AgustiaRahmah, 112030078 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.
|
Text
COVER.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text
rancangan ABSTRAK.pdf Download (132kB) | Preview |
|
|
Text
bab II.pdf Download (460kB) | Preview |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (342kB) | Preview |
Abstract
v ABSTRAK Pasca berakhirnya perang dingin, human trafficking muncul sebagai bentuk ancaman kejahatan transnational. Thailand merupakan salah satu negara transit, sumber, dan tujuan untuk perdagangan manusia internasional. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Thailand gencar melakukan pemberantasan dan mulai menyadari urgensi akan bahaya perdagangan manusia. Untuk itu pemerintah mulai berupaya membuat berbagai kebijakan serta kerjasama dengan pihak lain guna mengatasi permasalahan human trafficking. Namun, yang terjadi dari serangkaian kebijakan yang diterapkan belum mengalami penurunan.Thailand mengalami peningkatan signifikan dalam perdagangan manusia. Terbukti dari stagnasi peringkat Tier Thailand dari tahun 2006-2011.Thailand berada pada Tier 2 Daftar Pengawasan. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah : peran pemerintah Thailand dalam mengatasi human trafficking di Thailand ? implikasi dari kebijakan Thailand tentang human trafficking terhadap keamanan Asia Tenggara ? serta hambatan yang dihadapi pemerintah Thailand dalam mengatasi human trafficking ? Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Thailand untuk mengatasi human trafficking. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana implikasinya terhadap keamanan di Asia Tenggara sebagai dampak dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand, terutama dalam kasus human trafficking. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Politik Luar Negeri dan Politik Internasional. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dalam menyikapi dan menanggapi human trafficking yang berkembang di negara – negara Asia Tenggara khususnya Thailand. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dalam hal ini pengaruh kebijakan pemerintah Thailand dalam menanggulangi human trafficking dan implikasinya terhadap keamanan di Asia Tenggara secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pembuatan kebijakan tentunya pemerintah Thailand bekerjasama dengan berbagai pihak seperti INGO dan negara – Negara sekitar yang berbatasan langsung dengan Thailand. Namun pada kenyataannya, Dari sekian banyak upaya – upaya dan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Thailand belum juga dapat meminimalisir praktek human trafficking.Walaupun sangat baik dan berhasil dalam menjalankan strateginya, kebijakan pemerintah Thailand belum bias dikatakan efektif atau belum dapat menyelesaikan permasalahan internasional khususnya Asia Tenggara. Karena di Thailand sendiri masih tingginya angka human trafficking Walaupun sudah berbagai usaha yang dilakukan Thailand untuk meminimalisir kejahatan transnasional namun tetap saja keterlibatan terhadap keamanan di Asia Tenggara belum terjaga. Kata Kunci :Human Trafficking,Thailand
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2015 |
| Depositing User: | Irawan Whibiksana |
| Date Deposited: | 06 Sep 2016 19:45 |
| Last Modified: | 06 Sep 2016 19:45 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11663 |
Actions (login required)
 |
View Item |
