TINJAUAN HUKUM PERAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN LIMBAH ABU BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

YORIKE AGNESTYADI, NPM. 121000356 (2016) TINJAUAN HUKUM PERAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN LIMBAH ABU BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (345kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text lembar pengesahan Dekan.pdf Download (5kB) | Preview

Abstract

Perkembangan industri dan permukiman tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan yaitu timbulnya pencemaran, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar batubara dapat menimbulkan permasalahan di dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pembuangan limbah padat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang terjadi di Wilayah Aliran Sungai Citarum Kabupaten Bandung. Antara pihak industri-industri di sekitar sungai dengan masyarakat. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pembuangan limbah padat hasil industri dan permukiman ke Sungai Citarum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan upaya apakah yang dilakukan Pemerintah terhadap pendangkalan Sungai Citarum yang diakibatkan endapan limbah padat oleh pabrik dan permukiman, serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara masyarakat dan industri dalam pengelolaan limbah padat. Metode penelitiannya bersifat Deskriptif Analitis, Menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan, Metode pendekatan yang dipergunakan adalah Yuridis normative yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku, Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tertier yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembuangan limbah padat abu batubara 65 industri di Kabupaten Bandung bertentangan dengan Pasal 72 Undang-undang No 32 Tahun 2009, Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah, penimbunan, pemanfaatan limbah B3 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan ganti kerugian baik pemerintah dan pihak industri kemudian menangani pendangkalan dengan upaya jangka panjang dan jangka pendek. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara masyarakat dan industri dalam pengelolaan limbah padat abu batubara yang mengakibatkan kerugian yaitu menekankan pentingnya penerapan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran lingkungan. Penyelesaian sengketanya dapat diselesaikan melalui luar pengadilan dan melalui pengadilan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihak industri harus membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci: Pencemaran, Pemanfaatan, Pembuangan, Pengelolaan Limbah Padat

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	06 Sep 2016 15:49
Last Modified:	06 Sep 2016 15:49
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11584

Actions (login required)

View Item