MUHAMMAD FAUZI, NPM. 111000293 (2016) PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
7 kata pengantar.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
8. DAFTAR ISI yg fenomenal.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
9.BAB I.docx.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
10.BAB II.doc.pdf Download (298kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB) |
|
|
Text
12 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB) |
|
|
Text
13 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB) |
|
|
Text
3 LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.pdf Download (4kB) | Preview |
|
|
Text
14 DAFTAR PUSTAK oke.pdf Download (113kB) | Preview |
Abstract
Semakin tidak murninya penerapan ajaran pemisahan kekuasaan juga dipengaruhi oleh semakin kompleksnya persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dihadapi oleh masing-masing negara. DPR yang secara hakiki hanya mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, sekarang ini kekuasaannya mulai melebar ke ranah pengawasan dan anggaran,. Pokok permasalahan yang dalam penelitian ini adalah, bagaimana kekuasaan DPR dalam penggunaan hak angket menurut UUD 1945 beserta Undang-Undang no 7 tahun 2009, apakah penggunaan hak angket DPR efektif sebagai alat pengawasan terhadap presiden dan apa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh DPR terhadap presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengambarkan secara menyeluruh dan sistematis, tentang penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat sebagai fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma dalam hukum positif. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahanbahan hukum yang terdiri dari tiga jenis yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian lapangan yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, headphone recorder dan flashdisk. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan primer yang dianalisis tanpa rumus statistik. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam penggunaan hak angket terjadi terutama dalam pendampingan saksi oleh pengacaran masih belum jelas, hal ini dikarenakan terdapat anggota DPR dalam meminta keterangan sering melebihi kewenangan. Penggunaan hak angket DPR tidak efektif, dikarenakan tidak dapat merubah kebijakan ataupun menjatuhkan seorang presiden karena negara Indonesia berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial murni. Akibat yang ditimbulkan dalam penggunaan hak angket sifatnya hanya rekomendasi ke lembaga yudisial untuk menindak lanjuti hasil dari hak angket tersebut. Kata Kunci : Penggunaa Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Sistem pemerintahan presidensial
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 06 Sep 2016 15:49 |
| Last Modified: | 06 Sep 2016 15:49 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11591 |
Actions (login required)
 |
View Item |
