ALBERT HAMONANGAN PARDOSI, NPM. 121000264 (2016) KEKUATAN BERLAKUNYA ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PASAL 19 AYAT (2) UU N0. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
8. DAFTAR ISI.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text
7. KATA PENGANTAR.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (306kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) |
|
|
Text
12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB) |
|
|
Text
13. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB) |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (118kB) | Preview |
Abstract
Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena adanya alasan objektif dari suatu permasalahan yang di angkat bahwa pentingnya suatu kepastian akan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Sebagaimana dalam menjalakan tugas serta fungsinya sebagai aparatur penegak hukum dan juga lembaga bantu negara Advokat dan KPK diberikan tugas wewenang dan serta tanggung jawab yang di atur dalam perundang-undangan. Adapun permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah, terbenturnya kewenangan antara Advokat selaku penegak hukum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam proses menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap klien terkait dokumen klien serta perlindungan penyadapan komunikasi elektronik antara Advokat dengan klien, yang terbenturnya dengan kewenangan KPK yang di atur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang juga diberikan wewenang untuk melakukan penerobosan untuk menyita dokumen milik tersangka dan melakukan penyadapan komunikasi elektronik terhadap tersangka dalam persoalan ini Advokat sebagai penegak hukum dilindungi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memiliki hak imunitas dan di lindungi oleh undang-undang Advokat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di kaji, bahan sekunder yaitu buku-buku serta bahan hukum tersier yaitu berupa kamus dan internet. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kekuatan berlakunya asas lex spesialis derogat legi generalis dalam penerapan Pasal 19 ayat(2) Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK merupakan dua aturan peraturan perundang-undangan yang setara dan sama kuat karena merupakan setara dalam hirarki perundangundangan, dimana kedua peraturan perundang-undangan tersebut harusnya tidak boleh saling memaksakan kewenangannya dan saling melukai salah satu pihak yaitu antara Advokat dengan KPK. Kata kunci: Advokat, KPK, Hak imunitas, asas lex spesialis derogat legi generalis.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 10 Sep 2016 16:02 |
| Last Modified: | 10 Sep 2016 16:02 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11732 |
Actions (login required)
 |
View Item |
