massachusset Institute of Technology, Massachusset, 1964,
Jeremy Travis, Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Respone to Crime, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform, USA: The Sentencing Project, 2012. 
JE Hall Wiliams, Criminology And Criminal Justice London: Butterworths, 1982. 
JE Hall Wiliams, Criminology And Criminal Justice London: Butterworths, 1982. 
J.W La Patra. Analzing the Criminal Justice System. Lexington Mass; Lexington Books, 1987. 
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
-----------------------,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. 
Justice for The Poor – The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan, Jakarta: The World Bank, 2005. 
Karhi Nisjhar, Teori Sistem Dan Pendekatan Sistem, CV. Mandar Maju: Bandung, 1997.
Khaerul H. Tanjung, Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum, Kompas, Jakarta, 2003. 
Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan, Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni: Bandung,  198. 
Larry J. Siegel, Introduction to Criminal Justice, Belmont-USA: Wadsworth, 2010. 

Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia. Liberty: Yogyakarta, 1989. 
Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty: Yogyakarta,  1989. 
Lawrence Meir Fridman, American Law An Introduction, PT. Tata Nusa: Jakarta, 2000. 
---------------------------------,The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.  
Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek, Alumni: Bandung, 2008. 
Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform, USA: The Sentencing Project, 2012. 
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: Jakarta,  2007. 
-------------------------------, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI : Jakarta, 1994. 
Margaret Poloma,  Sosiologi Kontemporer,  PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1997. 
Marzuki, C, Metodologi Riset,  Erlangga: Jakarta, 1999.